Kawasan bisnis Jakarta pada malam hari

Kawasan bisnis Jakarta pada malam hari. Foto ilustrasi: Wikimedia Commons.

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu dibacakan dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan langsung menjadi perbincangan paling panas di ruang publik pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Bukan karena putusannya panjang, melainkan karena amar putusannya singkat dan tegas: kasasi dikabulkan, putusan pengadilan tingkat sebelumnya dibatalkan, dan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.

Objek sengketanya spesifik. Yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan diajukan oleh Subhan, dan termohon dalam perkara ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Perkara ini berjalan lewat jalur peradilan tata usaha negara: diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, kemudian berlanjut ke kasasi di Mahkamah Agung.

Majelis kasasi yang memutus perkara ini dipimpin oleh Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Bunyi amar yang dikutip dari laman kepaniteraan Mahkamah Agung berbunyi: kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri, kabul gugatan penggugat seluruhnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Mahkamah Agung tidak sekadar membatalkan putusan sebelumnya, tetapi langsung memutus sendiri perkara itu dengan mengabulkan gugatan. Sebelum sampai ke tahap ini, gugatan tersebut sempat tidak diterima di tingkat pertama dan dikuatkan pada tingkat banding, sehingga putusan kasasi ini membalik arah perkara.

Apa yang sebenarnya dibatalkan, dan apa yang tidak

Bagian ini penting karena mudah disalahpahami. Yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum adalah surat keterangan penyetaraan pendidikannya, bukan secara otomatis jabatan Wakil Presiden. Partai Gerindra, melalui juru bicaranya Sugiat Santoso pada Sabtu, 31 Oktober 2026, menyampaikan sikap itu dengan cukup hati-hati: partai menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari penegakan hukum di negara demokrasi, tetapi menegaskan bahwa persoalan administrasi pendidikan dan kedudukan Wakil Presiden memiliki ranah hukum yang berbeda. Dengan kata lain, putusan soal dokumen tidak serta-merta diterjemahkan menjadi putusan soal jabatan, karena jabatan itu memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.

Pembedaan lain yang juga perlu dijaga adalah antara perkara ini dan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Perkara Subhan secara khusus mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan, bukan hasil pemilihan. Dalam gugatannya, Subhan antara lain meminta agar dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Putusan kasasi yang mengabulkan gugatan seluruhnya berarti permintaan itu pada pokoknya diterima oleh Mahkamah Agung.

Di luar perkara tata usaha negara ini, Subhan juga tercatat pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah SMA Gibran, dengan nomor 583/Pdt.G/2025 yang diajukan pada 29 Agustus 2025. Jalur itu berbeda dengan perkara kasasi yang baru diputus ini, dan publik perlu membedakan keduanya agar tidak mencampuradukkan putusan yang satu dengan yang lain.

Reaksi politik: dari sikap menghormati sampai desakan pemeriksaan

Reaksi pertama datang dari kubu yang paling dekat dengan pemerintahan. Gerindra memilih nada menenangkan: menghormati pengadilan, tetapi mengingatkan bahwa ada mekanisme konstitusional tersendiri untuk persoalan jabatan. Sikap ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga agar putusan hukum tidak langsung ditarik menjadi kesimpulan politik yang melampaui amar putusannya.

Dari sisi berlawanan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai putusan ini memperkuat kritik yang selama ini disampaikan partainya soal pemenuhan syarat pendidikan. Dalam keterangannya pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Hasto mengatakan putusan itu membuktikan bahwa di dalam politik tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga menyinggung keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan tersebut, dan mengaitkan putusan ini dengan syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyampaikan penilaian searah: putusan Mahkamah Agung semakin mempertegas persoalan bukti kelulusan pendidikan setara SMA yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024.

Suara yang paling jauh melangkah datang dari Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, lewat akun X miliknya yang dikutip pada Sabtu, 31 Oktober 2026, menilai vonis Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Soal tindak lanjut atas jabatan Wakil Presiden, Mahfud menyerahkannya kepada politik, mau memilih jalan yang mana. Tetapi untuk aspek pidananya, ia bersikap tegas: pembuat surat keterangan dan apa yang ia sebut sebagai penyelundupan Pasal 18 ayat 3 harus diproses secara pidana. Ia juga meminta KPU dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah segera diperiksa. Pernyataan ini penting dicatat sebagai pendapat Mahfud, bukan sebagai amar putusan Mahkamah Agung, karena putusan itu sendiri hanya membatalkan surat keterangan tersebut.

Mengapa putusan ini bergema begitu besar

Alasan pertama adalah objeknya: dokumen pendidikan yang dipakai sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pilpres 2024. Begitu dokumen itu dinyatakan tidak sah, pertanyaan lanjutan yang muncul di ruang publik hampir tidak terhindarkan: apa konsekuensi hukum dan politiknya. Di sinilah perbedaan sikap Gerindra dan Mahfud menjadi penanda yang jelas. Gerindra menekankan jalur konstitusional yang terpisah, Mahfud menekankan pemeriksaan pidana terhadap pihak yang membuat dan memproses dokumen, sementara PDIP menekankan bahwa syarat pendidikan sejak awal memang menjadi sorotan.

Alasan kedua adalah waktunya. Putusan ini keluar pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan informasinya menyebar luas pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Dalam hitungan jam, putusan yang pada awalnya hanya tercatat di laman kepaniteraan Mahkamah Agung berubah menjadi perdebatan nasional, lengkap dengan tanggapan partai, komentar tokoh hukum, dan tafsir yang saling berbeda di media sosial. Kecepatan penyebaran ini sekaligus menjadi risiko: amar putusan yang singkat mudah dikutip sepotong-sepotong, sementara konteksnya, seperti perbedaan antara pembatalan dokumen dan pencopotan jabatan, mudah hilang.

Untuk pembaca, cara paling aman membaca kabar ini adalah dengan berpegang pada tiga hal yang sudah pasti. Pertama, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan dalam perkara 742 K/TUN/2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah. Kedua, putusan itu membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan gugatan seluruhnya. Ketiga, soal apa yang terjadi setelah ini, baik untuk jabatan Wakil Presiden maupun untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen, belum diputuskan dalam amar yang sama, dan menjadi wilayah perdebatan hukum dan politik berikutnya. Perkembangan selanjutnya, termasuk apakah ada langkah hukum atau politik lanjutan dari para pihak, layak ditunggu dari sumber resmi, bukan dari potongan kutipan yang beredar tanpa konteks.