Ketua DPD RI berharap Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional memanfaatkan potensi gambut dan mangrove sebagai pusat pengembangan pangan dan energi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamudin berharap Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional dapat mengoptimalkan pengelolaan gambut dan mangrove di Indonesia. Harapan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 25 September 2026.
Melalui keterangannya di Jakarta pada Jumat, Sultan Najamudin Ketua DPD RI berharap badan baru itu mampu menggarap potensi gambut serta hutan payau menjadi salah satu pusat pembangunan pangan dan sumber energi nasional.
Ia mengapresiasi pembentukan badan tersebut dan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemauan politik pemerintah dalam memitigasi dampak pemanasan global pada lahan gambut dan mangrove.
Di antara negara di dunia, Indonesia termasuk pemilik kawasan gambut dan hutan payau dengan luas terbesar. Padahal jika pengelolaannya dibiarkan tanpa arah, gambut yang terpapar panas justru berubah menjadi sumber bencana kebakaran bagi daerah sekitarnya.
Pernyataan itu menggambarkan dua sisi pengelolaan gambut. Di satu sisi, lahan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga penting bagi iklim. Di sisi lain, lahan yang mengering menjadi sangat mudah terbakar.
Badan baru itu dibentuk Presiden Prabowo dengan dua misi utama: menata ulang tata kelola lahan gambut sekaligus memangkas risiko kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerangkan pembentukannya lahir dari pembicaraan Presiden dengan para akademisi.
Diskusi tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026, dan membahas pengelolaan lahan gambut beserta potensi kebakaran. Pelibatan akademisi menunjukkan pendekatan yang berbasis kajian ilmiah.
Menurut Teddy, lembaga tersebut kelak difokuskan mempertajam pekerjaan pencegahan lewat tiga jalur: riset ilmiah, pemetaan wilayah, serta sistem deteksi dini yang memantau titik panas di seluruh kawasan gambut.
Badan itu juga akan melibatkan ilmuwan dan profesional. Pelibatan tersebut ditujukan agar pengelolaan kawasan gambut dilakukan berdasarkan pengetahuan dan kajian yang menyeluruh, sekaligus mendukung pencegahan sejak dini.
Dengan berdirinya badan tersebut, pemerintah menginginkan tata kelola gambut yang menyatu mulai dari pencegahan, pemetaan, sampai deteksi dini, dan berujung pada penguatan tim respons setiap kali api benar-benar menyala.
Kebakaran gambut memiliki karakter yang berbeda dari kebakaran hutan biasa. Api dapat bertahan di lapisan bawah tanah dan muncul kembali setelah tampak padam, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan khusus serta pemantauan berkelanjutan.
Asap dari kebakaran gambut berdampak lintas batas negara. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan pernapasan, penerbangan, dan aktivitas ekonomi di wilayah yang jauh dari titik kebakaran.
Dari sisi mangrove, perannya berbeda. Mangrove menahan gelombang, mengurangi abrasi di garis pantai, dan menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis ikan serta udang yang bernilai ekonomi bagi nelayan.
Mangrove juga menyimpan karbon dalam jumlah besar. Karena itu, kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada warga pesisir yang kehilangan pelindung alami, tetapi juga pada upaya pengendalian perubahan iklim.
Pengelolaan yang berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Pemanfaatan yang berlebihan akan merusak fungsi ekologis, sedangkan perlindungan yang menutup akses warga dapat menimbulkan persoalan sosial di daerah.
Karena itu, pelibatan masyarakat setempat menjadi faktor penentu. Warga yang memperoleh manfaat langsung dari kawasan gambut dan mangrove memiliki alasan lebih kuat untuk menjaganya dibanding penjagaan yang hanya dilakukan petugas.
Bagi daerah, badan ini diharapkan membuka peluang usaha baru. Pengembangan pangan dan energi berbasis lahan gambut dapat memberi nilai tambah, asalkan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lahan itu sendiri.
Keberhasilan badan tersebut akan diukur dari seberapa jauh kebakaran gambut dapat ditekan. Angka titik panas, luas lahan terbakar, dan kualitas udara menjadi penanda yang dapat dipakai untuk menilai apakah pengelolaannya berjalan sesuai harapan.
Sumber: ANTARA, 25 September 2026.
Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan memerlukan data kondisi aktual. Pemetaan berulang membantu mengidentifikasi area yang sudah mengering dan berisiko tinggi, sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan ke sana.
Dari sisi sosial, sejumlah warga hidup di sekitar kawasan gambut. Pengelolaan yang melibatkan mereka tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada penghidupan warga sehari-hari.
Selain pencegahan, pemulihan kawasan yang pernah terbakar juga memerlukan perhatian. Tanah gambut yang rusak sulit pulih dalam waktu singkat, sehingga langkah pemulihan perlu dijalankan secara bertahap.
Tidak ada komentar
Posting Komentar