Gedung Putih menayangkan iklan 30 detik berbiaya pajak sebesar 319.000 dolar Amerika Serikat yang menampilkan seruan Trump melawan globalis dan kaum pencinta perang, menuai kritik dari kedua partai.
Gedung Putih menayangkan iklan baru berdurasi 30 detik yang dibiayai uang pajak dan menampilkan Presiden Donald Trump memberi peringatan soal pertempuran terakhir melawan kaum globalis dan pencinta perang. Iklan itu menjadi bagian dari rangkaian tayangan yang mempromosikan presiden menjelang pemilu sela, yang oleh Gedung Putih disebut sebagai pengumuman layanan publik.
Video hitam putih tersebut hampir identik dengan iklan yang tayang pada 2024. Dalam tayangan itu, Trump terlihat berjalan menyusuri lorong sementara suaranya terdengar memperingatkan soal pertempuran terakhir. Iklan berakhir dengan Trump menatap langsung ke lensa kamera disertai pesan bahwa tayangan itu dibayar oleh Pemerintah Amerika Serikat. Versi 2024 dari iklan kampanye Trump mengajak penonton bergabung dalam pertarungan presiden.
Dalam narasinya, Trump menyatakan akan meruntuhkan apa yang disebutnya sebagai negara dalam negara, mengusir kaum pencinta perang dari pemerintahan, dan mengeluarkan kaum globalis. Ia juga menyebut akan menyingkirkan kelompok yang dilabelinya komunis, Marxis, dan fasis, serta membebaskan Amerika dari pihak yang disebutnya sebagai penjahat.
Menurut AdImpact, lembaga yang memantau belanja media, pengeluaran untuk iklan terbaru itu sudah melampaui sekitar 319.000 dolar Amerika Serikat. Iklan tersebut menyusul tayangan berdurasi satu menit yang mulai mengudara pada Jumat sebelumnya dan menampilkan video panorama Gunung Rushmore pada malam hari dengan kutipan serta cuplikan pidato Trump pada perayaan kemerdekaan ke-250 Amerika Serikat di lokasi tersebut.
Anggota parlemen dari kedua partai mengkritik rangkaian iklan baru itu karena dianggap bersifat politik dan menggunakan uang pembayar pajak. Gedung Putih berdalih tayangan tersebut serupa dengan iklan yang pernah dipakai presiden-presiden sebelumnya. Namun iklan sebelumnya mempromosikan kebijakan tertentu, bukan mempromosikan sosok yang menduduki kantor presiden.
Perdebatan soal batas antara komunikasi pemerintah dan kampanye politik bukan hal baru di Amerika Serikat. Aturan etika pemerintahan membatasi penggunaan dana publik untuk kegiatan yang bersifat kampanye. Karena itu, fokus kritik terletak pada isi tayangan yang menyuarakan tema kampanye, bukan semata pada biaya produksinya.
Bagi Presiden Trump, tayangan semacam ini menjadi sarana menyampaikan pesan langsung kepada pemilih menjelang pemilu sela November. Pendekatannya meniru pola kampanye permanen, yaitu komunikasi politik yang berjalan terus-menerus meski pemilu masih beberapa pekan lagi. Pendukung menilai cara ini efektif menjangkau pemilih yang tidak mengikuti pemberitaan arus utama.
Sebaliknya, kritikus menilai penggunaan dana pemerintah untuk tayangan bernuansa kampanye berpotensi mengaburkan batas antara negara dan partai. Persoalan ini kemungkinan berlanjut menjadi bahan dengar pendapat di kongres, terutama bila komposisi kursi berubah setelah pemilu sela.
Praktik iklan pemerintah di Amerika Serikat dikelola lewat biro iklan resmi yang menangani perekrutan tentara, sensus, dan layanan kesehatan. Tayangan semacam itu lazimnya menampilkan kebijakan atau informasi layanan. Pemunculan sosok presiden dengan narasi politik dalam format yang sama menjadi titik perdebatan utama dalam kasus ini.
Belanja iklan yang mendekati 320.000 dolar Amerika Serikat hanya untuk satu tayangan menunjukkan skala komunikasi pemerintahan yang besar. Angka itu belum mencakup tayangan lain dalam rangkaian yang sama, sehingga total belanja diperkirakan terus bertambah menjelang pemilu sela November.
Pengamat media mengingatkan bahwa pemisahan antara komunikasi pemerintah dan kampanye politik diatur dalam kode etik periklanan dan pedoman biro iklan federal. Pelanggaran terhadap pedoman ini bisa berujung pada penyelidikan yang memakan waktu lama dan mengalihkan fokus pemerintahan dari isu-isu substansial. Dalam situasi seperti ini, transparansi anggaran dan penjelasan resmi mengenai dasar produksi tayangan dapat membantu menenangkan perdebatan. Pemilih pada akhirnya akan menilai sendiri apakah tayangan tersebut merupakan informasi layanan publik atau semata-mata komunikasi politik yang dibiayai pihak ketiga menggunakan dana pajak warga Amerika Serikat.
Kongres memiliki kewenangan meninjau pengeluaran komunikasi pemerintah melalui komite alokasi anggaran. Sejumlah anggota telah mengisyaratkan akan meminta rincian kontrak produksi dan jadwal tayang rangkaian iklan tersebut. Bila temuan mengarah pada penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, langkah berikutnya dapat berupa pembatasan anggaran komunikasi pemerintahan pada tahun fiskal berikutnya atau permintaan pertanggungjawaban dari pejabat yang menandatangani persetujuan pembayaran tayangan tersebut.
Sumber: Sentinel Colorado, AdImpact, dan pemberitaan politik Amerika Serikat, September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar