Proyek pusat data AI senilai 15 miliar dolar Google di Andhra Pradesh disebut membuat lahan petani kecil diambil kembali pemerintah. Izin lingkungan negara bagian dilaporkan mengizinkan kapasitas listrik 2,51 gigawatt.
Ketika pejabat pemerintah datang ke Tarluvada tahun lalu, mereka membawa banyak janji. Google, salah satu perusahaan teknologi terkaya dan paling berpengaruh di dunia, akan segera membawa peluang emas ke desa kecil di India selatan itu berupa pusat data kecerdasan buatan senilai 15 miliar dolar.
Proyek yang dibangun di negara bagian Andhra Pradesh itu disebut akan menjadi pusat data kecerdasan buatan berskala hyperscale terbesar Google di luar Amerika Serikat. Pejabat menjanjikan Tarluvada menjadi pusat teknologi terkenal dunia dengan lapangan kerja melimpah, harga tanah melonjak, dan kompensasi lahan yang murah hati.
Kenyataannya, kegembiraan warga desa berubah menjadi kecurigaan dalam waktu singkat. Seperti protes yang muncul secara global terhadap pembangunan pusat data kecerdasan buatan, masyarakat di Andhra Pradesh juga mulai berkumpul untuk menolak proyek itu karena khawatir menanggung beban lingkungan dan ekonomi.
Kepala desa Tarluvada menyatakan bahwa warga telah menyadari Amerika Serikat tidak menginginkan masalah pusat data dan karena itu Google membawanya ke India. Ia mengaku bimbang apakah proyek itu akan membawa kemakmuran atau kehancuran bagi komunitas mereka, sementara pemerintah menolak menjawab pertanyaan warga.
Ia menunjuk lereng bukit di dekat desa tempat buldoser baru-baru ini membabat pepohonan untuk menyiapkan kawasan kampus kecerdasan buatan Google. Ia menyebut pekerjaan itu terus berlangsung setiap hari tanpa penjelasan memadai kepada warga.
Warga menuding pemerintah mengambil kembali lahan-lahan kecil milik petani untuk keperluan proyek. Keluhan itu muncul karena banyak penduduk desa sebelumnya bahkan belum pernah mendengar istilah kecerdasan buatan atau mengetahui apa itu pusat data sebelum proyek tersebut diumumkan.
Secara publik, proyek itu diumumkan sebagai fasilitas berkapasitas satu gigawatt, yang sudah jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar pusat data kecerdasan buatan lainnya. Namun, dokumen izin lingkungan negara bagian mengungkap bahwa izin diberikan untuk ukuran lebih dari dua kali lipat, yaitu 2,51 gigawatt.
Kapasitas 2,51 gigawatt setara dengan keluaran penuh dua reaktor nuklir besar. Dalam satu tahun, kebutuhan listrik itu mencapai lebih dari 30 persen dari total konsumsi energi seluruh Andhra Pradesh, sebuah negara bagian yang dihuni lebih dari 55 juta orang.
Google menyatakan komitmen untuk membantu menghasilkan energi baru dan bersih sebagai sumber listrik pusat data tersebut. Namun, sekitar 75 persen jaringan listrik India saat ini masih dijalankan dengan tenaga batu bara sehingga sumber energi kotor tetap mendominasi pasokan.
Menurut Survei Ekonomi Pemerintah India periode 2025-2026, India menghasilkan hampir 20 persen data dunia tetapi hanya menampung sekitar 3 persen pusat data global. Ketimpangan itu menjadi dorongan untuk mempercepat pembangunan pusat data di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir.
Masalah lahan menjadi inti ketegangan. Di kawasan pedesaan seperti Tarluvada, lahan pertanian kecil merupakan sumber penghidupan utama. Ketika lahan diambil untuk proyek besar tanpa kesepakatan yang jelas, petani kecil menghadapi kesulitan mencari penghidupan pengganti.
Selain lahan, kebutuhan listrik dan air pusat data skala besar memberikan tekanan pada sumber daya setempat. Pusat data memerlukan pendinginan terus-menerus, sehingga konsumsi air dapat bersaing dengan kebutuhan irigasi, peternakan, dan rumah tangga di kawasan sekitar.
Warga juga mengkhawatirkan dampak lingkungan dari pembukaan lahan dalam skala luas. Penebangan pohon di lereng bukit untuk menyiapkan lokasi pembangunan berpotensi meningkatkan risiko erosi dan mengubah pola drainase alami yang selama ini menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Sejumlah pihak menilai pola pembangunan pusat data semacam ini mencerminkan ketidakseimbangan global. Negara-negara kaya mulai menghadapi penolakan lokal terhadap pusat data karena kebutuhan energi dan airnya, sehingga pembangunan bergeser ke negara berkembang yang aturan lingkungan dan lahannya lebih longgar.
Perdebatan ini bukan hanya soal satu proyek. Banyak negara kini menghadapi pertanyaan serupa tentang bagaimana menyeimbangkan dorongan pertumbuhan ekonomi digital dengan perlindungan hak masyarakat lokal serta kelestarian sumber daya alam.
Bagi penduduk Tarluvada, pertanyaannya sederhana tetapi mendasar, yaitu apakah keuntungan proyek raksasa ini benar-benar mengalir ke desa mereka atau justru sebaliknya. Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi rujukan bagi banyak komunitas lain yang menghadapi situasi serupa.
Sumber: The Guardian, 25 September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar