Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan puluhan juta anak Indonesia perlu dilindungi di tengah perkembangan AI, dan menegaskan keselamatan anak tidak bisa diserahkan ke algoritma.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan 70 juta anak Indonesia perlu dilindungi di tengah perkembangan kecerdasan buatan dan risiko yang ditimbulkannya. Pernyataan itu disampaikan di sela Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa, 22 September 2026.
Dalam pertemuan itu, Meutya menggarisbawahi bahwa anak-anak akan tumbuh dan menjalani hidup di ekosistem digital yang makin dipengaruhi AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak perlu dipastikan sejak awal, bukan menunggu risikonya benar-benar terjadi.
Anak-anak akan makin dekat dengan AI, kata Meutya dalam keterangan resminya. Ia menambahkan, keselamatan dan hak anak harus dipastikan sejak awal, bukan setelah risikonya muncul.
Meutya melihat perkembangan AI berpotensi membantu anak mengembangkan kemampuan mereka. Namun teknologi itu juga membawa risiko baru, sehingga perlindungan tidak boleh dibebankan kepada satu pihak semata.
Ia menegaskan bahwa keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma. Tanggung jawab ada di tangan orang tua sekaligus pemerintah, platform teknologi, industri, sekolah, dan komunitas internasional.
Meutya menegaskan keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma. Menurutnya, tanggung jawab harus diambil bersama-sama oleh pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional.
Meutya menghadiri forum bertema perlindungan hak anak di era kecerdasan buatan yang diselenggarakan PBB. Forum itu dipimpin sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden Prancis, Perdana Menteri Spanyol, Presiden Kenya, dan Perdana Menteri Australia.
Forum itu membahas langkah konkret agar perkembangan AI tidak mengorbankan keselamatan dan hak anak. Indonesia tercatat sebagai bagian dari koalisi global untuk perlindungan hak anak di era AI.
Persoalan yang diangkat forum itu bertumpu pada satu kenyataan. Sistem AI makin banyak dipakai dalam layanan yang berhubungan langsung dengan anak, mulai dari rekomendasi konten, permainan, hingga alat belajar. Kalau sistem itu tidak dirancang dengan memperhatikan keselamatan anak, dampaknya bisa serius.
Salah satu risikonya adalah paparan konten yang tidak sesuai usia. Sistem rekomendasi bekerja dengan memaksimalkan keterlibatan pengguna, dan tujuan itu tidak selalu sejalan dengan kepentingan terbaik anak. Konten yang menarik perhatian belum tentu layak dikonsumsi.
Risiko lain adalah pengumpulan data pribadi anak dalam jumlah besar. Aplikasi dan layanan digital sering meminta akses ke lokasi, kontak, kamera, dan mikrofon. Data yang terkumpul dapat dipakai untuk keperluan yang tidak dipahami anak maupun orang tuanya.
Persoalan berikutnya adalah ketergantungan. Anak yang tumbuh dengan bantuan AI untuk mengerjakan tugas berisiko kehilangan kesempatan melatih kemampuan berpikir sendiri. Dampaknya baru terasa dalam jangka panjang, sehingga sulit dikenali sejak awal.
Dari sisi industri, sejumlah platform mulai menerapkan pembatasan usia dan pengaturan khusus untuk akun anak. Namun, efektivitasnya bergantung pada verifikasi usia yang bisa saja dilewati, serta pada seberapa serius platform menerapkan aturannya sendiri.
Bagi orang tua, sejumlah langkah praktis dapat membantu. Mengetahui aplikasi apa yang dipakai anak, mengatur batas waktu pemakaian, dan membahas konten yang dilihat bersama-sama lebih efektif dibanding melarang tanpa penjelasan. Anak yang memahami alasannya cenderung lebih patuh.
Bagi sekolah, literasi digital menjadi bagian penting. Mengajarkan cara menilai kebenaran informasi, mengenali konten hasil AI, dan memahami jejak digital memberi bekal yang bertahan lebih lama dibanding aturan yang berubah mengikuti tren teknologi.
Pemerintah menyatakan infrastruktur digital yang merata menjadi bagian dari transformasi digital nasional. Pemerataan itu penting karena perlindungan anak di ruang digital tidak bisa berjalan kalau sebagian wilayah belum punya akses internet yang memadai, sementara wilayah lain sudah menghadapi persoalan yang jauh lebih rumit.
Pendekatan yang menekankan tanggung jawab bersama itu mencerminkan kenyataan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan satu pihak. Regulasi tanpa pengawasan tidak berjalan, pengawasan tanpa literasi tidak cukup, dan literasi tanpa teknologi yang dirancang aman juga tidak memadai.
Sumber: CNN Indonesia, 23 September 2026.
Pertimbangan kesehatan mental juga masuk dalam pembahasan. Asisten AI yang selalu tersedia bisa menjadi teman percakapan yang mudah diakses, tetapi hubungan itu berbeda dari hubungan dengan manusia. Anak yang mengandalkan sistem otomatis untuk pekerjaan emosional perlu tetap memiliki ruang berinteraksi dengan orang sungguhan.
Kelompok rentan lain yang sering terlupa adalah anak di wilayah dengan pengawasan terbatas. Ketika orang tua bekerja sepanjang hari dan pengawasan sekolah terbatas, alat digital menjadi pengawas yang nyaris tunggal. Dalam kondisi seperti itu, desain teknologi yang aman menjadi lebih penting daripada mengandalkan pengawasan manusia semata.
Forum internasional semacam ini penting karena persoalan AI bersifat lintas batas. Platform yang dipakai anak Indonesia dapat disediakan perusahaan dari negara lain dengan aturan yang berbeda. Kesepakatan internasional menjadi salah satu jalan agar standar minimum dapat dipatuhi di mana pun platform itu beroperasi.
Tidak ada komentar
Posting Komentar