Gedung pengadilan

Gedung pengadilan. Foto ilustrasi: Carol M. Highsmith, Library of Congress, via Wikimedia Commons.

Penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, memasuki tahap penuntutan. Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan Direktur Utama berinisial ZNA dan Direktur berinisial APW beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu pada Jumat, 30 Oktober 2026. Penyerahan tahap II itu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 14 Oktober 2026, dan kabar resminya disampaikan OJK pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Tahap II adalah momen penting dalam perkara pidana: penyidik tidak lagi sekadar mengumpulkan bukti, melainkan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk disusun dakwaannya dan dilimpahkan ke pengadilan. Bagi kedua tersangka, statusnya kini berubah dari pihak yang disidik menjadi pihak yang menunggu penuntutan. Bagi nasabah dan debitur yang namanya terseret dalam perkara ini, tahap II juga berarti perkara mereka selangkah lebih dekat ke ruang sidang, tempat dugaan-dugaan itu akan diuji secara terbuka.

Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus E. Siregar memaparkan alur penanganan perkara ini secara berjenjang: pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, lalu penyidikan. Kewenangan penyidikan itu diperkokoh lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menjadi dasar sangkaan bersama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjelasan berjenjang ini penting karena menunjukkan bahwa perkara ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan melewati rangkaian pengawasan sebelum naik ke penyidikan.

Tiga temuan yang diungkap penyidik

Temuan pertama berkaitan dengan penarikan kas bon yang tidak tercatat dalam pembukuan bank. Penyidik OJK mendapati penarikan kas bon pada Januari 2020 sampai Juni 2024, dengan sisa dana sekitar 5,8 miliar rupiah yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Kas bon dalam operasional bank seharusnya tercatat dan dapat ditelusuri, sehingga dana yang tidak tercatat menimbulkan pertanyaan mendasar: ke mana uang itu pergi, dan atas persetujuan siapa ia keluar dari kas bank.

Temuan kedua adalah yang paling banyak disebut dalam pemberitaan: pemberian 71 fasilitas kredit kepada 31 debitur senilai sekitar 15,6 miliar rupiah sepanjang Juli 2020 sampai Juni 2024, yang diduga dilakukan tanpa sepengetahuan debitur atau tanpa dana yang benar-benar digunakan oleh debitur yang bersangkutan. Menurut hasil penyidikan, fasilitas itu diduga mengakibatkan pencatatan palsu dalam pembukuan BPR DCN. Perlu ditegaskan di sini bahwa seluruh rangkaian ini masih berstatus dugaan: pembuktian apakah kredit itu benar-benar fiktif, siapa yang memerintahkan, dan siapa yang menikmati dananya, adalah tugas penuntutan dan pengadilan, bukan kesimpulan dari tahap penyidikan semata.

Temuan ketiga menyangkut penghimpunan dana dari masyarakat. APW diduga tidak mencatat penghimpunan dana dari 37 deposan melalui 78 bilyet deposito senilai sekitar 32,9 miliar rupiah pada Maret 2020 sampai 2022. Bilyet deposito adalah bukti simpanan yang seharusnya tercatat dalam pembukuan bank dan menjadi dasar hak deposan. Bila penghimpunan tidak dicatat, posisi deposan menjadi rapuh: secara administratif, simpanan mereka seolah tidak pernah masuk ke bank. Salah satu laporan juga menyebut dugaan pengambilan emas agunan BPR senilai 600 juta rupiah sebagai bagian dari rangkaian temuan yang sama.

Jerat hukum yang disangkakan

Kedua tersangka dijerat Pasal 49 ayat 1 huruf a dan atau huruf b serta Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan ketentuan pidana yang disangkakan, keduanya terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 200 miliar rupiah. Ancaman maksimum itu adalah batas atas yang diatur undang-undang, bukan vonis: berat ringannya hukuman, bila terbukti bersalah, akan ditentukan hakim setelah memeriksa seluruh bukti dan pembelaan di persidangan.

Kasus ini juga memberi pelajaran tentang skala pengawasan bank perkreditan rakyat. BPR DCN bukan emiten dan tidak memiliki keterkaitan modal dengan bank besar, sehingga tidak ada jalur penularan langsung ke bank-bank tercatat. Pernyataan itu penting untuk menenangkan kekhawatiran yang berlebihan: masalah di satu BPR tidak otomatis berarti masalah di seluruh sistem perbankan. Namun justru karena BPR beroperasi dekat dengan masyarakat, dengan nasabah yang mungkin tidak memantau laporan keuangan banknya, pengawasan dari OJK dan ketertiban pencatatan internal menjadi benteng pertama yang tidak boleh jebol.

Apa yang perlu diperhatikan nasabah bank kecil

Bagi nasabah bank perkreditan rakyat di mana pun, perkara ini mengingatkan pada beberapa kebiasaan sederhana yang sering diabaikan. Pertama, simpan dan periksa bukti simpanan: bilyet deposito, buku tabungan, dan rekening koran harus sesuai dengan setoran yang dilakukan. Kedua, waspadai bila nama seseorang dipakai sebagai debitur tanpa pernah mengajukan kredit: tagihan atau surat yang datang atas nama yang tidak pernah meminjam patut segera diklarifikasi ke bank dan, bila perlu, dilaporkan. Ketiga, jangan ragu bertanya kepada bank atau OJK bila ada pencatatan yang janggal, karena pencatatan yang tertib adalah hak nasabah, bukan kebaikan dari bank.

Perkara BPR DCN kini menunggu langkah jaksa penuntut umum: penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan. Di ruang sidang nanti, setiap angka yang disebut penyidik, mulai dari 5,8 miliar rupiah kas bon, 15,6 miliar rupiah kredit yang diduga fiktif, hingga 32,9 miliar rupiah deposito yang diduga tidak tercatat, akan diuji satu per satu. Sampai putusan berkekuatan hukum tetap, kedua tersangka tetap berstatus tersangka yang didakwa, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Yang sudah pasti dari tahap ini adalah satu hal: pengawasan yang berjenjang telah membawa dugaan penyimpangan di sebuah BPR di Malang sampai ke meja jaksa, dan publik kini bisa mengikuti kelanjutannya secara terbuka.