Aksi buruh di Jakarta menuntut kenaikan upah

Foto: Aksi buruh di Jakarta, 6 Oktober 2026. (Hariadhi/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Bagi jutaan pekerja di Indonesia, minggu ini adalah minggu yang menentukan. Pemerintah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 harus sudah diumumkan paling lambat 21 November 2026. Yang membuat tahun ini berbeda: rumusnya memakai undang-undang baru, dan angka akhirnya bukan lagi sekadar hasil hitung-hitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Kepastian itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, yang diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pasal 137 hingga Pasal 139 undang-undang itulah yang kini menjadi rujukan penetapan upah minimum di seluruh daerah.

Undang-undang ini sendiri lahir sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Artinya, penetapan upah minimum tahun ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan penerapan pertama dari kerangka hukum ketenagakerjaan yang baru.

Formula baru: alfa lebih lebar, KHL jadi pembanding

Perubahan paling penting ada pada cara menghitungnya. Dalam formula baru, kenaikan upah minimum dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa. Bedanya, rentang alfa kini 0,5 hingga 1,0, lebih lebar dari aturan sebelumnya yang memakai 0,50 hingga 0,90.

Yang lebih mendasar lagi, Pasal 139 ayat (4) UU 27/2026 menetapkan bahwa angka akhir upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula dan kebutuhan hidup layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan daerah. Dengan kata lain, hasil formula bukan lagi angka final yang tak bisa diganggu gugat. Kalau KHL di suatu daerah lebih tinggi dari hasil formula, KHL-lah yang dipakai.

Perubahan ini menjawab kritik lama serikat pekerja bahwa formula semata sering menghasilkan kenaikan yang tidak sejalan dengan biaya hidup nyata di lapangan. Seberapa besar dampaknya, baru akan terlihat ketika angka-angka daerah mulai diumumkan.

Jadwal lengkap: empat tenggat dalam sepuluh hari

UMP (provinsi)paling lambat 21 November 2026
UMSP (sektoral provinsi)5 hari setelah UMP, paling lambat 26 November 2026
UMK (kabupaten/kota)paling lambat 25 November 2026
UMSK (sektoral kabupaten/kota)5 hari setelah UMK, paling lambat 30 November 2026

Ada satu detail kalender yang patut dicatat. Batas 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu, sehingga pengumuman UMP secara efektif ditunggu paling lambat Jumat, 20 November 2026. Sementara batas UMK pada 25 November jatuh pada hari Rabu, sehingga tidak ada pergeseran. Seluruh rangkaian pengumuman berlangsung dalam rentang 21 hingga 30 November 2026, dan upah minimum yang ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Dalam skema baru ini, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan penetapan UMK dan UMSK menyesuaikan kebijakan masing-masing daerah. Menteri Dalam Negeri meminta para gubernur mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam prosesnya.

Yang masih menggantung: angka dan aturan pelaksana

Sampai Senin (16/11/2026), belum ada satu pun gubernur yang mengumumkan angka UMP 2027. Itu wajar mengingat tenggatnya masih beberapa hari lagi, tetapi juga berarti seluruh angka yang beredar di media sosial saat ini belum resmi. Angka kenaikan 7,5 hingga 9,5 persen yang sering disebut-sebut, misalnya, tetap berstatus usulan dari KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan pemerintah.

Ketidakpastian lain datang dari sisi aturan pelaksana. Pasal 139 ayat (5) UU 27/2026 menyebutkan tata cara teknis penghitungan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, dan aturan pelaksana itu belum terbit sampai hari ini. Presiden Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Mukhtar Guntur Kilat mendesak pemerintah agar penetapan tidak ditunda, sementara Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembahasan awal di tingkat kementerian rampung pada pekan terakhir November.

Apa artinya buat gaji Anda

Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Bagi pekerja yang sudah lebih lama, yang berlaku adalah struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing, yang biasanya ikut menyesuaikan ketika upah minimum naik. Karena itu, pengumuman akhir pekan ini bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal daya beli jutaan keluarga pada awal tahun depan.

Konteksnya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan, masih di dekat batas atas sasaran Bank Indonesia. Dengan inflasi di level itu, besaran alfa yang dipilih dewan pengupahan di tiap daerah akan sangat menentukan apakah kenaikan upah tahun depan terasa sebagai kenaikan riil atau sekadar mengejar harga-harga yang sudah lebih dulu naik.

Yang perlu dipantau sekarang adalah pengumuman para gubernur pada 20 dan 21 November. Begitu angka-angka itu keluar, barulah terlihat daerah mana yang memakai hasil formula dan daerah mana yang KHL-nya lebih tinggi sehingga menjadi patokan. Sampai ada Keputusan Gubernur yang diumumkan resmi, semua angka yang beredar adalah simulasi atau usulan, bukan ketetapan.

Baca juga: IHSG Uji 5.400 Jelang RDG BI: Pasar Menanti, Rupiah di Rp18.200 Jadi Penentu

Baca juga: IEA: Pasar Minyak Dunia Kembali Surplus, Harga Turun dari Puncak — Apa Artinya bagi Harga BBM di Indonesia?

Sumber: Suara Garut (mengutip Detik Finance), Hiloker, ReksaLegal, Journalarta.