Enam orang berusia 31 hingga 70 tahun didakwa pada 28 September 2026 atas keikutsertaan dalam unjuk rasa tanpa izin di dekat Penjara Changi dan Pengadilan Negeri Singapura, dengan jaminan 5.000 dolar Singapura.
Enam warga Singapura dibawa ke pengadilan pada Senin, 28 September 2026, dan dihadapkan pada dakwaan terkait keikutsertaan mereka dalam unjuk rasa serta pawai publik tanpa izin. Beberapa di antara mereka sebelumnya pernah diselidiki untuk pelanggaran serupa. Perkara itu disidangkan di Pengadilan Negeri Singapura dengan hakim distrik Wong Peck.
Keenam orang tersebut adalah Howe Wen Khong Rocky (31), Ten Leu Jiun Jeanne-Marie (56), Annamalai Kokila Parvathi (38), Lim Kay Siu (70), Winifred Neo Swee Lin (63), dan Han Li Ying Kirsten (37). Rentang usia mereka cukup lebar, dari 31 hingga 70 tahun. Polisi menyatakan empat dari enam orang itu sebelumnya pernah diselidiki atas pelanggaran serupa.
Howe menghadapi empat dakwaan keikutsertaan dalam pertemuan publik tanpa izin. Ia dituduh mengikuti acara doa lilin di dekat Penjara Changi yang digelar tanpa izin pada 22 November dan 29 November 2024 serta 23 Januari 2025. Ia juga didakwa ikut dalam pertemuan yang menyuarakan penghapusan hukuman mati di Singapura pada 3 Februari 2025 di 1 Havelock Road, lokasi Pengadilan Negeri berada. Sebelumnya, Howe menerima peringatan keras atas pelanggaran serupa pada Maret dan April 2022, serta atas perbuatan menghalangi proses hukum pada Maret 2022.
Ten menghadapi dua dakwaan karena diduga mengikuti pertemuan publik tanpa izin pada 22 dan 29 November 2024 di dekat Penjara Changi. Ia sebelumnya diberi peringatan keras pada 18 September 2026 terkait pertemuan publik di luar Pengadilan Negeri pada 3 Februari 2025. Lim, yang berprofesi sebagai aktor, dituduh mengikuti pertemuan yang sama di luar Pengadilan Negeri. Neo, yang menikah dengan Lim, serta Han menghadapi dakwaan serupa.
Polisi dalam pernyataan pada 27 September menyebut Han pernah menerima sejumlah sanksi, termasuk peringatan keras dan peringatan bersyarat selama 12 bulan atas beberapa pelanggaran. Pelanggaran itu mencakup keikutsertaan dalam pawai publik di Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2024, keterlibatannya dalam pertemuan publik tanpa izin pada Juli 2017, Maret 2022, dan April 2022, serta perbuatan menghalangi proses hukum pada Maret dan April 2022.
Annamalai menerima satu dakwaan atas dugaan keikutsertaannya dalam pertemuan 3 Februari 2025 di luar Pengadilan Negeri. Ia juga sudah menghadapi dakwaan terpisah karena tidak mematuhi arahan koreksi pada 6 Oktober 2024, dan perkara itu dijadwalkan masuk persidangan pada 7 Oktober. Sebelumnya, ia pernah dikenai denda 3.000 dolar Singapura serta peringatan bersyarat 24 bulan karena menyelenggarakan pawai publik ke Istana tanpa izin pada Juni 2017, Januari 2021, dan 2 Februari 2024.
Pengacara Derek Wong, yang mewakili lima dari enam terdakwa, meminta penundaan empat minggu. Ia meminta kliennya dibebaskan tanpa jaminan karena dakwaan yang dihadapi berbentuk denda, dan mengusulkan ikatan pribadi sebagai gantinya. Howe, yang tidak didampingi pengacara, juga meminta ikatan pribadi alih-alih jaminan. Hakim distrik Wong Peck menolak seluruh permintaan itu dan menetapkan jaminan sebesar 5.000 dolar Singapura untuk masing-masing terdakwa.
Perkara ini menyoroti penegakan Undang-Undang Ketertiban Umum di Singapura, yang mengatur pertemuan publik dan mensyaratkan izin untuk kegiatan tertentu. Lokasi seperti Penjara Changi dan kawasan Pengadilan Negeri masuk kategori tempat yang memiliki aturan khusus. Keenam terdakwa dijadwalkan kembali menghadap pengadilan pada 20 Oktober 2026.
Aturan pengumpulan publik di Singapura berbeda-beda untuk tiap lokasi. Beberapa kawasan masuk kategori larangan khusus karena statusnya, termasuk kompleks lembaga pemasyarakatan dan kantor pengadilan. Karena itu, aktivitas di dekat dua lokasi itu dinilai memiliki tingkat pelanggaran yang lebih serius.
Dakwaan terhadap keenam orang itu mencerminkan pola aktivisme hukuman mati yang berlangsung selama beberapa tahun. Acara doa lilin di depan Penjara Changi biasanya digelar pada malam sebelum eksekusi dilakukan. Menurut catatan kepolisian, aktivitas semacam ini tercatat berulang kali tanpa disertai permohonan izin.
Jaksa dan terdakwa kini menunggu sidang lanjutan yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2026. Sementara itu, para terdakwa harus menaati syarat jaminan yang ditetapkan hakim. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketertiban Umum sendiri berpotensi dihukum denda atau kurungan, bergantung pada peran masing-masing dalam kegiatan yang didakwakan.
Sumber: The Straits Times, The Star Malaysia, dan Mothership, September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar