Otoritas New South Wales memberlakukan aturan ketat terhadap daftar properti yang menggunakan gambar yang dimanipulasi oleh kecerdasan buatan. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari iklan menyesatkan.
Otoritas negara bagian New South Wales di Australia memperketat pengawasan terhadap daftar properti yang menggunakan gambar yang telah diubah atau diperindah oleh kecerdasan buatan. Langkah regulasi ini diambil untuk melindungi calon pembeli dari representasi yang menyesatkan.
Praktik penggunaan AI untuk memperindah foto properti telah menjadi semakin umum di industri real estat. Foto-foto yang dihasilkan dapat membuat properti tampak lebih menarik dari kondisi sebenarnya, termasuk menghilangkan cacat, menambah cahaya, hingga mengubah lanskap sekitar.
Otoritas New South Wales menetapkan bahwa setiap gambar yang digunakan dalam daftar properti harus merepresentasikan kondisi aktual properti tersebut. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda dan pencabutan lisensi agen properti.
Kasus yang memicu pemberlakuan aturan ini termasuk temuan sejumlah listing properti yang menggunakan gambar AI untuk menghilangkan grafiti, menambah pemandangan yang tidak ada, hingga membuat halaman yang kering tampak hijau subur. Praktik itu dianggap sebagai bentuk penipuan konsumen.
Asosiasi agen properti di New South Wales mendukung langkah regulasi tersebut. Mereka menekankan bahwa kepercayaan konsumen merupakan aset paling berharga dalam industri properti dan manipulasi gambar oleh AI berpotensi merusak kepercayaan itu secara keseluruhan.
Para ahli teknologi memperingatkan bahwa kemampuan AI untuk memanipulasi gambar akan semakin canggih di masa depan. Tanpa regulasi yang jelas, konsumen akan semakin sulit membedakan antara foto yang asli dan yang telah dimanipulasi.
Kasus di Australia ini diharapkan dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain dalam mengatur penggunaan AI di industri properti. Teknologi yang mempermudah manipulasi visual memerlukan kerangka hukum yang melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi teknologi.
Pemerintah negara bagian New South Wales mengumumkan perlindungan terhadap iklan sewa yang menyesatkan pada Jumat. Dalam siaran persnya, pemerintah menyertakan tautan ke sebuah properti di Leichhardt dan menyebutnya sebagai daftar sewa yang gambar-nya telah diubah kecerdasan buatan. Namun agen properti penyedia daftar itu membantah gambar tersebut dimanipulasi.
Juru bicara agen tersebut menyatakan foto itu memperlihatkan mural Bondi Beach pada dinding halaman dalam yang terlihat melalui jendela unit. Ia menegaskan gambar tersebut tidak diubah atau dihasilkan dengan kecerdasan buatan, Photoshop, maupun perangkat penyunting gambar lain. Properti itu berjarak sekitar 12 kilometer dari pantai Bondi.
Ketika daftar properti itu terbit pada Agustus 2014, pemandangan asli dari unit tersebut berbeda. Perbandingan foto lama dan baru menunjukkan adanya perubahan pemandangan. Pihak agen menjelaskan perubahan itu berasal dari mural yang dibuat di dinding halaman, bukan manipulasi digital.
Kasus itu menjadi sorotan karena pemerintah justru mengambil contoh yang ternyata bukan manipulasi. Peristiwa tersebut memperlihatkan sulitnya membedakan antara manipulasi gambar dan perubahan fisik nyata pada properti. Pengawasan yang hanya bertumpu pada penilaian visual berisiko salah sasaran.
Meski contoh yang diangkat menuai kontroversi, pokok kebijakannya tetap berlaku. Setiap gambar dalam daftar properti harus merepresentasikan kondisi aktual properti. Pelanggaran dapat dikenai denda hingga pencabutan lisensi agen. Aturan itu ditujukan melindungi calon penyewa dan pembeli.
Asosiasi agen properti mendukung prinsip pengawasan tersebut. Mereka menekankan kepercayaan konsumen sebagai aset paling berharga dalam industri properti. Manipulasi gambar dinilai berpotensi merusak kepercayaan itu secara menyeluruh.
Para ahli teknologi memperingatkan kemampuan kecerdasan buatan memanipulasi gambar akan semakin canggih. Tanpa aturan yang jelas, konsumen makin sulit membedakan foto asli dan hasil olahan. Kasus di Australia dinilai dapat menjadi rujukan bagi negara lain dalam mengatur penggunaan teknologi ini.
Rencana pengawasan ini melibatkan pemeriksaan berkala terhadap daftar properti yang dipublikasikan. Tim pengawas akan membandingkan gambar yang ditampilkan dengan kondisi nyata properti. Jika ditemukan manipulasi, agen penyedia daftar akan dimintai pertanggungjawaban.
Pemerintah negara bagian menegaskan bahwa aturan ini tidak bermaksud menghambat penggunaan teknologi secara wajar. Penyuntingan dasar seperti koreksi pencahayaan masih diperbolehkan selama tidak menyesatkan. Yang dilarang adalah perubahan yang membuat calon penyewa atau pembeli keliru menilai properti.
Langkah serupa dipertimbangkan oleh sejumlah negara bagian lain di Australia. Dengan makin populernya alat penyuntingan berbasis kecerdasan buatan, kebutuhan akan aturan yang jelas semakin mendesak. Koordinasi antarwilayah diharapkan menciptakan standar yang konsisten.
Sumber: The Guardian, 25 September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar