
Ilustrasi: robot industri di lini produksi pabrik. Foto: KUKA Roboter GmbH, Bachmann, domain publik, via Wikimedia Commons.
Jakarta — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendesak pemerintah membatasi penerapan kecerdasan buatan (AI) dan robotik yang tidak terkendali dalam proses produksi. Desakan itu disampaikan pada Selasa, 27 Oktober 2026, karena penggunaan teknologi tersebut dinilai berpotensi mengurangi lapangan kerja manusia dalam jumlah besar.
Andi menyampaikan bahwa organisasi regional Konfederasi Serikat Buruh Internasional untuk Asia Pasifik (ITUC-AP) meminta pemerintah di setiap negara memastikan penggunaan AI tidak mengorbankan kepentingan pekerja. Kekhawatiran itu muncul seiring meningkatnya kemampuan teknologi menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.
“Bagaimana AI mengurangi tenaga kerja dalam jumlah yang sangat signifikan. Ini menjadi alarm keras bagi kami, para pimpinan buruh, agar pemerintah negara masing-masing dapat membatasi penggunaan AI ataupun robotik,” ujar Andi Gani Nena Wea.
Satu robot, 500 pekerja
Andi mencontohkan kemampuan satu robot untuk menggantikan pekerjaan hingga 500 tenaga kerja manusia. Angka itu ia pakai untuk menggambarkan skala persoalan: bukan satu-dua posisi yang hilang, melainkan ratusan pekerjaan sekaligus dalam satu lini produksi. Menurut dia, potensi penggantian tenaga kerja sebesar itu menjadi persoalan serius yang perlu diperhatikan oleh gerakan buruh internasional.
Dampak otomatisasi terhadap pekerjaan telah menjadi pembahasan di sejumlah negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa, dan Australia. Perkembangan itu mendorong perlunya komitmen bersama untuk mengendalikan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan produksi, agar efisiensi yang dihasilkan mesin tidak dibayar dengan hilangnya penghidupan pekerja.
Di saat yang sama, AI masuk ke sekolah-sekolah
Desakan KSPSI itu datang pada pekan yang sama ketika AI justru makin masuk ke dunia pendidikan Indonesia. Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar sosialisasi program Gemini Academy bersama Google for Education pada Selasa, 27 Oktober 2026, sebagai pengenalan sebelum pelatihan yang dijadwalkan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Berdasarkan laporan panitia saat pembukaan, jumlah pendaftar mencapai sekitar 500 orang, melampaui target awal universitas.
Wakil Rektor II Unismuh Makassar, Dr Ihyani Malik, yang membuka kegiatan itu, mengatakan program Gemini Academy menjadi bagian dari upaya universitas memperkuat kompetensi digital dosen, khususnya dalam memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung pembelajaran dan penelitian. Unismuh Makassar memiliki sekitar 839 dosen, dan pada tahap awal universitas menargetkan sedikitnya separuh dari jumlah tersebut dapat berpartisipasi. “Target kita itu minimal 50% atau sekitar 400an orang,” kata Ihyani dalam sambutannya.
Di Kutai Kartanegara, Bupati Aulia Rahman Basri mendorong pemanfaatan AI sebagai sarana meningkatkan kualitas pembelajaran saat membuka Festival Gemini Academy Impact Awards 2026 di Tenggarong Seberang, Selasa, 27 Oktober 2026. Festival itu lebih menekankan dampak penggunaan AI sebagai metode pembelajaran, bukan pada produksi AI itu sendiri. Kutai Kartanegara terpilih menjadi satu dari 10 kabupaten/kota penyelenggara festival tersebut, dari 514 kabupaten/kota yang mengikuti proses seleksi, yang kemudian disaring menjadi 40 daerah sebelum akhirnya 10 daerah terpilih.
Di Kota Serang, Wali Kota Budi Rustandi mendorong pelajar lebih kritis dalam menggunakan AI, terutama untuk menyaring informasi dan mencegah penyebaran hoaks. Upaya itu dilakukan melalui pelatihan Digital Skill dan Artificial Intelligence yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, diikuti 100 pelajar SMP dan MTs negeri maupun swasta selama dua hari. “Makanya kita menggunakan pelatih untuk mengawasi dan mengajarkan anak-anak agar ketika menggunakan AI tidak liar, tetapi ke arah yang positif,” ujarnya.
Pertanyaan yang belum dijawab
Dua kabar itu berjalan beriringan dan sama-sama benar: AI membuka ruang belajar baru bagi guru dan pelajar, dan AI yang sama menekan lapangan kerja di lantai pabrik. Yang belum terjawab adalah bentuk aturan mainnya — pembatasan seperti apa yang melindungi pekerja tanpa mematikan adopsi teknologi, dan siapa yang menanggung biaya peralihan bagi pekerja yang pekerjaannya diambil alih mesin.
Desakan KSPSI menempatkan pertanyaan itu di meja pemerintah. Jawabannya akan menentukan apakah AI di Indonesia lebih banyak menjadi alat bantu manusia, atau justru menjadi alasan untuk menyingkirkan mereka.
Artikel ini disusun dari laporan Bsi News dan Suara Garut pada 27 Oktober 2026, serta laporan Unismuh Makassar, Seputar Fakta, dan Banten Ekspres.