Pompa angguk minyak dan gas

Ilustrasi: pompa angguk di lapangan minyak. Foto: Arne Hückelheim, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Jakarta — Pemerintah menyiapkan satu pintu perizinan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas, pada acara Forek Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.

Gagasan ini lahir dari keluhan yang sudah lama terdengar di sektor hulu migas: perusahaan yang sudah memenangi tender masih harus mengurus izin ke banyak kementerian sebelum bisa mengebor. Bahlil, yang pernah menjabat Menteri Investasi, mengatakan pengalamannya itu membuatnya memahami betapa rumitnya sistem perizinan di Indonesia, termasuk di sektor hulu migas. Perizinan yang berbelit, kata dia, menjadi penghambat investasi.

“Saya tidak ingin nanti KKKS begitu sudah menang tender, izinnya pun mereka masih bisa jalan muter dari kementerian ke kementerian,” kata Bahlil dalam forum tersebut, seperti dikutip Bloomberg Technoz. “Inilah yang membuat lama ini. Eksplorasinya lama, izinnya lama. Nah, nanti dengan undang-undang ini, semuanya insyaallah doakan akan terpusat semua akan di BUK.”

KKKS adalah kontraktor kontrak kerja sama, yakni perusahaan yang mengerjakan eksplorasi dan eksploitasi migas lewat kontrak dengan negara. Di bawah skema yang disiapkan, BUK Migas akan diberi kewenangan besar, termasuk urusan perizinan. Perizinan kegiatan hulu, termasuk izin pengeboran sumur, direncanakan terintegrasi dalam satu lembaga, sehingga pelaku usaha tidak lagi menyelesaikan urusan administratif secara berpencar.

Yang perlu digarisbawahi: BUK Migas saat ini masih berupa rencana di dalam RUU, bukan lembaga yang sudah berdiri dan beroperasi. RUU Migas sendiri merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang sudah diajukan DPR kepada pemerintah. Bahlil menyebut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) versi pemerintah untuk RUU tersebut hampir rampung, sekitar 90 persen. Pemerintah akan segera menyelesaikan tanggapan pasal per pasal atas usulan DPR, lalu pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR memasuki tahap berikutnya.

Bersamaan dengan perombakan perizinan, pemerintah juga menyiapkan keringanan perpajakan bagi perusahaan yang masih berada pada tahap eksplorasi. Bahlil menjelaskan perusahaan yang belum memperoleh hasil eksplorasi akan memperoleh keringanan pembayaran pajak tertentu, dengan kewajiban yang mempertimbangkan hasil kegiatan eksplorasi. Alasannya masuk akal secara bisnis: pencarian cadangan migas berisiko tinggi dan belum tentu menghasilkan temuan yang dapat dikembangkan menjadi produksi, sehingga perusahaan tidak langsung menanggung beban pajak penuh ketika belum mendapatkan hasil.

Reuters, yang memberitakan rencana ini pada Rabu, mencatat tujuan pembentukan badan khusus tersebut adalah memangkas birokrasi, memperlancar proses pemberian izin, dan memperbaiki iklim investasi. Revisi undang-undang migas ini juga dikaitkan dengan target yang lebih besar: swasembada energi, yang disebut sebagai salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Rencana ini datang seiring langkah pemerintah menata ulang tata kelola impor energi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026, impor bahan bakar, LPG, dan minyak mentah akan disalurkan lewat badan layanan umum (BLU), dan Pertamina membeli pasokan dari badan tersebut, bukan mengimpor sendiri. Wakil Presiden Direktur Pertamina Oki Muraza, pada 27 Oktober 2026, mengatakan perusahaan siap menjalankan penugasan pemerintah tetapi masih mempelajari aturan pelaksanaannya. Dua langkah ini — impor lewat BLU dan perizinan lewat BUK Migas — sama-sama mengarah ke satu pola: negara mengambil peran lebih besar dalam mengatur hulu dan pasokan energi.

Pengumuman ini disampaikan Bahlil dalam kapasitas gandanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, di hadapan pelaku industri hulu migas yang hadir pada Forek Hulu Migas 2026 di Jakarta. Posisi ganda itu relevan karena kebijakan ini menyentuh dua sisi sekaligus: sisi hilirisasi dan transisi energi di tingkat koordinasi, serta sisi teknis perizinan hulu di tingkat kementerian.

Ujian sesungguhnya bagi BUK Migas bukan pada pengumumannya, melainkan pada isi undang-undangnya nanti dan pada pelaksanaannya di lapangan. Satu pintu hanya berarti bila kewenangan yang dipusatkan benar-benar mencakup seluruh izin yang selama ini tersebar, dan bila lembaga baru itu sendiri tidak berubah menjadi antrean baru yang lebih panjang. Sampai RUU disahkan dan aturan pelaksanaannya terbit, perusahaan migas masih bekerja dengan sistem yang lama, dan janji “satu pintu selesai urusan” masih berstatus rencana yang harus ditagih pembuktiannya.