Kabut asap kebakaran hutan di Berau, Kalimantan Timur
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Berau, Kalimantan Timur. Foto: Mesa Kala/Wikimedia Commons, CC BY 4.0

JAKARTA — Jumlah titik api di Kalimantan mulai menyusut, tetapi asap yang menyesakkan dada belum pergi. Laporan Reuters yang terbit Kamis (22/10) mencatat titik api berkeyakinan tinggi turun menjadi 565, dari lebih 1.200 pada 14 Oktober. Namun juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton Panjaitan mengingatkan bahwa tren penurunan itu masih fluktuatif dan belum merata di seluruh daerah — sementara hujan sesekali yang turun pun dinilainya belum cukup untuk memadamkan api.

Indonesia tengah berjuang melawan kebakaran hutan dan lahan terburuk dalam 11 tahun terakhir. Fenomena cuaca El Niño memicu suhu yang lebih tinggi dan membuat bentangan hutan serta lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra makin mudah terbakar. Asapnya melintasi batas negara, memperburuk kualitas udara di Singapura dan Malaysia, serta memicu kritik keras dari negara-negara tetangga.

Data Layanan Pemantau Iklim Copernicus Uni Eropa menunjukkan emisi karbon dioksida dari kebakaran Indonesia periode 15–21 Oktober mencapai 14,44 juta metrik ton — turun dari 22,22 juta ton pada tujuh hari sebelumnya. Pemerintah kini mengerahkan lebih dari 69.000 personel pemadam, naik dari sekitar 44.000 pada pertengahan September, serta sekitar 50 pesawat untuk operasi pengeboman air (waterbombing) dan modifikasi cuaca.

Kalimantan Tengah: ribuan kejadian, ratusan ribu kasus ISPA

Di Kalimantan Tengah, Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB-PK) mencatat hingga 18 Oktober 2026 ada 6.639 kejadian kebakaran dengan estimasi luas terbakar 19.502,65 hektare. Pada pekan ketiga Oktober saja tercatat 5.916 kasus baru infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Akumulasi kasus ISPA sejak awal tahun menembus 121.220.

Di Kalimantan Timur, data Kementerian Kesehatan per 12 Oktober yang dihimpun mahasiswa menunjukkan kasus ISPA akibat karhutla melonjak hingga 23.000 — bertambah sekitar 10.000 kasus dibanding periode Juli hingga September yang tercatat 13.000 kasus. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Geral, dalam aksi di Sangatta pada 14 Oktober menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman titik api. Masyarakat yang terdampak asap, terutama penderita ISPA, harus mendapat perhatian serius.

Dari Palangka Raya sampai Jakarta: suara protes membesar

Tekanan publik mulai memuncak. Pada 15 Oktober, Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah bersama perwakilan 15 desa di Kotawaringin Barat, organisasi masyarakat Dayak, mahasiswa, BEM, dan kelompok Cipayung mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Kantor Ini Disegel Masyarakat” sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan karhutla dan kabut asap.

Massa menuntut pemerintah memperkuat pencegahan dan pemadaman, membuka data penanganan kepada publik, serta menjamin layanan kesehatan dan bantuan bagi warga terdampak. Mereka juga mendesak Presiden memanggil seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah — gubernur, wali kota, hingga bupati — untuk memikul tanggung jawab di wilayah masing-masing, disertai suplai anggaran yang memadai.

Gelombang protes tidak berhenti di Kalimantan. Pada 20 Oktober, mahasiswa dan kelompok masyarakat berunjuk rasa di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Makassar, menurut laporan Channel NewsAsia yang mengutip AFP. Di Kalimantan sendiri, polisi dilaporkan menembakkan meriam air ke arah demonstran yang memprotes dampak kebakaran terparah dalam lebih dari satu dekade.

Dua hari kemudian, tepatnya Kamis (22/10), sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Banjarmasin menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka tidak hanya menyorot karhutla, tetapi juga kelangkaan BBM jenis solar, persoalan layanan air bersih PDAM, dan pemadaman listrik yang disebut kerap terjadi.

“Kami sesak napas selama empat bulan penuh”

Suasana kepungan asap itu dibawa langsung ke Jakarta oleh Plt Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat, Satria Bima. Ia rela terbang dari Kalimantan Selatan untuk ikut aksi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober lalu. Kepada wartawan ia mengaku masyarakat di kampung halamannya sudah empat bulan penuh menghirup asap.

“Pada akhirnya, semua aktivitas terganggu, dari aktivitas pendidikan, perekonomian, dan lain-lain, bahkan ada guru yang meninggal dan ada balita yang meninggal, banyak yang terkena ISPA, sangat miris,” ujarnya. Di sekitar kampusnya, jarak pandang pada siang hari hanya sekitar dua hingga lima kilometer karena kabut asap yang kian pekat.

Tuntutan status bencana nasional menguat

GMNI Kutai Timur bersama BEM se-Kalimantan Timur mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai bencana nasional. Menurut mereka, penetapan status itu krusial untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan ketersediaan anggaran yang memadai — bukan hanya untuk pemadaman api, tetapi juga pemulihan kesehatan masyarakat.

Tuntutan serupa disuarakan Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan perwakilan desa-desa di Kotawaringin Barat. Mereka menilai klaim bahwa kondisi terkendali mengabaikan penderitaan warga di lapangan, terutama mereka yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat gangguan pernapasan parah.

Ironisnya, musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari biasanya. Musim hujan yang normalnya tiba pada Oktober diperkirakan mundur hingga November menurut badan cuaca Indonesia. Artinya, warga Kalimantan masih harus bersabar menghadapi langit kelabu — dan negara masih ditunggu bukti nyata bahwa krisis ini benar-benar sedang diatasi, bukan sekadar dipaparkan dalam konferensi pers.

Baca juga: BMKG 21 Oktober: Siklon Tropis Champi Picu Hujan Petir, Gelombang 4 Meter, dan Banjir Rob di Sejumlah Pesisir