Cakrawala kota Jakarta

Foto: Yohanes Budiyanto, via Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

Opini — Angka resminya menggembirakan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026, naik dari 5,29 persen pada kuartal sebelumnya dan melampaui konsensus pasar yang hanya memperkirakan 5,18 persen. Sepanjang Januari hingga September, pertumbuhan rata-rata 5,45 persen. Cadangan devisa 146 miliar dolar AS, cukup untuk 5,3 bulan impor. Indeks manufaktur PMI 54,0 pada Oktober, tertinggi sejak Maret 2024. Indeks kepercayaan konsumen di atas 118.

Di atas kertas, ini ekonomi yang sedang melaju. Tetapi ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh angka-angka itu, dan pertanyaan itu terdengar di dapur rumah tangga: kalau ekonomi tumbuh 5,47 persen, mengapa belanja terasa makin berat?

Pertumbuhan yang Ditopang Belanja Negara

Jawaban pertama ada pada komposisi pertumbuhan itu sendiri. Konsumsi rumah tangga, mesin terbesar ekonomi Indonesia, hanya tumbuh 5,04 persen, sedikit melambat dari 5,06 persen pada kuartal sebelumnya. Yang justru melesat adalah belanja pemerintah, yang tumbuh 8,95 persen, didorong kenaikan belanja barang 39,7 persen dan belanja pegawai 10,3 persen. Investasi tumbuh 6,06 persen, ekspor 4,59 persen.

Profesor Robert A. Simanjuntak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dalam analisis yang diterbitkan Senin (16/11/2026), menunjuk langsung ke titik ini: pertumbuhan belakangan ini sangat bertumpu pada stimulus fiskal, seperti tunjangan hari raya, subsidi transportasi, dan program Makan Bergizi Gratis. Stimulus memang menggerakkan angka, tetapi ia bukan pengganti daya beli yang tumbuh dari pendapatan masyarakat sendiri. Ketika stimulus surut, yang tersisa adalah pertanyaan apakah konsumsi sanggup berdiri sendiri.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI menyampaikan nada yang sama. Pertumbuhan yang mengandalkan belanja negara berbeda kualitasnya dengan pertumbuhan yang digerakkan konsumsi dan investasi swasta, karena yang pertama bisa berhenti begitu anggaran mengerem.

Inflasi yang Tidak Merata

Soal kedua adalah harga. Inflasi utama memang melandai ke 3,23 persen pada Oktober, turun dari 3,28 persen. Tetapi angka rata-rata itu menyembunyikan kenyataan di keranjang belanja: harga makanan, minuman, dan tembakau naik 4,82 persen, dan biaya transportasi naik 4,87 persen. Bagi keluarga yang porsi terbesar pengeluarannya adalah makan dan ongkos, inflasi yang dirasakan jauh lebih tinggi daripada angka 3,23 persen yang diumumkan.

Deflator PDB, ukuran harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi, naik 5,5 persen, dari 4,6 persen sebelumnya. Ekonom BCA mencatat ini sebagai tekanan yang menggerus pendapatan riil rumah tangga dan margin perusahaan. Di sinilah letak jurang antara angka makro dan pengalaman sehari-hari: PDB tumbuh secara nominal karena harga naik, tetapi daya beli yang sesungguhnya tidak ikut naik dengan laju yang sama.

Pekerjaan yang Bertambah, tetapi Setengah Menganggur

Soal ketiga adalah pekerjaan. Data resmi mencatat 1,4 juta lapangan kerja bertambah dibandingkan Agustus 2025, dan pengangguran turun 77 ribu orang menjadi 7,38 juta. Kabar baik, sekilas. Tetapi tingkat setengah pengangguran naik dari 7,91 persen menjadi 8,68 persen, atau sekitar 12,84 juta orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu sambil mencari tambahan jam kerja.

Artinya, jutaan orang memang bekerja, tetapi tidak cukup jam untuk hidup layak dari pekerjaan itu. Hilirisasi dan industri padat modal yang didorong pemerintah menciptakan nilai tambah besar, tetapi lapangan kerja formal yang dihasilkannya terbatas. Ini bukan kegagalan, ini pilihan struktur ekonomi yang konsekuensinya perlu diakui secara jujur.

Yang Perlu Diperhatikan Berikutnya

Ini bukan argumen bahwa pertumbuhan 5,47 persen itu palsu. Angka BPS itu nyata, dan fondasi makro seperti cadangan devisa serta PMI yang kuat memang memberi ruang gerak. Danamon bahkan menaikkan proyeksi pertumbuhan menjadi 5,35 persen untuk 2026 dan 5,26 persen untuk 2027. Tetapi angka yang baik tidak otomatis berarti kesejahteraan yang merata, dan tugas pemerintah berikutnya adalah memastikan pertumbuhan itu sampai ke meja makan.

Ada dua penanda yang layak dipantau dalam beberapa minggu ke depan. Pertama, pengumuman upah minimum provinsi 2027 yang harus keluar paling lambat 21 November, dengan formula baru dan nilai alfa hingga 1,0 serta kebutuhan hidup layak sebagai patokan. Kedua, arah kuartal IV: BCA memperkirakan pertumbuhan akan melandai ke kisaran 5,0 hingga 5,2 persen. Bila konsumsi rumah tangga tetap di kisaran 5 persen sementara harga pangan dan transportasi terus naik lebih cepat dari inflasi umum, maka jurang antara angka dan dapur akan makin lebar.

Pertumbuhan ekonomi adalah kabar baik. Tetapi kabar baik itu baru lengkap ketika warga yang membacanya bisa merasakannya di dompet masing-masing. Sampai hari itu tiba, angka 5,47 persen sebaiknya dibaca apa adanya: prestasi makro yang nyata, dengan pekerjaan rumah yang juga nyata.

Baca juga: UMP 2027 Diumumkan Paling Lambat 21 November: Formula Baru, Alfa hingga 1,0, dan KHL Jadi Patokan dan IHSG Uji 5.400 Jelang RDG BI: Pasar Menanti, Rupiah di Rp18.200 Jadi Penentu.

Sumber: InvestorTrust, Kementerian Keuangan, BCA, Danamon Indonesia Market Color November 2026, data BPS.