Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Salah satu dari ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Foto: Gedung Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nur Cholis, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.
Pengumuman itu disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026. Asep menyebut penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Dua nama lain yang disebutkan adalah Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso.
Apa yang diumumkan Bareskrim
Perkara ini menyangkut tiga dugaan sekaligus: penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik. Penyidik menyebut praktik yang diduga terjadi itu berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Dalam penjelasan Bareskrim, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa prosedur yang sah, tanpa surat permohonan penyidik, dan tanpa lampiran laporan polisi.
Nomor-nomor yang diduga disadap, menurut Bareskrim, dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa melalui verifikasi. Sistem itu semestinya menjadi jalur penyadapan yang sah dalam penegakan hukum. Bareskrim menyatakan penyadapan yang diduga terjadi dalam perkara ini tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Di luar penetapan tiga tersangka, penyidik masih memeriksa seorang perwira berinisial SU, yakni Inspektur Jenderal Slamet Uliandi, dengan status saksi. Penyidik juga membuka kemungkinan jumlah tersangka bertambah seiring berjalannya penyidikan.
Siapa saja yang diduga menjadi sasaran
Daftar sasaran yang disebut Bareskrim cukup luas. Selain nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, penyadapan tanpa prosedur itu diduga menyasar nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Luasnya daftar itu yang membuat perkara ini tidak bisa dibaca sebagai sengketa internal semata. Ketika aparat yang memegang alat sadap diduga menggunakannya di luar prosedur, yang dipertaruhkan bukan hanya satu nomor telepon, melainkan kepercayaan publik terhadap batas kewenangan penyadapan itu sendiri. Karena itu, penjelasan Bareskrim soal prosedur menjadi bagian terpenting dari pengumuman ini: penyadapan yang sah harus melewati verifikasi dan berkaitan dengan penegakan hukum, dan penyidik menyatakan kedua syarat itu diduga tidak dipenuhi.
Penyidik juga menemukan dugaan penghapusan jejak. Sekitar Oktober 2026, diduga ada perintah penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS. Dugaan penghapusan itu, bila terbukti di pengadilan, akan memperkuat unsur kesengajaan dalam perkara ini, karena jejak yang dihapus adalah jejak dari aktivitas yang sejak awal diduga tidak prosedural.
Penahanan dan pasal yang diterapkan
Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Asep menyampaikan penahanan itu dalam konferensi pers yang sama, dengan kalimat bahwa terhadap tersangka, penyidik melakukan penahanan di Rutan Mabes Polri.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal itu mengatur tindakan melawan hukum dalam mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Perkara ini dilaporkan melalui laporan polisi pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut. Jarak waktu antara laporan itu dan pengumuman penetapan tersangka pada 3 November 2026 terbilang singkat, yang menunjukkan penyidikan bergerak cepat setelah laporan masuk. Meski begitu, Bareskrim menegaskan penanganan perkara ini masih berada pada tahap awal penyidikan.
Apa yang belum bisa disimpulkan hari ini
Penetapan tersangka bukan vonis. Status itu berarti penyidik menilai sudah ada cukup bukti permulaan untuk menaikkan seseorang dari saksi menjadi tersangka, tetapi pembuktian penuh atas setiap unsur pidana, peran masing-masing tersangka, dan ada-tidaknya perintah dari pihak lain masih harus diuji dalam proses peradilan. Setiap tersangka juga tetap memiliki hak untuk membela diri dan didampingi penasihat hukum.
Publik juga masih perlu menunggu jawaban atas beberapa pertanyaan yang belum dibuka Bareskrim secara rinci: berapa banyak nomor yang dimasukkan ke server LIMS, berapa lama masing-masing nomor disadap, dan apakah hasil sadapan itu pernah dipakai untuk kepentingan tertentu. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan seberapa besar perkara ini, dan apakah ia berhenti pada tiga nama atau meluas.
Yang sudah jelas dari pengumuman 3 November 2026 adalah pesan kelembagaan yang disampaikan Bareskrim: penyadapan tanpa prosedur terhadap presiden, pejabat, jurnalis, aktivis, dan pengusaha ditindak sebagai perkara pidana, bahkan ketika terduganya adalah perwira tinggi Polri sendiri. Pesan itu baru akan teruji penuh ketika berkas perkara ini sampai ke pengadilan dan diuji secara terbuka.