Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menolak pakta pemilu dengan Reform UK karena dinilai problematic, sementara survei YouGov memprediksi Reform jatuh ke peringkat ketiga.
Pemimpin Partai Konservatif Inggris Kemi Badenoch menyatakan tidak ingin membentuk semacam pakta pemilu dengan Reform UK. Salah satu alasannya adalah skandal yang membelit partai pimpinan Nigel Farage tersebut.
Dalam wawancara dengan GB News, Badenoch menyebut Reform UK dipenuhi tokoh-tokoh eks-Konservatif yang bermasalah. Ia menyatakan salah satu pekerjaannya sebagai pemimpin partai adalah membersihkan reputasi partainya sendiri.
Badenoch sebelumnya juga pernah menolak pakta pra-pemilu dengan Reform UK, meski banyak tokoh di kanan berargumen kedua partai seharusnya bekerja sama untuk mengalahkan Partai Buruh. Partai Konservatif umumnya lebih enggan menuduh Reform UK melakukan korupsi dan skandal dibandingkan Partai Buruh.
Reform UK tengah diselidiki polisi atas dugaan menerima donasi yang tidak sah menurut hukum pemilu. Farage juga diselidiki komisioner standar parlemen atas dugaan melanggar aturan parlemen karena tidak mendeklarasikan donasi senilai 5 juta poundsterling dari Christopher Harborne. Farage dan partainya membantah melakukan kesalahan.
Ketika ditanya soal hasil survei terbaru dan apakah sudah waktunya menyatukan kanan, Badenoch menjawab bahwa yang dibutuhkan adalah menyatukan negara, bukan hanya menyatukan kanan. "Menyatukan negara di belakang akal sehat adalah apa yang ingin dilakukan Partai Konservatif," katanya.
Badenoch menambahkan ada survei lain sekitar dua minggu sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam sebuah koalisi, sebagian pendukung akan berpindah ke tempat lain. Menurut dia, suara kedua kelompok tidak bisa begitu saja dijumlahkan dan diasumsikan menjadi blok suara di kanan tengah.
Ia menyatakan Partai Konservatif dan Reform UK terbelah soal kebijakan. Namun, ia menegaskan etika dan standar menjadi penghalang kerja sama juga. "Apa yang kita satukan? Bukan hanya kebijakan, tapi juga karakter," ujarnya.
Badenoch menyinggung ekspose yang menyoroti perilaku sebagian tokoh Reform UK. Menurut dia, Farage sedang diselidiki dan Robert Jenrick juga menghadapi penyelidikan atas donasi. Ia menyatakan publik sudah melihat Partai Konservatif melakukan berbagai hal yang tidak mereka sukai dan ia datang untuk membereskan hal itu.
Di sisi lain, survei besar YouGov terbaru justru memberi kabar buruk bagi Reform UK. Partai itu diprediksi hanya meraih 123 kursi jika pemilihan umum digelar hari ini, turun dari posisi teratas ke peringkat ketiga.
Hasil itu sangat berbeda dari survei tahun lalu yang memperkirakan Reform UK menjadi partai terbesar di parlemen, diikuti Partai Buruh dan Partai Konservatif.
Bagi Andy Burnham, hasil survei itu membawa kabar baik. Partai Buruh diprediksi meraih 241 kursi jika pemilihan umum digelar hari ini, sementara Partai Konservatif bertahan di peringkat kedua dengan 130 kursi.
Namun, survei model pemetaan kursi itu memperkirakan Inggris menuju parlemen tanpa mayoritas. Partai Buruh kemungkinan harus mencari dukungan dari Partai Liberal Demokrat dan Partai Hijau untuk memerintah setelah kehilangan prediksi 162 kursi.
Data 2025 memprediksi Reform meraih 311 kursi, mengalahkan Partai Buruh dengan 144 kursi dan Partai Konservatif dengan hanya 45 kursi. Pergeseran angka itu menunjukkan peta politik Inggris berubah cukup tajam dalam setahun terakhir.
Survei itu juga memperkirakan pembelot Konservatif, Robert Jenrick dan Suella Braverman, kehilangan kursi mereka kepada partai lama mereka. Kepala bagian pemilu YouGov, Patrick English, menyatakan kepada The Times bahwa tidak ada cara bagi Reform dan Partai Konservatif membentuk koalisi untuk membangun mayoritas.
"Proyeksi terbaru YouGov menempatkan Partai Buruh jelas di depan Reform dan Konservatif dalam hal kursi, sementara hanya sedikit unggul dalam hal pangsa suara," kata English. Menurut dia, Partai Buruh saja tetap jauh dari mayoritas, tetapi memiliki beragam opsi koalisi kiri untuk membangun mayoritas, sesuatu yang tidak dimiliki Reform dan Konservatif di kanan.
Peta politik Inggris juga diwarnai dorongan agar Inggris kembali ke Uni Eropa. Mantan Perdana Menteri Tony Blair menyatakan Inggris seharusnya bekerja menuju keanggotaan kembali dalam sepuluh tahun ke depan, dan mendesak Burnham menempatkan isu itu kembali ke meja perundingan.
Dalam makalah berjudul A Path to Rejoining a Reformed Europe, Tony Blair Institute menyerukan Inggris menerima kebebasan bergerak dan memberi kontribusi keuangan sebagai harga masuk. Blair menilai Inggris perlu memberi sinyal niat bila syaratnya tepat dan memulai proses negosiasi ketika semuanya dibahas tetapi tidak ada yang disepakati sebelum seluruhnya sepakat.
Sebaliknya, Partai Liberal Demokrat menjanjikan pemotongan pajak bagi jutaan pekerja bila Inggris kembali ke pasar tunggal dan serikat pabean Uni Eropa. Pemimpinnya, Ed Davey, menyatakan paket senilai 17 miliar poundsterling itu dibiayai dorongan ekonomi dari keanggotaan kembali, dengan menaikkan batas bebas pajak tahunan menjadi 15 ribu poundsterling.
Sumber: The Guardian, 24 September 2026; The Independent, 24 September 2026; BBC News, 23 September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar