EraAIdailyNews, 22 September 2026 — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Indonesia sampai kini belum membubuhkan tanda tangan pada kesepakatan ASEAN Power Grid. Penyebabnya, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lain belum sepakat soal tarif listrik yang bakal disalurkan lewat jaringan itu.
ASEAN Power Grid merupakan proyek skala regional yang bertujuan menghubungkan jaringan listrik seluruh negara anggota. Proyek itu menjadi salah satu komitmen negara-negara ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Filipina pada Mei lalu.
Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam acara Electricity Connect 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Selasa, 22 September 2026. Menurutnya, ia belum menandatangani kesepakatan itu karena perhitungan harga belum saling menguntungkan.
Ia menjelaskan, yang dimaksud win-win adalah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak secara adil. Bahlil menegaskan dirinya baru akan meneken proyek itu bila jelas mendatangkan manfaat bagi Indonesia.
Bahlil mengaku baru-baru ini telah berbicara dengan Menteri Energi Malaysia terkait proyek tersebut. Menurutnya, pihak lain menyebut hanya Indonesia yang belum menandatangani, dan hal itu memang benar karena hitungan harganya dinilai belum menguntungkan.
Meski demikian, Bahlil menyatakan setiap negara memang harus melakukan kolaborasi, baik di kawasan terdekat maupun dengan negara lain di dunia. Kerja sama dinilai tetap penting meskipun kesepakatan harga belum tercapai.
Selepas pulang dari perhelatan tingkat ASEAN, Bahlil menyatakan telah menjelaskan kerja sama proyek jaringan listrik tersebut. Ia menyebut Indonesia juga bekerja sama dengan Malaysia untuk pembangkit listrik tenaga air dan jaringan listrik, serta membahas kerja sama pangan sebagai persoalan penting di kawasan Asia Tenggara.
Dari pertemuan negara-negara kawasan Asia Tenggara juga lahir komunikasi bilateral dengan beberapa delegasi menyangkut jaringan listrik. Saat ini Indonesia sudah memiliki jaringan listrik yang terhubung dengan Malaysia, dan jaringan itu akan diperluas ke negara lain pada masa mendatang.
Bahlil menyebut Filipina akan segera masuk dalam jaringan tersebut dan Singapura juga mengajukan permintaan serupa. Menurutnya, gagasan itu bagus selama saling menguntungkan, seperti kerja sama Indonesia untuk impor listrik dari Malaysia melalui pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan.
Ia menyatakan rencana ekspor listrik akan dilakukan jika harga yang disepakati dinilai bagus dan menguntungkan. Selama belum tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan, ia menilai penting melakukan kajian yang lebih mendalam.
Sikap hati-hati itu berkaitan dengan kepentingan domestik Indonesia yang masih membutuhkan pasokan listrik untuk kebutuhan sendiri. Pemerintah menilai kelebihan pasokan yang dialirkan ke luar negeri perlu dihitung agar tidak mengorbankan kebutuhan dalam negeri.
ASEAN Power Grid dibangun untuk memperkuat ketahanan energi kawasan melalui interkoneksi antarnegara anggota. Interkoneksi itu memungkinkan pertukaran listrik lintas batas ketika satu negara mengalami kekurangan atau kelebihan pasokan.
Proyek tersebut juga dikaitkan dengan upaya pengembangan energi terbarukan di kawasan. Dengan jaringan yang saling terhubung, listrik dari pembangkit energi terbarukan di satu negara dapat disalurkan ke negara tetangga yang membutuhkan.
Kendati demikian, penetapan harga jual beli listrik lintas negara menjadi persoalan yang rumit karena melibatkan biaya pembangkitan, transmisi, serta kepentingan ekonomi masing-masing pihak. Perbedaan struktur biaya antarnegara membuat negosiasi memerlukan waktu.
Selain harga, kesiapan infrastruktur transmisi menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Jaringan penghubung antarpulau dan antarnegara memerlukan investasi besar serta perencanaan teknis yang matang.
Pemerintah menyatakan akan terus mengkaji proyek tersebut sebelum mengambil keputusan akhir. Komitmen terhadap kerja sama kawasan tetap dijaga, dengan catatan kesepakatan yang diambil tidak merugikan kepentingan nasional.
Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam jaringan listrik regional dinilai membuka peluang pasar bagi listrik dari pembangkit dalam negeri. Namun, peluang itu perlu diimbangi dengan kepastian pasokan domestik dan harga yang layak bagi produsen listrik nasional.
Dalam kerja sama lintas negara, kejelasan skema harga menjadi penentu keberlanjutan proyek jangka panjang. Tanpa kesepakatan harga yang adil, salah satu pihak berpotensi menanggung beban biaya yang tidak sepadan.
Interkoneksi listrik antarnegara juga menuntut kesamaan standar teknis dan prosedur operasi. Kesesuaian standar itu diperlukan agar penyaluran listrik lintas batas dapat berjalan aman dan andal.
Pemerintah menempatkan kepentingan pasokan domestik sebagai pertimbangan utama dalam menyikapi proyek regional. Sikap itu dinilai sejalan dengan tanggung jawab menjaga keandalan listrik bagi masyarakat dalam negeri.
Sumber: Katadata, September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar