
JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), andalan kampanye Presiden Prabowo Subianto, mulai memakan modal politiknya sendiri. Laporan eksklusif Reuters yang terbit Kamis (22/10) menyebut dua partai koalisi pendukung presiden sudah memutuskan untuk menjaga jarak dari program itu, setelah melalui pembahasan internal masing-masing partai.
Seorang anggota partai ketiga dalam koalisi mengatakan kepada Reuters bahwa partainya khawatir persoalan yang melilit program MBG akan merusak prospek elektoral mereka. Ketiga sumber itu meminta namanya tidak dipublikasikan karena khawatir akan dampaknya jika terang-terangan mengkritik Prabowo.
Ketiga pihak tersebut, menurut Reuters, mewakili lebih dari seperempat dari mayoritas 80 persen yang dikuasai koalisi di parlemen — koalisi raksasa yang mencakup tujuh dari delapan partai di DPR. Partai Gerindra milik Prabowo sendiri memegang 15 persen kursi.
“Loyalitas juga ada batasnya”
Seorang anggota partai koalisi yang pernah menjadi pembela vokal program tersebut mengatakan kepada Reuters: “Loyalty must also have limits” — loyalitas juga harus ada batasnya. “Apa batasnya? Kelangsungan hidup partai kami,” lanjutnya, seraya menyebut survei internal partainya menunjukkan elektabilitas merosot sejak Januari hingga Juli, tanpa merinci angkanya.
Publik tampaknya sependapat. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan awal Oktober menunjukkan sekitar 62 persen masyarakat menentang program MBG, sementara tingkat persetujuan terhadap presiden sendiri jatuh ke titik terendah sejak ia menjabat.
Program andalan yang bermasalah
Prabowo menjadikan pemberian makanan gratis dan bergizi sebagai janji utama kampanyenya, dengan target menjangkau 83 juta anak dan ibu hamil. Program multitriliunan rupiah ini disebut-sebut sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Namun serangkaian kasus keracunan massal, persoalan logistik, dan dugaan korupsi membuat banyak warga mempertanyakannya. Pemerintah menyebut program ini telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026, menurut bahan publikasi yang dirujuk Koalisi Masyarakat Bersama Gibran. Skala besar itu justru membuat setiap masalah di lapangan terdengar lebih nyaring.
Baca juga: 44.389 Siswa Keracunan MBG, Komnas HAM Desak Penegakan Hukum: Apa Kata Kasus Serupa di 3 Negara?
Kontras: dukungan dua periode justru menguat
Ironisnya, di saat yang sama sejumlah partai justru makin vokal mendukung pencalonan kembali Prabowo pada Pilpres 2029. Partai Golkar lewat Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan Prabowo sebagai calon presiden yang didukung, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lewat Faisol Riza menyatakan dukungan “1.000 persen” pada 12 Oktober lalu. Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyuarakan hal serupa.
Artinya, partai-partai koalisi secara resmi masih tegak di belakang Prabowo — tetapi mulai menjaga jarak dari program andalannya. Ini adalah pembedaan yang halus sekaligus tajam: mendukung presiden, belum tentu mendukung seluruh kebijakannya.
Ujian pertama koalisi raksasa
Koalisi pendukung Prabowo selama dua tahun memberinya kekuasaan nyaris tanpa hambatan. Namun keracunan massal dan dugaan korupsi yang melilit program andalannya kini menjadi ujian besar pertama atas kesetiaan para sekutunya.
Dengan mayoritas 80 persen di parlemen, Prabowo nyaris tidak membutuhkan siapa pun. Justru itulah bahayanya: ketika sekutu mulai menghitung ulang kesetiaan mereka karena satu program yang bermasalah, itu menjadi sinyal awal bahwa fondasi politik yang terlihat kokoh pun bisa retak dari dalam.
Yang akan menentukan ke depan adalah langkah perbaikan pemerintah. Jika persoalan keracunan dan tata kelola program tidak dibenahi secara tuntas, jarak antara istana dan para sekutunya bisa makin melebar — dan program yang dimaksudkan untuk memelihara gizi anak bangsa justru terus menggerogoti modal politik presidennya.
Baca juga: Dua Tahun Prabowo: DPR Soroti KUHAP Baru, UU Pelindungan Ketenagakerjaan, dan UU PPRT sebagai Kemajuan Legislasi