Pengadilan Tinggi Podgorica menjatuhkan vonis empat tahun lima bulan penjara kepada Svetlana Babacic karena merekrut tiga perempuan untuk prostitusi lewat bujuk rayu, bukan kekerasan, sepanjang Desember 2021 hingga April 2022.
Pengadilan Tinggi di Podgorica, Montenegro, menjatuhkan hukuman empat tahun lima bulan penjara kepada Svetlana Babacic atas perkara perdagangan manusia. Vonis tingkat pertama itu dibacakan oleh Hakim Ivan Perović. Babacic dinyatakan bersalah atas tiga tindak pidana perdagangan manusia menurut Pasal 444 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Montenegro.
Dalam pertimbangan putusan, hakim menyatakan bahwa sepanjang 15 Desember 2021 hingga 13 April 2022, Babacic dengan sengaja memanfaatkan hubungan ketergantungan dan keadaan sulit para korban untuk merekrut tiga perempuan berinisial KN, KA, dan FO agar menjual jasa seksual. Ia tampil sebagai orang yang menawarkan bantuan, bukan sebagai pelaku yang mengancam.
Majelis mencatat cara kerja Babacic berbeda dari gambaran khas perdagangan manusia. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada ancaman terhadap korban yang merupakan warga negaranya, dan tidak ada penahanan di ruang tertutup. Tidak pula ada pembatasan kebebasan bergerak ataupun pemerasan. Meski demikian, hakim menilai Babacic menjalankan kuasanya atas para korban dengan cara yang jauh lebih halus dan rumit.
Hakim menegaskan bahwa fakta korban bisa menolak klien dan bahwa Babacic menitipkan telepon selulernya saat pergi ke luar negeri tidak berarti korban memiliki kebebasan menentukan keputusan secara mendasar. Hal serupa berlaku pada persetujuan korban menjual jasa seksual demi uang, yang menurut pengadilan tidak membuktikan adanya kebebasan.
Pengadilan menyimpulkan salah satu korban adalah ibu tunggal yang bercerai dan mengasuh anaknya sendiri, bekerja dengan upah rendah dan menanggung lima pinjaman sekaligus. Keadaan itu dinilai sebagai kondisi kerentanan khusus. Korban lain tiba di Montenegro hanya dengan 200 euro yang cepat habis, lalu Babacic menawarkan kesempatan mencari uang melalui pijat, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa penghasilan jauh lebih besar bisa diperoleh melalui prostitusi dengan menunjukkan catatan penerimaan dari layanan seksual.
Hakim Perović menyatakan pengadilan menilai Babacic secara bertahap mematahkan ketahanan psikologis korban dan mengenalkannya pada prostitusi. Pola serupa ditemukan pada korban lainnya. Kombinasi bujuk rayu, tekanan ekonomi, dan ketergantungan itulah yang dipakai majelis sebagai dasar keyakinan, bukan unsur paksaan fisik.
Dalam vonis yang sama, dua terdakwa lain berinisial BM dan S.Đ. dibebaskan dari dakwaan membantu Babacic melakukan tiga tindak pidana perdagangan manusia dan satu tindak pidana menurut Pasal 444 ayat 7. Pengadilan menyatakan tidak ada bukti bahwa keduanya melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga keduanya lepas dari tuntutan.
Perkara ini memperlihatkan bahwa perdagangan manusia tidak selalu berbentuk penahanan dan kekerasan. Kerentanan ekonomi, status sebagai orang tua tunggal, dan ketergantungan pada pihak yang menawarkan pekerjaan dapat menjadi pintu masuk. Karena itu, lembaga antikorupsi dan penegak hukum di kawasan Balkan terus menyoroti pola perekrutan semacam ini, terutama pada perempuan dari negara tetangga yang mencari penghasilan di luar negeri.
Pengacara pembela berpendapat bahwa keberadaan bukti kuat sulit ditemukan karena tidak ada unsur kekerasan. Namun majelis menilai kerentanan ekonomi dan hubungan ketergantungan yang tercipta cukup untuk memenuhi unsur pasal perdagangan manusia. Pendekatan ini menandai penerapan definisi yang lebih luas dibanding persepsi masyarakat tentang perdagangan orang.
Putusan terhadap BM dan S.Đ. menunjukkan hukuman hanya dijatuhkan pada pihak yang terbukti merencanakan dan memanfaatkan korban. Setelah menjalani masa hukuman, Babacic juga akan berurusan dengan pencatatan kriminal yang membatasi pergerakan dan kesempatan kerja di kemudian hari.
Kasus ini menjadi peringatan bagi perempuan yang mencari pekerjaan di negara asing. Bujuk rayu awal yang menawarkan penghasilan besar terkadang menjerumuskan pada jaringan yang sulit dilepaskan. Untuk menghindari jebakan semacam itu, lembaga pekerjaan di Montenegro dan kawasan sekitar memperketat pengecekan latar belakang dan kerja sama dengan organisasi antiperdagangan manusia internasional.
Perkara ini juga menarik perhatian pengacara hak asasi manusia karena penerapan pasal perdagangan manusia berlandaskan bujukan dan pemanfaatan kerentanan, bukan kekerasan fisik. Putusan tersebut diperkirakan menjadi acuan bagi penegak hukum di negara-negara Balkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih halus dalam membaca pola perdagangan manusia yang kerap tidak terlihat.
Sumber: Vijesti, dan keterangan Pengadilan Tinggi Podgorica, September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar