Gedung Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta

Foto: Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta. Foto oleh Nur Cholis, lisensi CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Kepolisian Republik Indonesia menaikkan kasus dugaan makar di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa (17/11/2026), dua pekan setelah Bareskrim menerbitkan laporan polisi khusus atas dugaan permufakatan jahat tersebut. Empat perwira tinggi Polri yang sudah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan kini terancam jeratan pasal berlapis, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan perkembangan itu dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta. "Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir. Dengan naiknya status perkara, Bareskrim mengindikasikan penyidik telah menemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dalam pernyataan terpisah di Mabes Polri pada Selasa yang sama, menegaskan penyidikan berjalan bertahap. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi, dan belum ada tersangka baru yang ditetapkan khusus untuk dugaan makar. "Belum ada tersangka. Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," ujar Suyudi.

Dari penyadapan ke dugaan makar

Perkara ini berawal dari operasi penyadapan ilegal yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo — yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden — Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Konstruksi perkara yang dipaparkan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026) menggambarkan rantai perintah yang diduga bermula dari Listyo, diteruskan melalui Slamet Uliandi kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution. Perintah penyadapan itu diduga disampaikan secara lisan maupun lewat pesan WhatsApp. Sasaran penyadapan bukan kalangan biasa: daftarnya mencakup Presiden, lingkaran istana, politisi, aktivis, pebisnis, hingga awak media. Laporan BBC Indonesia juga menyebut Listyo dan tiga perwira lain dituduh menyadap KPK, gubernur, hingga aktivis.

Listyo disebut sebagai pengguna akhir atau end-user dari hasil penyadapan tersebut. "End-user atau pengguna akhir, yaitu salah satu perwira tinggi Polri, yaitu Bapak LSP ini," kata Kadiv Humas Isir. Sementara itu, Slamet Uliandi diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk memasukkan nomor telepon Presiden ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) Polri secara ilegal, serta memberi instruksi penghapusan barang bukti.

Laporan polisi 12 November dan tim khusus

Langkah menuju dugaan makar dimulai pada Kamis (12/11/2026), ketika Bareskrim menerbitkan laporan polisi setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Kepala Bareskrim Komjen Pol Asep Safrudin mengonfirmasi laporan itu menyasar dugaan keterlibatan empat figur yang sama. "Dari hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri serta rangkaian penyelidikan tim khusus gabungan bersama Direktorat Tindak Pidana Umum, kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menerbitkan satu laporan polisi terkait tindak pidana makar," ujar Asep.

Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Asep Safrudin untuk mengembangkan dugaan-dugaan yang menyertai kasus penyadapan. Tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Tindak Pidana Umum itu bekerja secara senyap dan maraton selama sepekan sebelum laporan polisi diterbitkan. Kini, dengan naiknya status ke penyidikan, tim tersebut memiliki kewenangan penuh untuk memanggil saksi, menyita barang bukti, dan menggelar perkara guna menentukan tersangka dugaan makar.

Desakan untuk menjerat para tersangka dengan pasal makar datang dari Komisi III DPR. Ketua Komisi III Habiburokhman membacakan tuntutan penerapan pasal berlapis itu dalam rapat kerja di Senayan pada 12 November. Kapolri saat itu menyatakan penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan, dan menegaskan penanganan perkara ini merupakan proses penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Pasal berlapis yang menjerat

Penyidik menerapkan konstruksi pasal berlapis untuk dugaan makar ini, yakni dugaan pelanggaran Pasal 191 KUHP, dan/atau Pasal 193 KUHP, dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP, juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Secara sederhana, Pasal 191 KUHP mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal itu dapat diterapkan bila suatu perbuatan dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan atau merampas kemerdekaan Presiden. Inilah titik yang membedakan dugaan makar dari perkara penyadapan itu sendiri: penyidik harus membuktikan bukan hanya bahwa penyadapan ilegal terjadi, melainkan bahwa di baliknya ada maksud menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sejauh ini, keempat tersangka masih dijerat pasal pelanggaran informasi dan transaksi elektronik, meliputi penyadapan liar, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik. Polri belum mengumumkan penerapan pasal makar terhadap keempat tersangka secara individual. Kenaikan status ke tahap penyidikan atas dugaan makar belum otomatis berarti pasal itu sudah diterapkan kepada mereka — penyidik masih harus menggelar perkara dan memastikan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Yang masih menjadi tanda tanya

Sejumlah hal masih menggantung dan patut diikuti. Pertama, klaim yang beredar di sejumlah laporan bahwa ada sosok dalang di atas Listyo yang identitasnya diyakini sudah dikantongi Badan Intelijen Negara. Hingga Selasa sore, penyidik belum mengonfirmasi secara resmi klaim tersebut, sehingga kabar itu harus dibaca sebagai laporan yang belum terverifikasi, bukan fakta penyidikan.

Kedua, penyidik juga sedang mendalami kemungkinan adanya penerima hasil penyadapan ilegal selain Listyo. Bila terbukti ada pihak lain yang menerima hasil sadapan, lingkaran perkara ini bisa meluas jauh dari empat nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga, soal sidang etik. Sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjadi ujian transparansi Polri dalam kasus ini, sementara kepastian jadwal sidang etik terhadap Listyo masih dinantikan publik. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pemeriksaan lanjutan terhadap Listyo maupun tiga perwira tinggi lainnya, dan keempat tersangka beserta kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan.

Kasus ini pada akhirnya bukan sekadar perkara pidana biasa. Ketika institusi yang seharusnya menjaga hukum diduga memakai kewenangan penyadapan untuk mengincar kepala negara dan pejabat lain, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap Polri itu sendiri. Kenaikan status ke penyidikan adalah langkah maju, tetapi ujian sesungguhnya baru dimulai: apakah penyidikan ini berujung pada pembuktian yang utuh di pengadilan, atau berhenti sebagai pengumuman yang tak pernah sampai ke meja hijau.

Baca juga: Tiga Tahun Jadi Tersangka, Firli Bahuri Tak Kunjung Diperiksa: Berkas Kasus Pemerasan SYL Masih Tertahan di P19

Sumber: BBC News Indonesia, Indowarta, Zona Utara (diolah dari CNN Indonesia)