Monumen Nasional di Jakarta

Monumen Nasional di Jakarta. Foto: Ramayoni, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Artikel ini adalah opini redaksi EraAIdailyNews. Pandangan di dalamnya merupakan penilaian redaksi atas fakta-fakta yang terverifikasi, bukan laporan berita.

Kamis, 12 November 2026, akan dicatat sebagai salah satu hari paling menentukan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern. Pagi itu, sekitar pukul 11.15 WIB, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dua hari sebelumnya, ia sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto selama dua setengah jam dan menyatakan niatnya untuk mundur. Siang harinya, pimpinan MPR menemui Presiden di Istana untuk membahas pengisian jabatan yang kini kosong.

Rangkaian itu berjalan cepat, tertib, dan — setidaknya di permukaan — konstitusional. Tetapi kecepatan itu tidak boleh menutupi pertanyaan-pertanyaan besar yang kini menggantung: bagaimana seorang wakil presiden bisa sampai pada titik ini, apa yang akan terjadi dalam 60 hari ke depan, dan pelajaran apa yang harus dipetik agar krisis seperti ini tidak terulang?

Konstitusi bekerja — sejauh ini

Hal pertama yang patut dicatat adalah bahwa mekanisme konstitusi sejauh ini berjalan sebagaimana dirancang. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden, dan para pemangku jabatan tampak mengikuti jalur itu: surat pengunduran diri diserahkan ke MPR, MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November pukul 14.00 WIB untuk membahas jadwal sidang paripurna dan menyurati Presiden, Presiden punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti setelah menerima surat resmi MPR, dan MPR punya waktu paling lama 60 hari untuk memilih penggantinya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan surat Gibran menyatakan ia berhenti atas kemauannya sendiri, dan keputusan itu berkekuatan hukum mengikat tanpa memerlukan persetujuan lembaga legislatif. Sidang paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan pada pukul 14.00 WIB pun resmi dibatalkan — proses pemakzulan menjadi tidak relevan begitu pengunduran diri diajukan.

Ini penting. Dalam situasi politik yang panas, godaan terbesar adalah menyelesaikan krisis lewat jalan pintas: tekanan massa, manuver parlemen, atau tafsir konstitusi yang dipaksakan. Yang terjadi justru sebaliknya — semua pihak mengikuti prosedur tertulis. Itu bukan hal kecil, dan patut diapresiasi apa pun pandangan politik kita.

Tetapi pertanyaannya tetap: bagaimana ini bisa terjadi?

Pengunduran diri Gibran tidak jatuh dari langit. Ia adalah ujung dari polemik berkepanjangan soal keabsahan dokumen pendidikannya. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terpisah pada Oktober yang menyatakan dokumen pendidikannya tidak memenuhi syarat pemilihan. Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan kelulusan sekolah menengah Gibran di luar negeri.

Di sinilah letak kegagalan yang paling mendasar — dan ini bukan kegagalan satu orang. Syarat pendidikan seorang calon wakil presiden adalah hal yang seharusnya terverifikasi jauh sebelum pencalonan, bukan dua tahun setelah pelantikan. Bahwa persoalan sepenting ini baru diputuskan pengadilan pada Oktober 2026, setelah Gibran duduk di kursi wakil presiden, menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem verifikasi pencalonan kita.

Pertanyaan yang wajar diajukan publik adalah: siapa yang seharusnya memeriksa dokumen itu pada 2024, dan mengapa pemeriksaan itu tidak tuntas? Jawaban atas pertanyaan ini penting bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan tidak ada calon presiden atau wakil presiden berikutnya yang lolos dengan dokumen bermasalah — lalu meninggalkan krisis ketatanegaraan yang sama.

Ujian sesungguhnya: 60 hari ke depan

Pengunduran diri hanyalah babak pertama. Babak kedua — memilih pengganti — justru lebih menentukan. Dalam 60 hari ke depan, Presiden harus mengajukan dua nama, dan MPR harus memilih satu di antaranya dalam sidang paripurna. Proses ini akan menjadi ujian bagi dua hal sekaligus.

Pertama, ujian bagi Presiden Prabowo. Dua nama yang ia ajukan akan dibaca sebagai sinyal tentang arah pemerintahannya: apakah ia memilih figur yang memperkuat pemerintahan dan dipercaya publik, atau sekadar figur kompromi yang meredakan ketegangan politik sesaat. Pilihan ini tidak bisa dianggap urusan internal koalisi — wakil presiden adalah pejabat negara yang dipilih oleh MPR atas nama rakyat, dan publik berhak menilai kelayakan kedua nama itu secara terbuka.

Kedua, ujian bagi MPR. Lembaga ini jarang berada di pusat perhatian seperti sekarang. Cara MPR menjalankan proses pemilihan — seberapa transparan, seberapa cepat, dan seberapa jauh ia membuka ruang bagi penilaian publik — akan menentukan apakah krisis ini berakhir dengan penguatan lembaga, atau justru dengan kesan bahwa semuanya sudah diatur di balik pintu tertutup.

Yang harus dituntut publik sekarang

Ada tiga hal yang menurut redaksi patut dituntut publik dalam 60 hari ke depan. Pertama, transparansi nama dan rekam jejak. Kedua nama calon pengganti harus diumumkan beserta latar belakang pendidikannya — lengkap dan terverifikasi — sebelum MPR memilih. Ironi terbesar dari krisis ini adalah jika pengganti Gibran dipilih tanpa verifikasi yang lebih ketat daripada yang diterapkan pada 2024.

Kedua, jangan jadikan kekosongan ini alasan untuk menunda agenda pemerintahan. Kursi wakil presiden kosong bukan berarti pemerintahan berhenti. Program-program yang sedang berjalan — dari makan bergizi gratis hingga swasembada pangan — tetap harus dieksekusi, dan Presiden harus menunjukkan bahwa roda pemerintahan tidak goyah hanya karena satu kursi kosong.

Ketiga, reformasi verifikasi pencalonan. Polemik ijazah ini tidak boleh berakhir sebagai drama politik semata. KPU dan Bawaslu perlu mengevaluasi prosedur verifikasi dokumen calon, dan aturan tentang penyetaraan pendidikan luar negeri perlu diperjelas — agar tidak ada lagi ruang tafsir yang bisa meledak dua tahun kemudian.

Stabilitas bukan berarti diam

Ada suara yang mengatakan bahwa di saat seperti ini, yang terpenting adalah menjaga stabilitas — jangan ribut, jangan mempertanyakan, biarkan proses berjalan. Redaksi tidak sepakat dengan pengertian stabilitas seperti itu. Stabilitas yang sehat bukan stabilitas yang dibangun di atas ketidaktahuan publik, melainkan stabilitas yang lahir dari proses yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pengunduran diri Gibran adalah peristiwa serius, tetapi bukan akhir dari apa pun. Ia adalah pengingat bahwa jabatan publik — setinggi apa pun — terikat pada syarat dan aturan, dan bahwa aturan itu berlaku bahkan bagi putra seorang mantan presiden. Jika pelajaran itu benar-benar dipetik, krisis hari ini justru bisa menjadi momen ketika demokrasi Indonesia membuktikan dirinya lebih dewasa.

Enam puluh hari ke depan akan menunjukkan apakah pembuktian itu sungguh terjadi, atau apakah kita hanya akan menyaksikan pergantian nama di kursi yang sama, dengan pertanyaan-pertanyaan lama yang tetap tak terjawab.

Baca juga: Gibran Dikabarkan Mundur Hari Ini, Pengumuman Resmi Dijadwalkan di Istana Bogor

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman sebagai Pengganti

Sumber: BERITA Mediacorp, Owrite, WartaPKU