Satu proyek data center dirancang menelan 640 MW — setara ratusan ribu rumah tangga. Siapa yang sebenarnya membayar tagihannya?
Proyek data center AI Jatiluhur yang disetop sementara pekan ini menyisakan satu angka yang layak direnungkan lebih lama dari sekadar berita perizinannya: 640 megawatt. Itu adalah kapasitas daya yang dirancang untuk satu proyek di Purwakarta, Jawa Barat.
Untuk memberi gambaran: 640 MW setara dengan kebutuhan listrik ratusan ribu rumah tangga — atau kira-kira satu pembangkit listrik tenaga gas ukuran menengah yang hanya melayani satu pelanggan. Satu gedung, satu perusahaan, setara satu kota kecil.
Listrik untuk siapa?
Demam AI global sedang mengubah peta energi dunia secara diam-diam. Data center AI adalah pemakan listrik paling rakus dalam sejarah komputasi: satu rak server AI modern bisa mengonsumsi daya setara dengan satu RT perumahan. Kalikan dengan ribuan rak, dinginkan dengan jutaan liter air, nyalakan 24 jam sehari — dan kamu mendapatkan mesin yang haus energi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya.
Ketika proyek seperti Jatiluhur beroperasi penuh, pertanyaannya bukan lagi teknis, melainkan keadilan: dari mana listriknya berasal? Apakah ada pembangkit baru yang dibangun khusus, atau ia menyerobot dari jaringan yang juga melayani warga? Apakah tarif yang dibayar raksasa teknologi itu adil dibanding tarif yang dibayar ibu-ibu penjual gorengan? Dan bagaimana dengan air pendingin serta kebisingannya — dua hal yang diminta dibuka dalam kajian AMDAL Jatiluhur?
Tiga hal yang patut ditagih publik
Pertama, transparansi pasokan. Publik berhak tahu dari mana 640 MW itu akan dipasok dan apakah pasokan untuk warga sekitar terjamin tidak terganggu. Janji "tidak akan mengganggu" harus tertulis, bukan sekadar lisan.
- Kapasitas 640 MW = ratusan ribu rumah tangga
- Tuntut transparansi: dari mana listriknya?
- Tuntut keadilan: tarif yang fair untuk raksasa teknologi
- Tuntut akuntabilitas: AMDAL bukan formalitas
Kedua, harga yang adil. Insentif investasi itu wajar dan perlu — tapi jangan sampai berbentuk subsidi silang tersembunyi yang akhirnya membebani pelanggan rumah tangga kecil. Raksasa teknologi dengan valuasi triliunan dolar seharusnya tidak menikmati listrik lebih murah dari rakyatnya sendiri.
Ketiga, akuntabilitas lingkungan. AMDAL bukan formalitas administratif untuk dilompati — ia adalah janji tertulis kepada warga sekitar bahwa udara, air, dan tanah mereka diperhitungkan. Kasus Jatiluhur, di mana AMDAL belum rampung tapi konstruksi sudah jalan, menunjukkan betapa mudahnya janji ini disepelekan.
Hub yang baik
Indonesia berhak — bahkan wajib — menjadi hub data center Asia Tenggara. Lokasi strategis, pasar digital raksasa, dan kebutuhan kedaulatan data adalah modal yang nyata. Tapi hub yang baik bukan sekadar yang menarik investasi terbesar.
Hub yang baik adalah yang listriknya cukup untuk semua orang — yang tidak membuat lampu tetangga berkedip setiap kali AI-nya "berpikir", yang air tanah warganya tetap bersih, dan yang keuntungannya menetes sampai ke warung kopi di sekitar pagar proyek, bukan hanya ke laporan keuangan di Singapura atau Virginia.
640 megawatt adalah angka. Keadilan adalah pilihannya.
Skala global: data center vs kota
Indonesia bukan satu-satunya yang menghadapi dilema ini. Di AS, beberapa kota kecil kini "menampung" data center yang konsumsi listriknya melampaui seluruh kota itu sendiri. Di Irlandia, data center sempat mengonsumsi hampir seperlima listrik nasional hingga pemerintah harus membatasi izin baru. Di Singapura, moratorium pembangunan data center pernah diberlakukan karena keterbatasan lahan dan energi.
Belajar dari mereka, ada tiga model yang terbukti bekerja: pertama, mewajibkan data center membangun atau mengontrak pembangkit energi terbarukan sendiri (additionality) — tidak sekadar membeli sertifikat hijau. Kedua, tarif listrik progresif khusus konsumen raksasa. Ketiga, kewajiban transparansi konsumsi air dan energi secara berkala ke publik.
Indonesia masih di awal kurva — dan itu justru keuntungan. Kita bisa mengadopsi praktik terbaik global sebelum masalahnya membesar, bukan sesudahnya. Jatiluhur yang disetop sementara ini bisa menjadi momen tepat untuk menetapkan standar: setiap data center raksasa wajib transparan soal energi dan airnya. Aturannya dibuat sekarang, saat posisi tawar masih di tangan kita — bukan nanti, saat investasinya sudah terlanjur masuk dan sulit diatur.
