Foto ilustrasi

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto. Foto: Kementerian Sekretariat Negara RI, public domain, via Wikimedia Commons.

Di tengah hiruk-pikuk penilaian dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah penilaian datang dari Senayan dengan nada berbeda. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyebut produk legislasi dalam dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan kemajuan yang fundamental. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (21/10/2026), sebagaimana dilaporkan matamata.com yang mengutip ANTARA.

"Ini semua merupakan suatu prestasi," kata Tandra, merujuk pada sejumlah undang-undang yang berhasil disahkan dalam dua tahun terakhir.

Tiga undang-undang menjadi sorotan utamanya: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Menurut Tandra, ketiganya menandai pergeseran penting dalam cara negara memandang hukum dan perlindungan warga.

Dari retributif ke restorative justice

Sorotan terbesar jatuh pada KUHAP baru. Tandra menilai aturan acara pidana yang baru ini berhasil mengubah paradigma hukum Indonesia — dari yang tadinya bersifat retributif atau pembalasan, menjadi keadilan restoratif (restorative justice).

"Berhasil mengubah hukum yang tadinya bersifat retributif atau pembalasan menjadi keadilan restoratif (restorative justice)," ujarnya.

Pergeseran ini bukan sekadar pergantian istilah. Dalam paradigma retributif, hukum pidana berpusat pada penghukuman pelaku; dalam keadilan restoratif, fokusnya bergeser pada pemulihan — bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Bagi Tandra, inilah bukti bahwa pembaruan hukum di era Prabowo tidak berhenti pada tataran teknis, tetapi menyentuh filosofi penegakan hukum itu sendiri.

Dua undang-undang lainnya tak kalah penting. UU Pelindungan Ketenagakerjaan memperluas jaring pengaman bagi pekerja, sementara UU PPRT — yang perjuangannya telah berlangsung bertahun-tahun — akhirnya memberi payung hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja dalam wilayah abu-abu perlindungan hukum.

Penegakan tanpa pandang bulu

Tandra juga menyinggung sisi penegakan hukum. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir terlihat penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dengan penangkapan pelaku korupsi yang menyasar berbagai level — dari kepala daerah hingga pejabat setingkat menteri. Klaim ini menempatkan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari narasi keberhasilan dua tahun pemerintahan.

Namun Tandra tidak menutup mata pada pekerjaan rumah. Ia mengakui bahwa implementasi di lapangan belum tentu sempurna, dan mengajak semua pihak memperbaikinya bersama.

"Kalau dalam implementasinya sistemnya belum benar, mari kita bersama-sama perbaiki," katanya.

Latar: perdebatan unsur korupsi dan UU Perampasan Aset

Pernyataan Tandra muncul di tengah perdebatan hukum yang sedang hangat. Anggota Komisi III lainnya, Rudianto Lallo, menilai usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan — yang mengusulkan agar kerugian negara bukan menjadi unsur tindak pidana korupsi — sebagai "belum relevan". Pernyataan Lallo ini menunjukkan bahwa di internal Komisi III sendiri, arah pembaruan hukum pidana masih menjadi arena perdebatan.

Sementara itu, satu agenda legislasi besar masih menunggu: RUU Perampasan Aset. Menurut forumkeadilan.com (21/10) dan harianesia.com (20/10), undang-undang ini ditargetkan tuntas paling lambat 15 Desember 2026. Jika target itu tercapai, ia akan menjadi ujian berikutnya bagi klaim kemajuan legislasi yang disampaikan Tandra — karena perampasan aset hasil korupsi adalah instrumen yang selama ini dinilai krusial namun tak kunjung lahir.

Sudut yang berbeda dari kemarin

Menariknya, penilaian dari Senayan ini datang tepat sehari setelah pemberitaan berbeda tentang dua tahun Prabowo-Gibran: aksi sembilan kampus yang turun ke jalan dengan tuntutan Komite Sadar, yang diberitakan kemarin (20/10). Dua sudut pandang itu — kritik dari jalanan dan apresiasi dari ruang legislasi — menggambarkan betapa terbelahnya penilaian publik terhadap dua tahun pemerintahan ini.

Keduanya bisa benar pada saat yang sama: legislasi memang mencatat kemajuan di atas kertas, sementara implementasi dan rasa keadilan di lapangan masih diperdebatkan. Justru di titik inilah pernyataan Tandra paling relevan — pengakuannya bahwa sistem yang belum benar harus diperbaiki bersama adalah undangan untuk menguji klaim prestasi dengan ukuran yang konkret: apakah KUHAP baru benar-benar mengubah praktik peradilan? Apakah UU PPRT benar-benar melindungi pekerja rumah tangga? Dan apakah UU Perampasan Aset benar-benar lahir sebelum 15 Desember?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan datang dari pernyataan pers, melainkan dari ruang sidang, kantor polisi, dan rumah-rumah tempat para pekerja itu tinggal. Dua tahun pertama mencatat undang-undangnya; tahun-tahun berikutnya akan menguji nyalinya.