
Anjungan produksi minyak dan gas lepas pantai (ilustrasi). Foto: Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) AS, domain publik, via Wikimedia Commons.
Pemerintah membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga demi memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan opsi tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), setelah Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pemerintah menerapkan strategi bertahan atau mode survival.
Pernyataan itu disampaikan seusai Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bahlil — yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi — arahan presiden dalam rapat kabinet menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program pemerintah, dan setiap kementerian perlu menerjemahkan arahan tersebut ke dalam langkah konkret melalui program masing-masing, terutama untuk menjaga kepentingan nasional.
"Ya memang kita harus bertahan. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada bertahan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), sebagaimana dilansir Detik Finance.
Bahlil kemudian mengaitkan kebijakan bertahan itu langsung dengan pengelolaan pasokan gas. Ia menyatakan pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kelanjutan kontrak ekspor apabila kebutuhan energi nasional harus diprioritaskan.
"Jadi kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus bertahan kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya," tegas Bahlil.
Ia juga menyampaikan catatan Presiden dalam rapat tersebut: "Kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan dan jangan melanggar aturan."
Angka-angka kunci: ke mana gas Indonesia selama ini?
Menurut data Kementerian ESDM semester I 2026 yang dikutip dalam pemberitaan, pemanfaatan gas bumi domestik mencapai 74,55 persen, sementara 25,39 persen sisanya diekspor. Ekspor tersebut terdiri atas LNG sebesar 998,77 BBTUD dan gas pipa sebesar 354,13 BBTUD. Dengan kata lain, ruang tambahan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri — apabila opsi Bahlil dijalankan — hanya berasal dari porsi ekspor yang seperempat itu, sebab tiga perempat gas nasional memang sudah dipakai di dalam negeri.
Dari sisi pembeli, posisi Indonesia cukup menentukan di kawasan. Berdasarkan laporan media, Indonesia memasok hampir 60 persen kebutuhan gas Singapura, terutama dari Pulau Sumatera melalui Blok Corridor dan Blok Jabung, serta dari Laut Natuna Barat. Kontrak ekspor gas Medco E&P Grissik ke Singapura sendiri berakhir pada 2028 — sehingga opsi "tidak memperpanjang" secara politik dan hukum lebih mudah ditempuh ketimbang memutus kontrak yang masih berjalan.
Bukan keputusan final: ini sinyal, bukan perubahan rezim ekspor
Satu hal yang perlu digarisbawahi: kalimat Bahlil adalah "peluang" dan "mungkin akan memikirkan", bukan keputusan resmi. Pemerintah belum mengumumkan penghentian kontrak apa pun, dan Bahlil pun tidak menyebut negara mana yang dimaksud. Posisinya masih sebatas wacana kebijakan — tetapi wacana yang keluar dari mulut Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Energi, tepat setelah arahan survival dari presiden, tidak bisa dibaca sebagai angin lalu.
Dalam praktik kontrak gas, penghentian ekspor tidak cukup diumumkan begitu saja; perlu negosiasi dengan pembeli dan kontraktor, serta kesiapan infrastruktur penyerap di dalam negeri — pembangkit listrik, industri, dan jaringan distribusi. Tanpa penyerap yang siap, gas yang dialihkan dari ekspor bisa tertahan di hulu atau dijual dengan harga yang berbeda.
Apa artinya bagi industri dan pembeli?
Bagi industri domestik, sinyal ini berpotensi positif: pasokan dan harga gas bisa lebih stabil karena pasokan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Tetapi efeknya tidak otomatis — pemanfaatan domestik sudah 74,55 persen, sehingga ruang tambahan hanya berasal dari porsi ekspor. Dampak terbesar justru menyentuh kontraktor gas yang selama ini mengandalkan pendapatan ekspor, serta daerah penghasil gas yang penerimaan daerahnya terkait dengan produksi.
Di sisi lain, mitra pembeli gas akan mencari pasokan alternatif. Bagi negara tetangga yang selama ini bergantung pada gas Indonesia, wacana ini dapat mengubah peta dagang energi regional dan memengaruhi negosiasi kontrak berikutnya. Dalam 1-4 minggu ke depan, yang layak dipantau adalah tindak lanjut konkret: apakah Kementerian ESDM menerbitkan kajian atau surat resmi soal evaluasi kontrak ekspor, dan bagaimana respons para kontraktor serta calon pembeli. Sampai itu terjadi, pernyataan Bahlil tetap berada di posisinya sekarang — sinyal politik-ekonomi yang keras, tetapi belum menjadi kebijakan yang berlaku.