Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Foto: Seeharee, Wikimedia Commons (CC0).

Pemerintah akan memperluas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri mulai Senin (9/11/2026), dengan melibatkan lebih banyak lembaga perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech). Namun di tengah kabar ini, beredar pula klaim menyesatkan bahwa semua transfer antarbank dan transaksi dompet digital akan otomatis kena pajak mulai tanggal tersebut — klaim yang sudah dibantah tegas oleh Kementerian Keuangan.

Rencana perluasan ini pertama kali disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Hashim menyebut, mulai 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua perusahaan fintech, termasuk Shopee, Lazada, dan GoTo, harus ikut memungut dan menyetorkan pajak yang selama ini tidak dipungut.

Bukan pajak baru

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan pengenaan jenis pajak baru. Rencana itu berkaitan dengan perluasan pihak yang ditunjuk untuk memungut PPN melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

SPP-TDLN sendiri sudah beroperasi sejak 25 September 2026. Pada tahap awal, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN: Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, dan PT Fintek Karya Nusantara yang mengoperasikan LinkAja. Tanggal 9 November yang disebut Hashim merujuk pada rencana perluasan pemungutan ke lebih banyak lembaga, dan DJP berencana melibatkan sekitar 30 platform tambahan dari sektor perbankan dan teknologi finansial.

Transfer bank dan remitansi tidak kena PPN

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta pada Selasa (3/11/2026) bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan baru untuk mengenakan PPN secara otomatis atas semua transfer antarbank maupun transaksi dompet digital.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan penjelasan serupa. Transfer dana dan pengiriman uang personal tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat, termasuk remitansi pekerja migran.

Yang dipungut melalui SPP-TDLN hanyalah PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dikonsumsi di Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai objek pajak menurut ketentuan yang berlaku. Contohnya: layanan streaming, aplikasi, gim daring, perangkat lunak, dan penyimpanan awan (cloud storage). Jumlah uang yang dikirim masyarakat melalui jasa transfer uang tidak termasuk dalam dasar pengenaan PPN.

Mengapa isu ini sempat viral

Kekhawatiran publik muncul setelah pernyataan Hashim di Rapimnas Kadin menyebar di media sosial tanpa penjelasan yang utuh. Sejumlah unggahan mengklaim transfer antarbank dan transaksi dompet digital akan otomatis dipajaki mulai 9 November 2026. Pemeriksa fakta dan Kementerian Keuangan menegaskan klaim tersebut tidak berdasar.

Kerangka hukum sistem ini sendiri sudah disiapkan jauh hari. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 menetapkan kerangka umumnya, sementara PMK Nomor 49 Tahun 2026 — ditandatangani 14 Juli dan diundangkan 20 Juli 2026 — mengatur aturan rinci SPP-TDLN. Pengumuman resmi implementasi dari otoritas pajak, bernomor PENG-6/PJ/2026, menetapkan 25 September sebagai tanggal mulai berlakunya sistem.

Bagi pengguna layanan digital, yang berubah mulai 9 November bukanlah jenis pajaknya, melainkan siapa yang memungutnya. Semakin banyak bank dan platform yang ditunjuk sebagai pemungut, semakin luas pula jangkauan PPN atas pembelian digital dari luar negeri yang selama ini lolos dari pemungutan. Bagi yang hanya mengirim uang ke keluarga atau sesama rekening bank, tidak ada yang berubah: transfer personal tetap berada di luar cakupan sistem ini.

Yang perlu diingat: SPP-TDLN bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak ditujukan untuk memajaki seluruh transaksi luar negeri. Bila ada pesan berantai yang mengklaim sebaliknya, rujukannya adalah penjelasan resmi DJP — bukan tangkapan layar yang beredar di grup percakapan.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen di Kuartal III 2026, Melampaui Perkiraan Ekonom