
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Darwis Triadi / Kementerian Sekretariat Negara, domain publik via Wikimedia Commons)
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan dua janji besar dalam satu pidato di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026): dana tambahan Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk tiap kabupaten atau kota, serta instruksi agar minimal 70 persen hasil pengelolaan tambang dinikmati negara. Dua pengumuman itu disampaikan dalam kesempatan yang sama, di hadapan ribuan warga Muhammadiyah, dan keduanya sama-sama menyangkut uang dalam jumlah sangat besar. Bedanya, yang satu berupa janji pencairan dana ke daerah, yang satu lagi berupa perubahan arah pengelolaan sumber daya alam.
Pidato itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili (GBK) Rusdy Toana, Universitas Muhammadiyah Palu. Acara yang mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa” itu dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Ini kunjungan pertama Prabowo ke Sulawesi Tengah sejak menjadi presiden, dan Gubernur Anwar Hafid menyebut sekitar 89 persen pemilih di provinsi itu memberikan suara untuk Prabowo pada pemilihan presiden lalu.
Dana tambahan daerah: dari mana dan kapan cair?
Soal dana daerah, Prabowo menyebut anggaran untuk tambahan itu sudah siap dan akan dikucurkan dalam waktu dekat. Dana tersebut, menurutnya, berasal dari penghematan belanja negara. Yang belum ia sampaikan adalah tanggal pasti pencairan, mekanisme penyaluran, dan rincian peruntukan tiap daerah. Untuk kabupaten dan kota, Prabowo memakai kata “minimal”: tiap kabupaten mendapat sedikitnya Rp20 miliar, dan kabupaten yang ibu kotanya lebih besar bisa mendapat tambahan dari angka itu.
Ketidakjelasan soal jadwal dan peruntukan ini penting, karena janji dana daerah bukan hal baru dalam pidato presiden. Bedanya dengan bantuan-bantuan sebelumnya, kali ini angkanya dirinci per daerah dan dikaitkan langsung dengan penghematan anggaran. Bagi pemerintah daerah, kabar ini tentu menggembirakan. Tapi sampai ada aturan penyaluran yang tertulis, janji ini masih berupa komitmen lisan. Kepala daerah yang mendengar pidato itu wajar bertanya: kapan uangnya masuk, lewat jalur apa, dan untuk belanja apa saja dana itu boleh dipakai.
70 persen tambang: instruksi untuk Bahlil
Bagian kedua pidato itu lebih tajam. Prabowo memberi instruksi langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan mulai sekarang memastikan minimal 70 persen hasil pengelolaannya dinikmati negara. “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang, minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo, seperti dikutip sejumlah media dari siaran langsung Sekretariat Presiden.
Presiden menegaskan investor tetap boleh masuk menanamkan modal di sektor tambang. Namun setelah modal investasi kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia. Ia mengaitkan kebijakan itu dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang mengatur bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Istana kemudian menjelaskan bahwa angka 70 persen yang dimaksud presiden merujuk pada hasil pengelolaan izin tambang.
Ada latar yang perlu diketahui publik. Awal tahun ini, sempat beredar wacana skema bagi hasil 70:30 untuk sektor mineral dan batu bara, disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebagai usulan yang sedang dikaji. Namun pada Juni lalu, Bahlil menyatakan usulan itu dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Prabowo, dan skema gross split ditegaskan hanya berlaku untuk migas. Artinya, instruksi hari ini bukan sekadar mengulang wacana lama yang sudah dibatalkan. Tapi pidato di Palu juga belum menjelaskan mekanismenya: apakah 70 persen itu akan diwujudkan lewat bagi hasil baru, kewajiban divestasi saham, pengetatan royalti, atau kombinasi dari ketiganya. Sampai aturan pelaksananya terbit, pelaku usaha tambang dan investor masih menunggu kepastian yang sama seperti pemerintah daerah menunggu jadwal pencairan.
Ongkos politik: jadi bupati bisa habis Rp100 miliar
Dalam pidato yang sama, Prabowo menyoroti mahalnya ongkos berpolitik di Indonesia. Ia menyebut seseorang bisa menghabiskan puluhan miliar rupiah hanya untuk bertarung menjadi bupati, di beberapa tempat bahkan menembus Rp100 miliar, tanpa jaminan menang. Ongkos menjadi anggota DPR disebutnya mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar. “Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar, belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang. Bagaimana? Mau ke mana negara kita?” katanya.
Perlu dicatat, angka-angka itu disampaikan presiden sebagai kabar yang ia dengar, bukan data resmi dari lembaga negara. Meski begitu, pesannya jelas: politik yang mahal rawan membuat demokrasi dikendalikan pemilik modal besar, termasuk mereka yang menghimpun kekayaan dengan cara melanggar hukum. Dari situ Prabowo menyatakan siap merombak sistem politik nasional. Bentuk perombakannya belum dirinci, tapi sinyalnya sudah cukup keras untuk memicu perdebatan di Senayan dalam beberapa pekan ke depan.
Muhammadiyah dan agenda berikutnya
Di luar dua janji besar itu, Prabowo juga memuji pengelolaan dana Muhammadiyah yang menurut laporan yang diterimanya bernilai lebih dari Rp200 triliun. Organisasi itu, katanya, mengelola 165 perguruan tinggi, 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, sekitar 8.000 sekolah dasar hingga menengah, dan 20.000 taman kanak-kanak. Pujian itu bukan sekadar basa-basi tuan rumah: Muhammadiyah memang salah satu organisasi dengan jaringan layanan pendidikan dan kesehatan terbesar di Indonesia.
Dari Palu, Prabowo langsung melanjutkan perjalanan ke Manila untuk mengikuti KTT ASEAN pada 15–17 November 2026, lalu ke Shenzhen, China, untuk KTT APEC ke-33 pada 18–19 November. Artinya, janji-janji yang diucapkan di Palu akan segera diuji di forum internasional, sementara di dalam negeri publik menunggu tindak lanjutnya dalam bentuk aturan tertulis.
Baca juga: Gibran Dikabarkan Mundur Hari Ini, Pengumuman Resmi Dijadwalkan di Istana Bogor
Yang belum terjawab
Tiga pertanyaan kini menggantung. Pertama, kapan dana Rp100 miliar dan Rp20 miliar itu benar-benar cair, dan lewat mekanisme apa. Kedua, bagaimana angka 70 persen hasil tambang akan dihitung dan ditegakkan, serta apa konsekuensinya bagi izin yang sudah berjalan. Ketiga, seperti apa reformasi sistem politik yang dimaksud presiden. Janji yang diucapkan di atas panggung selalu mudah diingat publik; yang menentukan nilainya adalah aturan pelaksana yang menyusul setelahnya. Sampai tiga jawaban itu ada, pidato di Palu sebaiknya dicatat sebagai awal dari sebuah kebijakan, bukan kebijakan itu sendiri.
Sumber: Reuters; tvOne; Liputan6; Detik Finance via BSI News; CNBC Indonesia via Berita898