Sistem pembayaran QRIS di bus Trans Metro Pasundan

Di tengah pekan paling bergejolak bagi pasar keuangan Indonesia dalam hampir tiga dekade, pemerintah justru melempar sebuah taruhan besar ke meja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi digital sebagai salah satu andalan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, dengan inflasi dijaga di 2,5 persen. Pernyataan yang disampaikan dalam keterangan tertulis pada Minggu (18/10/2026) itu bukan sekadar optimisme pejabat: ia dibungkus dengan angka-angka yang, kalau dibaca saksama, menunjukkan seberapa jauh Indonesia sudah berjalan sekaligus seberapa berat tanjakan di depannya.

Kredit gambar: NFarras, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Modal yang sebenarnya sudah di tangan

Angka-angkanya memang mengesankan. Nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025, naik 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Pengguna QRIS mencapai 65,77 juta orang dengan dukungan 44,86 juta merchant. Bank Indonesia mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada Triwulan III 2025, tumbuh 38,08 persen secara tahunan. Ini bukan lagi ekonomi digital yang baru belajar merangkak; ini mesin yang sudah menyala dan melaju kencang. Wajar jika pemerintah menaruh harapan besar padanya, apalagi dengan tambahan amunisi regional: perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sudah selesai dan ditargetkan ditandatangani bersamaan dengan KTT ASEAN pada November 2026 di Filipina, dengan kajian Boston Consulting Group memperkirakan ekonomi digital ASEAN bisa melonjak dari 1 triliun menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.

Tiga prasyarat yang tidak bisa dinegosiasi

Namun Airlangga sendiri menyebut tiga prasyarat yang harus dipenuhi agar target 6 persen tercapai: investasi yang tumbuh lebih cepat dari PDB, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penguatan ekspor bernilai tambah. Investasi ditargetkan tumbuh 8 hingga 9 persen dengan nilai penanaman modal Rp2.258 triliun. Di sinilah ujiannya. Pekan ini pasar modal kehilangan sekitar Rp1.544 triliun kapitalisasi dalam lima hari, investor asing mencatat rekor jual bersih Rp88,19 triliun sepanjang 2026, dan rupiah terpuruk ke sekitar Rp18.027 per dolar AS. Menarik investasi 8 sampai 9 persen di tengah sentimen seperti ini membutuhkan lebih dari sekadar pidato; ia membutuhkan kepercayaan yang sedang terkikis, dan kepercayaan itu hanya pulih lewat reformasi yang hasilnya terlihat nyata, seperti penegakan hukum pasar modal yang sedang digencarkan OJK pekan ini. Pemerintah menjawabnya dengan mendorong ekosistem digital terintegrasi, dari talenta digital berkualitas hingga pengembangan semikonduktor, kecerdasan artifisial, dan pusat data. Arahnya benar, tetapi hasilnya tidak instan.

Ancaman yang datang dari masa depan

Ada satu bagian dari pernyataan pemerintah yang jarang disorot tetapi justru paling visioner: persiapan kriptografi tahan kuantum. Pemerintah menyiapkan Post-Quantum Cryptography dan membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum di bawah BSSN, untuk mengantisipasi risiko Harvest Now Decrypt Later, yakni pencurian data terenkripsi hari ini untuk dibuka di masa depan dengan komputer kuantum. Di saat sebagian negara masih berdebat soal regulasi dompet digital, Indonesia sudah memikirkan bagaimana melindungi 12,99 miliar transaksi per kuartal dari mesin yang bahkan belum sepenuhnya ada. Ini menunjukkan pemerintah memahami satu hal penting: ekonomi digital hanya bisa menjadi andalan pertumbuhan jika ia juga dipercaya, dan kepercayaan di era digital dibangun dari keamanan yang serius, bukan sekadar slogan.

Pada akhirnya, taruhan 6 persen ini akan ditentukan oleh satu pertanyaan sederhana: mampukah Indonesia mengubah keunggulan digitalnya dari sekadar volume transaksi menjadi mesin produktivitas yang sesungguhnya. GMV 100 miliar dolar dan 65 juta pengguna QRIS adalah fondasi yang kuat, tetapi fondasi bukanlah bangunan. DEFA membuka pasar regional, semikonduktor dan AI menjanjikan lompatan nilai tambah, dan kriptografi kuantum melindungi semuanya dari ancaman esok hari. Namun semua itu harus dikejar sambil menenangkan pasar yang sedang panik, menstabilkan rupiah, dan meyakinkan investor global bahwa Indonesia layak dipercaya. Itu pekerjaan berat, dan jujur saja, 6 persen pada 2027 terdengar ambisius. Tetapi setidaknya kali ini, ambisinya ditopang oleh sesuatu yang nyata: sebuah ekonomi digital yang sudah terbukti jalan, bukan sekadar rencana di atas kertas.