Luhut Binsar Pandjaitan

Kredit gambar: Jeromi Mikhael, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons. Foto: Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

JAKARTA — Wacana mengubah definisi tindak pidana korupsi yang dilontarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta usulan itu dikaji secara mendalam dan hati-hati sebelum pemerintah menentukan sikap apa pun.

Pernyataan Yusril disampaikan dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dan dikutip sejumlah media pada Minggu, 25 Oktober 2026. Ia menilai usulan DEN itu masih bersifat umum sehingga membutuhkan penjelasan lebih detail, terutama mengenai penyesuaiannya dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

"Usulan DEN itu baru wacana. Apa yang dikemukakan baru garis besar, belum masuk ke detail persoalan tentang definisi korupsi yang ingin disesuaikan dengan UNCAC, baik terkait hukum materiil maupun hukum formilnya. Karena itu, masih memerlukan pendalaman," ujar Yusril.

Apa Sebenarnya yang Diusulkan Luhut?

Pernyataan Luhut muncul usai pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kepada awak media, Luhut mengklaim presiden menyetujui kajian yang disusun tim DEN mengenai definisi korupsi. "Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi," kata Luhut.

Inti usulannya: definisi korupsi diarahkan pada ada atau tidaknya praktik penyuapan, merujuk pada UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia. Kerugian negara, menurut kajian DEN, tidak lagi menjadi dasar utama untuk menentukan adanya tindak pidana korupsi. "Kami mengacu kepada Piagam PBB mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam Piagam PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah penyuapan," ujar Luhut.

Alasan yang dikemukakan DEN bersifat praktis. Unsur kerugian negara dinilai membebani iklim investasi dan membuat direksi badan usaha milik negara (BUMN) serta pengelola dana publik ragu mengambil keputusan bisnis, karena setiap kerugian bisa berujung pada jerat pidana. DEN menegaskan usulannya bukan untuk menghapus pertanggungjawaban atas kerugian negara, melainkan memperjelas pembuktian, memberi perlindungan bagi keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik dan sesuai prosedur, serta mengadopsi delik-delik UNCAC yang belum diatur secara memadai dalam hukum nasional.

Sasaran usulannya adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dua pasal yang selama ini menjadi andalan penuntut dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara.

Yusril: Pahami Dulu Sejarahnya

Yusril tidak menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak memberi lampu hijau. Ia menegaskan perubahan regulasi pemberantasan korupsi harus berlandaskan argumentasi hukum yang kuat, mempertimbangkan latar belakang pembentukan aturan, tujuan yang ingin dicapai, serta pengalaman penerapannya di Indonesia.

Posisi itu ia sampaikan dengan merujuk pada pengalaman pribadinya. Yusril menyebut pernah menandatangani UNCAC di Markas Besar PBB di New York pada 2003 dan mengajukan rancangan undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun yang sama. "Saya bersedia menjelaskan apabila diminta, agar kita secara jernih dapat memahami latar belakang dan sejarah penyusunan berbagai undang-undang dan konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi. Pemahaman sejarah itu sangat penting, karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba," ungkapnya.

Ia juga meminta semua pihak — baik yang mendukung maupun menolak perubahan — agar terlebih dahulu memahami substansi usulan dan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. "Semua harus ditelaah dan dipikirkan dengan jernih. Baik yang ingin merevisi maupun yang mau mempertahankan, harus berpikir bijak dan hati-hati. Tidak bisa sembarangan atau hanya semata-mata karena ingin terlihat heroik dalam memberantas korupsi, tetapi dengan pemahaman hukum yang ala kadarnya," tegas Yusril.

Nada Yusril kali ini terdengar lebih berhati-hati dibandingkan pernyataan awalnya yang menyebut usulan Luhut layak dipertimbangkan. Pergeseran itu penting: sebagai Menko Kumham Imipas, Yusril adalah penjaga gerbang setiap perubahan regulasi hukum, dan sikapnya akan menentukan apakah wacana ini melaju menjadi rancangan undang-undang atau berhenti sebagai kajian.

Penolakan dari KPK, ICW, dan Para Pakar

Di sisi lain, KPK dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menolak usulan tersebut. Menurut mereka, kerugian negara merupakan elemen kunci dalam pengusutan perkara, dan penghapusan unsur itu berisiko melemahkan akuntabilitas. ICW bahkan meminta publik menolak usulan itu karena menimbulkan dugaan adanya kepentingan pribadi atau kelompok di balik perubahan definisi.

Tiga pakar hukum yang dihubungi media juga menilai menghapus unsur kerugian negara justru memperumit penanganan korupsi. Dosen Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Rully Herdita Ramadhani menegaskan "kerugian keuangan negara" adalah unsur krusial UU Tipikor sejak 1999, berkaitan dengan stabilitas ekonomi, program pembangunan, dan kesejahteraan. Menurutnya, problem kriminalisasi keputusan bisnis seharusnya dijawab dengan batasan tegas antara diskresi bisnis yang beriktikad baik dan tindak pidana, bukan menghapus unsur kerugian negara, karena hal itu berpotensi memperbesar kerugian tanpa dapat dipidana.

Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai wacana ini menyorot kebutuhan pembaruan regulasi yang tertinggal dari standar internasional. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun belum mengadopsi delik penting seperti suap pejabat asing, perdagangan pengaruh, suap di sektor swasta, dan illicit enrichment atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Pembaruan UU Tipikor dan penyesuaian dengan UNCAC dinilai sebagai pintu awal yang harus diikuti perbaikan implementasi agar penegakan hukum pasti, adil, dan efektif.

Yang Belum Terjawab

Perdebatan ini sesungguhnya mempertemukan dua kegelisahan yang sama-sama sah. Di satu sisi, ada kegelisahan dunia usaha dan pengelola BUMN yang takut mengambil keputusan karena ancaman pidana membayangi setiap kerugian. Di sisi lain, ada kegelisahan publik yang takut pemberantasan korupsi dilemahkan dengan dalih efisiensi dan iklim investasi.

Yang belum terjawab hingga kini adalah rumusan konkretnya: delik apa saja yang akan ditambahkan, bagaimana batas antara risiko bisnis dan penyalahgunaan wewenang akan ditulis dalam pasal, dan siapa yang akan mengawasi agar perlindungan bagi direksi tidak berubah menjadi tameng bagi koruptor. Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab dengan naskah yang bisa dibaca publik, wacana ini akan tetap berada di titik yang digambarkan Yusril: garis besar yang memerlukan pendalaman. Dan pendalaman itu, kata Yusril, tidak boleh dilakukan dengan gegabah.