Potret resmi Susilo Bambang Yudhoyono

Kredit gambar: Potret resmi kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009), Wikimedia Commons.

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akhirnya buka suara. Lewat akun X pribadinya, @SBYudhoyono, pada Rabu, 4 November 2026, ia melontarkan keprihatinan yang langsung menyebar luas: politik Indonesia dinilainya kian liar, sampai-sampai ia mempertanyakan arah negara ini. Pesan itu datang hanya sehari setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan SBY menutup cuitannya dengan permohonan terbuka kepada Prabowo agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.

Cuitan itu berbunyi lengkap: “Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.” Kalimat itu dikutip nyaris identik oleh sejumlah media yang memantau akun tersebut pada Rabu pagi hingga sore, dan menjadi kalimat yang paling banyak dibagikan dari pernyataan SBY hari ini.

SBY kemudian menulis: “Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini.” Nada permohonannya sengaja personal. Ia tidak berbicara sebagai ketua partai atau mantan presiden yang memberi instruksi, melainkan sebagai warga bangsa yang mengaku mencintai negeri ini.

Sehari setelah Bareskrim umumkan tersangka

Konteks waktu pernyataan ini sulit dilepaskan dari pengumuman Bareskrim sehari sebelumnya. Pada Selasa, 3 November 2026, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Sejumlah media mengidentifikasi mereka sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, dan memberitakan ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri. Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung selama periode 2025–2026, dan para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Yang menarik, SBY sendiri tidak menyebut perkara penyadapan itu secara langsung dalam cuitannya. Ia juga tidak menyebut nama tersangka mana pun. Beberapa media yang meliput pernyataan ini mencatat hal itu secara eksplisit: tidak ada kalimat dalam cuitan SBY yang mengaitkan kekhawatirannya dengan satu kasus tertentu. Karena itu, membaca cuitan SBY semata-mata sebagai komentar atas kasus penyadapan akan melampaui apa yang ia tulis sendiri. Yang ia tulis adalah kegelisahan yang lebih luas: perebutan kekuasaan yang dinilainya menghalalkan segala cara, tanpa peduli moral atau tidak bermoral.

Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Istana maupun dari Presiden Prabowo atas pernyataan SBY tersebut, sebagaimana dicatat sejumlah pemberitaan pada Rabu. Keheningan itu sendiri menjadi bagian dari cerita: sebuah seruan terbuka dari mantan presiden kepada presiden yang sedang menjabat, yang belum dijawab secara resmi pada hari yang sama.

Bamsoet: usut tuntas, ini soal keamanan nasional

Di luar SBY, suara lain yang menguat pada Rabu datang dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Ia meminta dugaan penyadapan komunikasi Presiden diusut secara menyeluruh, dan menilai persoalan itu bukan sekadar pelanggaran privasi. Menurut Bamsoet, penyadapan terhadap kepala negara berpotensi mengancam keamanan nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga penanganannya harus cepat, objektif, independen, dan terbuka, dengan tetap memperhatikan perlindungan rahasia negara.

Bamsoet juga mengingatkan asas praduga tidak bersalah harus tetap dipegang. “Tidak boleh ada siapa pun, setinggi apa pun jabatannya, yang menggunakan kewenangan, teknologi, atau fasilitas negara untuk menyadap komunikasi Presiden tanpa dasar hukum yang sah. Jika terbukti, ini menjadi ujian besar bagi integritas kepolisian dan sistem keamanan informasi negara,” kata Bamsoet dalam keterangannya pada Rabu, 4 November 2026. Pernyataan itu menandai dua hal sekaligus: desakan agar perkara diusut sampai tuntas, dan peringatan agar prosesnya tidak berubah menjadi penghakiman sebelum pengadilan.

Di media sosial, cuitan SBY memicu perdebatan yang ramai. Sebagian warganet menyambut seruan politik berkeadaban itu, sebagian lain justru mengungkit rekam jejak Partai Demokrat di masa SBY berkuasa. Perdebatan itu wajar untuk sebuah pernyataan dari tokoh sebesar SBY, dan ia menunjukkan bahwa kata “berkeadaban” sendiri kini diperebutkan maknanya: setiap kubu merasa berhak mengklaimnya, sambil menuding kubu lain melanggarnya.

Apa yang dipertaruhkan dari kata “berkeadaban”

Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apa yang ditulis SBY, melainkan apa yang akan terjadi sesudahnya. Politik berkeadaban, dalam kalimat SBY, bukan sekadar sopan santun di ruang publik. Ia menyangkut cara kekuasaan diraih dan dipakai: apakah lewat aturan yang berlaku untuk semua orang, atau lewat cara-cara yang mengabaikan aturan demi kemenangan sesaat. Kasus penyadapan yang sedang diusut Bareskrim, apa pun hasil akhirnya di pengadilan, sudah lebih dulu mengguncang kepercayaan publik karena menyangkut institusi yang seharusnya menjaga hukum.

Bagi Presiden Prabowo, seruan ini datang dari pendahulu yang pernah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun dan kini memimpin Majelis Tinggi Partai Demokrat, partai yang berada di koalisi pemerintah. Karena itu, seruan ini tidak bisa dibaca sebagai kritik oposisi biasa. Ia adalah pesan dari dalam lingkaran kekuasaan yang lebih luas, yang meminta presiden mengambil langkah nyata memulihkan etika berpolitik. Apakah langkah itu berupa penegakan hukum tanpa pandang jabatan, pembenahan sistem pengawasan intelijen dan penyadapan, atau keteladanan politik dari puncak, semuanya masih menunggu jawaban resmi. Yang sudah jelas hari ini: seorang mantan presiden merasa perlu mengingatkan, dengan kalimat yang sangat sederhana, bahwa rakyat tidak boleh sampai merasa takut tinggal di negaranya sendiri.

Sumber: cuitan akun X @SBYudhoyono, 4 November 2026, sebagaimana dikutip sejumlah media; keterangan Bareskrim Polri, 3 November 2026; keterangan Bambang Soesatyo, 4 November 2026.