
Pesisir Antalya, Turki, tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 pada 9–20 November 2026. Foto: Wikimedia Commons.
Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31, atau COP31, resmi dimulai pada Senin, 9 November 2026, di Antalya, Turki. Selama dua belas hari ke depan, hingga 20 November, ribuan delegasi dari hampir seluruh negara di dunia akan berkumpul di Antalya Expo Center untuk merundingkan langkah bersama menghadapi krisis iklim. Turki menjadi tuan rumah sekaligus memegang presidensi konferensi, sementara Australia memimpin jalannya perundingan. Para kepala negara dijadwalkan bertemu pada 11 dan 12 November.
Indonesia datang dengan rombongan yang sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. Sejak 12 Oktober lalu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan posisi nasional, strategi diplomasi, dan kontribusi konkret yang akan dibawa ke Antalya.
Narasi besar yang diusung Indonesia adalah "Delivering Climate Solutions at Scale", atau mewujudkan solusi iklim dalam skala besar. Pesannya jelas: Indonesia tidak datang sekadar untuk berdiplomasi, melainkan untuk menunjukkan aksi iklim yang nyata, terukur, dan bisa diperluas skalanya, sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Paviliun Indonesia: Rumah Solusi Iklim
Pusat kegiatan delegasi Indonesia adalah Paviliun Indonesia yang mengusung tema "Indonesia as the House of Climate Solutions: Strengthening Climate Resilience through Collaborative Action and a Strategic Net Zero Pathway". Paviliun ini dirancang sebagai ruang untuk menampilkan solusi iklim Indonesia, mempertemukan mitra, membangun kolaborasi, dan mendorong pengembangan inisiatif yang dapat diperluas.
Sebanyak 67 sesi dialog dijadwalkan berlangsung di paviliun, mulai 8 November hingga penutupan pada 20 November, dengan enam sampai tujuh sesi setiap harinya. Lima kegiatan utama disiapkan: sesi dialog, pertemuan bilateral dan penandatanganan nota kesepahaman, sesi koneksi karbon yang mempertemukan penjual dan pembeli kredit karbon, pameran digital, serta program siniar.
Isi pembahasannya dirangkum dalam lima kelompok tema: transisi energi bersih dan industrialisasi hijau; solusi berbasis alam; kota tangguh iklim dan pengelolaan sampah; pembiayaan iklim dan pasar karbon; serta keadilan iklim dan masyarakat inklusif. Presidensi COP31 Turki sendiri menitikberatkan tiga prinsip utama, yaitu dialog, konsensus, dan aksi, dan gerakan nol sampah mendapat perhatian tersendiri dalam agenda tahun ini.
Pasar karbon dan 12,3 juta hektare hutan
Salah satu barang bawaan utama Indonesia adalah pasar karbon. Pemerintah akan menawarkan pasar karbon dan rehabilitasi 12,3 juta hektare hutan untuk menarik dukungan internasional, dan Paviliun Indonesia menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual kredit karbon. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut targetnya adalah membuat proyek-proyek iklim menjadi siap investasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menginginkan pasar karbon Indonesia kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Di antara capaian yang akan disampaikan adalah pembentukan sistem registrasi unit karbon untuk mendukung transparansi, serta pencapaian swasembada beras yang disebut sebagai bagian dari ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim.
Prioritas lain yang dibahas dalam perundingan mencakup pendanaan iklim yang dapat diakses, operasionalisasi Pasal 6 Persetujuan Paris beserta integritas pasar karbon, adaptasi bagi wilayah kepulauan dan pesisir, transisi berkeadilan, transfer teknologi, serta solusi berbasis alam. Delegasi Indonesia juga akan memperkenalkan Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan di Antalya.
Delegasi yang menanam pohon untuk jejak karbonnya sendiri
Yang menarik, delegasi Indonesia tidak hanya berbicara soal pengurangan emisi di forum, tetapi juga menghitung jejak karbon perjalanannya sendiri. Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh anggota delegasi untuk menghitung dan menebus emisi karbon dari tiket penerbangan mereka. Aksi ini digelar di Hutan Lindung Angke Kapuk pada 30 Oktober 2026.
Berdasarkan perhitungan rute Jakarta–Istanbul–Antalya pulang-pergi, emisi yang dihasilkan dari penerbangan kelas ekonomi mencapai sekitar 1.010 kilogram CO2 per penumpang, sementara kelas bisnis mencapai sekitar 3.098 kilogram CO2 per penumpang. Dengan asumsi satu pohon mampu menyerap sekitar 25 kilogram CO2 per tahun selama masa pertumbuhan sepuluh tahun, atau total 250 kilogram CO2 per pohon, kebutuhan kompensasinya dikonversikan menjadi lima pohon untuk setiap peserta kelas ekonomi dan 12 hingga 13 pohon untuk peserta kelas bisnis.
Panitia juga merencanakan penanaman satu pohon untuk setiap peserta sesi diskusi di sejumlah titik pemulihan ekosistem, seperti Pantai Indah Kapuk, Masigit Kareumbi, Semarang Mangrove Center, serta kawasan konservasi mangrove di Kendal dan Demak. Simbolis memang, tetapi pesannya sengaja dibuat konkret: kehadiran di forum iklim global harus disertai tanggung jawab langsung atas jejak karbon yang ditimbulkan.
Catatan kritis dari dalam negeri
Tentu saja, tidak semua suara dari Indonesia bernada perayaan. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa janji solusi iklim dalam skala besar harus diuji di tingkat desa. Di Desa Bungin dan Talang Liak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, tiga petani sedang berhadapan dengan perusahaan energi terbarukan di pengadilan. Kisah itu menjadi pengingat bahwa transisi energi yang adil, salah satu tema yang dibahas di COP31, bukan sekadar frasa dalam dokumen perundingan.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi delegasi Indonesia. Paviliun yang megah dan 67 sesi dialog akan dinilai bukan dari jumlahnya, melainkan dari apa yang dibawa pulang: pendanaan yang benar-benar mengalir, proyek yang benar-benar berjalan, dan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di garis depan perubahan iklim. COP31 baru dimulai hari ini, dan dua belas hari ke depan akan menentukan apakah narasi "Rumah Solusi Iklim" itu sekadar slogan atau awal dari sesuatu yang lebih nyata.
Baca juga: 1.430 Hektare Karhutla Masih Terbakar, Papua Selatan Jadi Titik Terparah