Foto ilustrasi

Ilustrasi: nampan makanan program makan sekolah. Foto: USDA, public domain, via Wikimedia Commons.

Angkanya sulit diabaikan: sebanyak 44.389 siswa mengalami keracunan dalam periode Januari 2025 hingga September 2026. Angka itu mengutip keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan yang diterbitkan 8 Oktober 2026. Komnas HAM sekaligus mendorong penegakan hukum yang adil, transparan, dan independen terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pertanyaannya kemudian bergeser dari "berapa banyak" menjadi "siapa bertanggung jawab" — dan apakah pertanggungjawaban itu bisa menyentuh ranah pidana. Jawabannya tidak sesederhana kedengarannya, tetapi ada preseden di negara lain dan ada pasal di hukum Indonesia yang relevan. Ulasan ini merangkum semuanya, tetap dengan catatan penting: setiap perkara harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian, bukan kesimpulan artikel.

Dua angka yang berbeda, dua sumber yang berbeda

Angka 44.389 dari Komnas HAM perlu dipahami sesuai periode dan sumber datanya. Sebagai pembanding, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 70 insiden keamanan pangan dengan 5.914 penerima terdampak pada Januari–September 2025, sebagaimana dilaporkan ANTARA News. Perbedaan angka tersebut menunjukkan pentingnya memperjelas definisi kasus, periode pendataan, serta metode penghitungan korban agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menyesatkan.

Komnas HAM juga menyoroti pentingnya perlindungan hak atas kesehatan serta pangan yang layak bagi anak. Ketika anak-anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program publik, evaluasi tidak boleh berhenti pada soal operasional: mutu bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, penyimpanan, distribusi, dan pengawasan semuanya harus diperiksa.

Apa yang sudah dilakukan: penutupan dapur dan penyelidikan

Dalam laporan ANTARA pada September 2025, BGN menyatakan terdapat 45 dapur MBG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur, dengan 40 di antaranya ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pada saat yang sama, BGN menyampaikan bahwa penyelidikan atas insiden keamanan pangan masih berjalan dan kepolisian ikut membantu pengusutan di sejumlah daerah.

Namun perlu dicatat dengan tegas: penutupan dapur atau penghentian sementara operasional merupakan tindakan administratif dan tidak otomatis sama dengan pemidanaan. Sebaliknya, tidak adanya informasi mengenai putusan pidana dalam suatu laporan juga tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak pernah ada penyidikan, penetapan tersangka, atau proses pengadilan. Status setiap perkara perlu diperiksa berdasarkan keterangan resmi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kata pakar: kelalaian yang menyebabkan korban sakit bisa diproses pidana

Pakar hukum Universitas Brawijaya, Prija Djatmika, sebagaimana dikutip dalam laporan pada September 2026, menjelaskan bahwa kelalaian yang mengakibatkan seseorang mengalami luka dapat berkaitan dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Ketentuan yang digunakan bergantung pada akibat yang timbul, tingkat luka, dan terpenuhinya unsur hukum dalam perkara konkret.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 474 mengatur perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian. Secara umum, ayat (1) mengatur luka, ayat (2) mengatur luka berat dengan ancaman penjara paling lama tiga tahun, dan ayat (3) mengatur kematian dengan ancaman penjara paling lama lima tahun. Penerapan pasal harus mempertimbangkan unsur kealpaan, hubungan sebab akibat, bukti medis, serta fakta yang terungkap dalam penyidikan dan persidangan.

Artinya, apabila penyelidikan membuktikan bahwa seseorang lalai menjalankan kewajiban keamanan pangan dan kelalaian tersebut menyebabkan korban mengalami luka atau meninggal dunia, proses pidana dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, banyaknya korban saja tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana seseorang; penyidik harus mengungkap perbuatan, kewajiban yang dilanggar, hubungan kausal, dan bukti yang mendukung pertanggungjawaban.

Di negara lain, kasus makanan sekolah berujung pidana

Di sejumlah negara, kasus keracunan makanan di lingkungan pendidikan telah berujung pada proses pidana. Tiga kasus berikut memberi perbandingan, dengan tetap memperhatikan perbedaan fakta, proses hukum, dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.

Amerika Serikat, 2002–2003: Pada November 2002, siswa di Laraway Elementary School, Illinois, mengalami sakit setelah menyantap chicken tenders yang terkontaminasi amonia. Sekitar 157 siswa mengalami gejala, termasuk muntah serta rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan. Pada Mei 2003, dua pegawai Illinois State Board of Education, Katherine Keylor dan Mark Haller, didakwa atas tuduhan reckless conduct atau tindakan ceroboh yang membahayakan orang lain. Jaksa menyebut adanya peringatan mengenai kontaminasi makanan yang diduga tidak ditindaklanjuti secara memadai. Penting dicatat, sumber yang dirujuk membuktikan adanya dakwaan, bukan dengan sendirinya membuktikan bahwa keduanya telah dijatuhi hukuman pidana.

China, Tianshui 2025–2026: Pada Juli 2025, penyelidikan menemukan lebih dari 200 anak di sebuah taman kanak-kanak mengalami peningkatan kadar timbal dalam darah. Investigasi menyebut pigmen yang mengandung timbal dan tidak layak dikonsumsi dicampurkan ke makanan agar tampilannya lebih menarik. Pada awal penyelidikan, otoritas China menahan delapan orang yang diduga terlibat. Menurut laporan Associated Press pada Oktober 2026, enam orang telah dijatuhi hukuman: pengelola taman kanak-kanak menerima hukuman penjara seumur hidup, kepala sekolah eksekutif dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, sedangkan empat pekerja dapur mendapat hukuman antara enam hingga delapan tahun. Perkara tersebut menunjukkan perbedaan penting antara dugaan kelalaian dan tindakan yang diduga dilakukan dengan sengaja.

Korea Selatan, Ansan 2020–2021: Pada Juni 2020, sekitar 97 anak dan anggota keluarga mengalami gejala keracunan yang dikaitkan dengan infeksi bakteri E. coli di sebuah taman kanak-kanak. Sebagian korban mengalami komplikasi sindrom uremik hemolitik (HUS), yang dapat merusak ginjal. Pada Februari 2021, pengadilan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada kepala taman kanak-kanak, serta hukuman kepada ahli gizi dan juru masak. Namun, pada September 2021, pengadilan banding mengurangi hukuman kepala taman kanak-kanak dari lima menjadi empat tahun — fakta yang menegaskan pentingnya menyajikan perkembangan perkara secara lengkap, bukan hanya menyebut putusan awal.

Yang layak dituntut publik: transparansi, bukan sekadar hukuman

Tiga kasus di atas memperlihatkan bahwa insiden makanan sekolah dapat berkembang menjadi perkara pidana ketika bukti menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Perbandingan ini tidak berarti seluruh kasus identik, tetapi menegaskan pentingnya pengawasan, investigasi yang kredibel, dan pertanggungjawaban yang sesuai hukum.

Dengan demikian, pertanyaan "mengapa belum ada yang dipidana?" sebaiknya dijawab menggunakan data penanganan perkara yang lengkap dan mutakhir. Masyarakat berhak meminta transparansi mengenai laporan yang masuk, hasil penyelidikan, pihak yang dimintai pertanggungjawaban, serta alasan hukum apabila suatu perkara dihentikan. Namun, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan bukti yang sah.

Bagi orang tua dan pengelola sekolah, langkah konkretnya jelas: apabila ditemukan makanan berbau tidak wajar, kondisi penyimpanan yang meragukan, atau gejala sakit setelah makan bersama, segera laporkan kepada pihak sekolah, fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, atau aparat berwenang. Simpan informasi mengenai waktu kejadian, menu yang dikonsumsi, dan gejala korban untuk membantu pemeriksaan. Dan yang tak kalah penting: hindari menyebarkan identitas anak korban, informasi medis pribadi, atau tuduhan terhadap individu yang belum terbukti bersalah. Program pemenuhan gizi dan perlindungan keselamatan anak tidak seharusnya dipertentangkan — keduanya harus berjalan beriringan, diawasi publik, dan ditegakkan hukumnya ketika ada yang terbukti melanggar.