Gedung Parlemen Mesir di Kairo

Di tengah demam perang di Timur Tengah, parlemen Mesir memilih hal paling langka di dunia politik: berhenti sejenak. Pemungutan suara izin perang ditunda hingga 26 Oktober — dan jeda itu jauh lebih berisik daripada ledakan rudal.

Kredit foto: Abdelrhman 1990, Wikimedia Commons, lisensi CC BY 4.0

Kapan terakhir kali Anda melihat sebuah parlemen menghentikan rencana perang seorang presiden yang sangat berkuasa? Jika jawabannya sulit ditemukan, inilah kabarnya: pada Senin, 19 Oktober 2026, parlemen Mesir justru melakukannya — bukan dengan menolak, tapi dengan menunda. Dan penundaan itu, kalau dibaca dengan teliti, adalah alarm bagi seluruh dunia.

Ceritanya bermula ketika Presiden Abdel Fattah al-Sisi meminta parlemen memberi wewenang agar angkatan bersenjata Mesir bisa mendukung Arab Saudi, bila Riyadh meminta. Permintaan itu lahir setelah serangan Houthi menghantam kilang minyak dan infrastruktur Saudi — konflik yang kini nyaris setiap hari menghantui Riyadh. Sisi sendiri sudah berkata tegas pada Sabtu sebelumnya bahwa Mesir akan mengambil "langkah apa pun" yang diperlukan untuk melindungi sekutu-sekutunya di Teluk. Secara konstitusi, pengerahan pasukan ke luar negeri memang membutuhkan persetujuan dua pertiga parlemen, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertahanan Nasional. Di atas kertas, prosedurnya sudah jelas. Tapi dalam sidang tertutup kedua pada hari Senin, para anggota dewan memutuskan menunda pemungutan suara hingga 26 Oktober. Reuters melaporkannya sebagai perpanjangan perdebatan — dengan kata lain, presiden diminta menunggu.

Mengapa penundaan ini begitu mengejutkan?

Mesir dikenal sebagai negara tempat keputusan presiden nyaris selalu lolos mulus. Bahwa sebuah dewan yang hampir tidak pernah menghambat penguasa tiba-tiba memilih bertanya, itu sendiri adalah beritanya. Partai Oposisi Sosial Demokrat Mesir bahkan memerintahkan para anggotanya untuk abstain, dengan alasan parlemen tidak menerima informasi yang cukup soal tujuan, cakupan, durasi, biaya, dan risiko bagi prajurit Mesir. Mereka tetap menyatakan dukungan pada keamanan Saudi, tetapi menolak komitmen militer yang terbuka dan tanpa batas — seraya menekankan bahwa ruang diplomasi harus dijaga. Sementara itu, Imam Besar Al-Azhar menyerukan mediasi mendesak oleh para pemimpin Arab dan Muslim untuk menahan konflik dan mencegah pertumpahan darah yang lebih besar.

Jangan salah membaca ini sebagai pemberontakan. Tidak ada anggota parlemen yang turun ke jalan menentang Sisi. Ini adalah kalkulasi dingin dari orang-orang yang tahu persis tagihan perang. Justru di sinilah letak keberaniannya: dalam sistem yang biasanya hanya menstempel, para legislator berani mengatakan "tunggu dulu".

Perang itu mahal, dan Mesir tahu persis harganya

Di balik penundaan ini ada angka-angka yang dingin. Arab Saudi memiliki deposito senilai US$5,3 miliar di bank sentral Mesir yang jatuh tempo bulan ini, ditambah bunga US$267,39 juta. Kairo juga menggantungkan nyawanya pada Terusan Suez — arteri devisa negara — yang langsung terancam jika jalur Laut Merah ikut terganggu oleh eskalasi. Indeks bursa EGX30 sempat jatuh pada pembukaan sesi Senin karena kekhawatiran keterlibatan militer, sebelum pulih 0,4 persen di akhir sesi. Perusahaan riset HC Securities menyebut perkembangan geopolitik kini menjadi faktor utama di balik kerugian pasar akhir-akhir ini.

Skala regionalnya pun tak main-main. Juru bicara koalisi, Turki al-Maliki, menyebut pertahanan udara telah mencegat dua rudal balistik yang ditujukan ke Khamis Mushait dan tiga drone di atas Riyadh serta Provinsi Timur; Bandara Internasional King Khalid disebut sudah diserang 20 kali sejak 1 Oktober, dan serangan-serangan ke bandara Saudi dilaporkan menewaskan 19 orang serta melukai 364 orang. Di sisi lain, ketua parlemen versi Houthi di Sanaa, Yahya al-Raei, memperingatkan Kairo agar tidak ikut campur, dengan menyebut langkah itu akan membahayakan keamanan nasional Mesir sendiri. Perang drone dan rudal seperti ini tidak mengenal garis depan yang rapi — dan Mesir tampaknya sudah menghitung risikonya sebelum mengirim satu prajurit pun.

Pasar global pun memberi vonisnya sendiri: minyak Brent melonjak 4,9 persen ke kisaran US$109,55–109,86 per barel, tertinggi sejak Mei, sementara emas menembus US$4.190 per ons. Itu bahasa universal para investor: ketika parlemen ragu, pasar ikut gelisah.

Indonesia: penonton yang ikut membayar

Di titik inilah cerita Kairo dan Riyadh berhenti jadi urusan orang lain. Indonesia masih mengimpor energi, dan setiap kenaikan harga minyak dunia pada akhirnya mampir ke kehidupan sehari-hari: harga BBM, biaya angkutan barang, hingga ongkos makan di warteg. Tekanan itu nyata, dan ia dimulai jauh sebelum satu peluru pun ditembakkan oleh tentara Mesir. Namun justru karena posisinya itulah Indonesia tidak punya kemewahan menjadi penonton pasif. Kita memiliki modal yang tidak dimiliki semua negara: tradisi politik luar negeri bebas-aktif dan rekam jejak sebagai pendorong dialog. Seruan mediasi yang dilontarkan Imam Besar Al-Azhar adalah pintu yang sudah dibuka; pertanyaan tinggal apakah negara-negara seperti Indonesia bersedia mendorongnya, atau lebih nyaman menonton dari tribun sambil membayar harga minyak yang terus naik.

Jeda satu pekan yang diminta parlemen Mesir mungkin hanya taktik — bisa saja voting pada 26 Oktober tetap meloloskan izin perang itu. Namun satu hal sudah jelas: di dunia yang semakin mudah memencet pelatuk, kemampuan untuk berhenti — walau hanya tujuh hari — adalah bentuk keberanian yang langka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang siap berperang, melainkan siapa yang berani menahannya. Dan bagi Indonesia, jawabannya seharusnya tidak menunggu sampai tagihan minyak tiba di meja dapur kita.