Jensen Huang menolak prediksi AI memusnahkan manusia pada 2030 dan menilai seruan perlambatan pengembangan dari perusahaan AI bisa jadi untuk menghindari tanggung jawab hukum.
Bos Nvidia Jensen Huang menepis prediksi yang menyebut kecerdasan buatan akan memusnahkan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Ia menganggap peringatan kiamat akibat AI pada 2030 sebagai narasi berlebihan yang tidak bertanggung jawab.
Huang menegaskan tahun 2030 tidak akan menjadi akhir dunia. Menurutnya, peluang tahun itu menjadi akhir dunia nol persen. Ucapannya itu disampaikan dalam wawancara dengan CBS News, dan ia menambahkan bahwa menakut-nakuti orang tidak diperlukan serta tidak bertanggung jawab.
Pernyataan Huang itu muncul sebagai respons terhadap unggahan seorang mantan peneliti Anthropic, Jacob Coxon, di media sosial. Coxon menilai AI sanggup melampaui kecakapan manusia dan memusnahkan umat manusia sebelum dekade ini berakhir. Dua peneliti lain di perusahaan pembuat Claude turut mendukung pernyataan itu.
Huang menilai prediksi kepunahan manusia akibat AI tidak punya landasan ilmiah. Perdebatan itu terjadi ketika perusahaan teknologi saling berlomba mengembangkan model AI yang makin kuat, sementara sebagian anggota parlemen Amerika Serikat mempertanyakan risiko yang ditimbulkan teknologi tersebut.
Anthropic sendiri menerbitkan laporan intelijen ancaman yang merinci bagaimana model AI miliknya disalahgunakan oleh berbagai pihak, mulai dari penjahat, kelompok yang disponsori negara, penyedia perangkat mata-mata, ilmuwan, sampai pelaku propaganda. Penyalahgunaan yang dilaporkan mencakup penggunaan AI untuk merancang senjata, membuat patogen mematikan, hingga memata-matai pihak oposisi.
Sebelum Huang, sejumlah bos perusahaan AI seperti Dario Amodei dari Anthropic dan Sam Altman dari OpenAI sudah menyerukan pengembangan teknologi itu diperlambat. Huang mempertanyakan motif di balik seruan itu, terutama ketika muncul dari perusahaan yang juga menghadapi masalah keamanan.
Huang menduga seruan tersebut bertujuan menghindari hukum yang sudah berlaku dan dapat dipakai untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Ia merujuk pada insiden keamanan siber saat pengujian yang melibatkan perusahaan AI, termasuk Anthropic dan OpenAI.
Menurut Huang, aturan soal akses tanpa izin, tanggung jawab atas kerusakan, serta kewajiban dalam perjanjian layanan sudah ada untuk menangani persoalan seperti ini. Ia meminta aturan yang sudah ada diterapkan lebih dahulu dan mengingatkan agar narasi kiamat AI tidak dijadikan alasan untuk membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum.
Perdebatan ini mencerminkan dua pandangan yang berbeda di industri. Satu pihak menekankan risiko jangka panjang dan mendorong pengawasan ketat sebelum kemampuan AI melampaui kendali. Pihak lain menekankan risiko nyata yang sudah terjadi, seperti penyalahgunaan model dan insiden keamanan, yang menurut mereka bisa ditangani dengan aturan yang ada.
Perbedaan posisi itu juga berkaitan dengan kepentingan usaha masing-masing. Nvidia memasok chip yang dipakai untuk melatih dan menjalankan model AI, sehingga pertumbuhan industri AI berdampak langsung pada permintaan produknya. Perusahaan pengembang model menghadapi risiko hukum apabila modelnya menimbulkan kerugian.
Dari sisi pengguna dan masyarakat, perdebatan tingkat atas itu sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Yang lebih terasa adalah persoalan praktis, seperti penyebaran informasi keliru, penipuan berbasis suara dan gambar tiruan, serta penyalahgunaan data pribadi.
Sejumlah pemerintah mulai menyusun aturan yang menyasar risiko praktis tersebut. Aturan itu mencakup kewajiban pelabelan konten hasil AI, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab platform atas konten yang disebarkan sistem otomatis.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kekhawatiran terhadap pengembangan AI sebagai hoaks dan konspirasi. Ia menilai perlambatan hanya akan memberi keunggulan kepada China. Pada September 2026, Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan Washington dan Beijing sepakat membentuk mekanisme dialog AI agar keduanya bisa saling memberi peringatan dan membatasi potensi bahaya teknologi tersebut.
Lembaga think tank Tony Blair Institute menerbitkan makalah yang memperingatkan negara-negara berisiko mengalami ketertinggalan mendalam kalau tidak menyiapkan kebijakan AI dengan baik. Makalah itu menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi perubahan yang ditimbulkan teknologi tersebut, mulai dari pasar kerja hingga layanan publik.
Bagi perusahaan yang memakai AI, perdebatan ini berdampak pada keputusan investasi. Perusahaan perlu menimbang manfaat efisiensi yang diperoleh dengan risiko hukum dan reputasi apabila sistem otomatisnya menimbulkan kerugian pihak lain. Kejelasan aturan menjadi faktor yang menentukan kecepatan adopsi.
Terlepas dari perbedaan pandangan, satu hal disepakati semua pihak. Kemampuan model AI meningkat cepat, dan tata kelola yang memadai belum sepenuhnya tersedia. Selama celah itu belum tertutup, perdebatan soal risiko akan terus berlanjut bersamaan dengan peluncuran model-model baru.
Sumber: CNN Indonesia, 23 September 2026; The Guardian.
Tidak ada komentar
Posting Komentar