Citra satelit kebakaran hutan dan asap di Kalimantan — kabut asap lintas batas kembali memicu langkah hukum Singapura
Kredit gambar: NASA, Wikimedia Commons, domain publik.

Singapura menaikkan eskalasi persoalan kabut asap lintas batas ke jalur hukum. Badan Lingkungan Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) menerbitkan surat pemberitahuan tindakan pencegahan (Preventive Measure Notices) kepada tujuh perusahaan Indonesia yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan pemicu kabut asap. Pengumuman itu disampaikan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu pada Jumat (16/10/2026) dan dilaporkan kantor berita AFP pada Sabtu (17/10/2026).

Langkah ini bukan sekadar teguran diplomatik. Surat-surat tersebut diterbitkan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) — undang-undang Singapura yang memberi wewenang menindak pihak di luar wilayahnya yang diduga menyebabkan pencemaran asap lintas batas. Dengan kata lain, Singapura kini memakai instrumen hukumnya sendiri untuk menjangkau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Tujuh Perusahaan yang Disasar

NEA mencantumkan tujuh perusahaan yang menjadi sasaran notis pencegahan:

  • PT Bumi Andalas Permai
  • PT Bumi Mekar Hijau
  • PT Paramitra Mulia Langgeng
  • PT Sumatera Alam Anugerah
  • PT SBA Wood Industries (SBA Andalas Wood Industries)
  • PT Hutan Lestari Raya
  • PT Bangkanesia

Ketujuh perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan kayu ini mengoperasikan konsesi di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. NEA menyatakan identifikasi dilakukan menggunakan peta, data titik panas, informasi meteorologi, dan citra satelit — kombinasi bukti yang menurut lembaga itu menunjukkan indikasi asap dari kebakaran di lahan konsesi perusahaan-perusahaan tersebut dapat terbawa angin hingga ke Singapura.

Dua nama dalam daftar menarik perhatian khusus: Bumi Andalas Permai dan Bumi Mekar Hijau tercatat sebagai pemasok APP Group, salah satu pemain besar industri pulp dan kertas. Hingga laporan ini ditulis, kedua perusahaan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar, dan juru bicara APP Group juga belum merespons permintaan konfirmasi.

Tiga Kewajiban dalam Notis

Melalui notis tersebut, NEA menuntut tiga langkah konkret dari setiap perusahaan:

  • Pertama, mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah kebakaran meluas di lahan yang mereka miliki atau kuasai;
  • Kedua, menghentikan kegiatan pembakaran dan tidak memulai pembakaran baru di kawasan tersebut;
  • Ketiga, menyerahkan rencana tindakan kepada NEA yang menjelaskan langkah pemadaman serta upaya mencegah kebakaran kembali terjadi.

Grace Fu menegaskan bahwa NEA masih dapat menyurati perusahaan lain apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam kebakaran yang memicu kabut asap lintas batas. Pemerintah Singapura juga membuka opsi sanksi tambahan, termasuk denda atau tuntutan hukum. "Kami akan terus memantau situasi dan tanggapan perusahaan terhadap surat-surat tersebut," kata Fu, sebagaimana dilansir CNA.

Sebuah laporan media menyebut ancaman denda mencapai Rp1,4 miliar per hari — angka yang hingga kini baru muncul di satu pemberitaan dan belum dikonfirmasi pernyataan resmi otoritas Singapura. Yang jelas dari pernyataan resmi: Singapura serius memakai jalur hukum, dan perusahaan yang terbukti bersalah dapat menghadapi tindakan lebih lanjut.

Rangkaian Tekanan yang Terencana

Waktu penerbitan notis ini bukan kebetulan. Sehari sebelumnya, Kamis (15/10/2026), Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berjanji akan menyelidiki perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran dan memperingatkan bahwa pihak yang terbukti bersalah dapat menghadapi tindakan hukum. Dalam pernyataan di media sosialnya, Wong mengakui Singapura tidak dapat mengendalikan cuaca, arah angin, atau aktivitas di luar wilayahnya — tetapi pemerintahnya akan berupaya melindungi masyarakat sambil bekerja sama dengan negara tetangga.

Urutannya rapi: pernyataan politik dari perdana menteri, lalu instrumen hukum dari badan lingkungan keesokan harinya. Ini adalah pola penekanan bertahap yang memberi sinyal jelas ke Jakarta dan ke dunia usaha: Singapura tidak lagi puas dengan nota diplomatik.

Konteksnya pun mendukung eskalasi. Kondisi kering yang diperparah fenomena El Niño meningkatkan risiko kebakaran di kawasan ini, dan kabut asap dari kebakaran di Indonesia turut menyelimuti Malaysia selain Singapura. Tekanan terhadap Indonesia kini datang dari dua arah sekaligus.

Satu Catatan Keadilan yang Tak Boleh Hilang

Di tengah ketegangan ini, satu prinsip hukum perlu dijaga: penerbitan surat peringatan tidak dengan sendirinya membuktikan perusahaan terkait bersalah atas kebakaran. Notis pencegahan adalah langkah administratif awal — penilaian bersalah atau tidak tetap harus merujuk pada bukti dan proses hukum yang berlaku.

Bagi Indonesia, notis ini adalah pengingat pahit bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan lagi urusan domestik semata. Setiap musim kemarau membawa risiko yang sama: asap melintasi batas negara, dan negara tetangga kini punya undang-undang yang memungkinkan mereka menindak langsung. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu memadamkan api — melainkan apakah penegakan hukum di dalam negeri cukup kuat sehingga negara lain tidak perlu turun tangan.