
Kredit gambar: Darwis Triadi / Kementerian Sekretariat Negara, public domain via Wikimedia Commons.
Lede: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pemerintahannya. Dalam reshuffle kedelapan selama dua tahun masa pemerintahannya, sembilan pejabat dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore — mulai dari Wakil Panglima TNI hingga Kepala BNPB yang baru.
Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sembilan pejabat mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo: "Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."
Rotasi di tubuh TNI
Perubahan paling menonjol terjadi di pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak diangkat sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Kursi KSAD yang ditinggalkan Maruli diisi oleh Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Panglima TNI. Keduanya bertukar posisi dalam satu rangkaian pelantikan. Sekretaris Militer Presiden, Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, membacakan keputusan presiden yang menjadi dasar pergantian tersebut.
Dua wamenhan, satu fokus pertahanan
Di Kementerian Pertahanan, Presiden menunjuk dua wakil menteri sekaligus dengan pembagian bidang yang jelas. Marsekal TNI Yusuf Jauhari dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi. Sementara itu, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
Selain itu, Alim Setiawan Slamet dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
BNPB berganti nahkoda
Pada sektor penanggulangan bencana, Letjen TNI Kristomei Sianturi dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menggantikan Letjen TNI (Purn) Suharyanto yang memimpin lembaga tersebut sejak 17 November 2021.
Pergantian di BNPB ini menarik perhatian karena datang di tengah sorotan publik terhadap lembaga tersebut — belum lama ini KPK menahan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang memakai Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB. Nahkoda baru kini memikul beban ganda: memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan penanggulangan bencana berjalan efektif.
Gambut dan mangrove dapat pucuk pimpinan baru
Untuk pengelolaan lingkungan, Presiden menunjuk Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), dengan Mayjen TNI Sriyanto sebagai wakilnya.
Reshuffle kedelapan dalam dua tahun
Pelantikan kali ini tercatat sebagai reshuffle atau perombakan kabinet kedelapan selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Perombakan ketujuh baru saja digelar pada 1 Oktober 2026 — artinya, jeda antara reshuffle ketujuh dan kedelapan hanya dua pekan.
Rangkaian reshuffle sejak Presiden memimpin pada 20 Oktober 2024:
- Reshuffle pertama: 19 Februari 2025
- Reshuffle kedua: 8 September 2025
- Reshuffle ketiga: 17 September 2025
- Reshuffle keempat: 8 Oktober 2025
- Reshuffle kelima: 27 April 2026
- Reshuffle keenam: 14 September 2026
- Reshuffle ketujuh: 1 Oktober 2026
- Reshuffle kedelapan: 15 Oktober 2026
Frekuensi perombakan yang kian rapat memunculkan pertanyaan publik: apakah ini bentuk penajaman mesin pemerintahan, atau justru tanda bahwa formasi kabinet belum juga menemukan komposisi yang pas?
Secara yuridis, pengangkatan para pejabat didasarkan pada sejumlah keputusan presiden. Di antaranya Keppres RI Nomor 42/M Tahun 2026 tentang pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, Keppres Nomor 113/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB, serta Keppres Nomor 106/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPGMN. Pergantian Maruli dan Tandyo merujuk pada Keppres RI Nomor 105 dan 106 TNI Tahun 2026.
Bagi pengamat, pola reshuffle yang beruntun dalam waktu singkat menunjukkan Presiden ingin memegang kendali penuh atas mesin birokrasi dan militer menjelang paruh kedua masa pemerintahannya. Namun pola yang sama juga memberi pekerjaan rumah bagi para pejabat baru: mereka harus bekerja cepat membuktikan diri, karena kursi yang mereka duduki terbukti bisa berganti kapan saja.
Angka kunci reshuffle kedelapan
| 9 | pejabat dilantik |
| 8 | kali reshuffle dalam 2 tahun pemerintahan |
| 2 | pekan jeda dari reshuffle ketujuh |
| 4 | wakil menteri baru (2 Wamenhan, 1 Wamentan, 1 Wamen Imipas) |
| 2 | pucuk pimpinan TNI AD bertukar kursi |
| 1 | Kepala BNPB baru menggantikan pejabat yang menjabat sejak 2021 |
Efektivitas perombakan ini pada akhirnya akan diuji oleh kerja nyata para pejabat baru: di sektor pertahanan, penanggulangan bencana, pertanian, hingga pengelolaan lingkungan. Masyarakat kini menanti tindak lanjut dari pelantikan tersebut — karena reshuffle yang kesekian kalinya hanya berarti jika diikuti perbaikan kinerja yang bisa dirasakan.