Petani memanen padi di sawah

Petani memanen padi di Kampung Rawa. Foto: Crisco 1492, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia memasuki tahun kedua tanpa mengimpor beras. Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/11/2026), di tengah situasi pangan dunia yang ia sebut sedang tidak baik-baik saja. Klaim ini dibarengi angka yang tidak kecil: cadangan beras yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,5 juta ton, sementara penyerapan gabah dan beras petani menembus 4,4 juta ton.

"Alhamdulillah, di saat kondisi pangan dunia cukup tidak menggembirakan dan tidak baik-baik saja, Indonesia berhasil masuk tahun kedua tidak impor beras," kata Amran.

Angka 4,5 juta ton itu diklaim sebagai stok tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN. Direktur Utama Perum Bulog menyebut cadangan tersebut aman dan diproyeksikan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026, bahkan sampai pertengahan 2027. Di sisi serapan, Bulog mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras domestik sudah melampaui 4,4 juta ton hingga 8 November 2026 — disebut sebagai pencapaian tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan.

Sebagai pembanding, pengadaan Bulog hingga 11 Oktober 2026 tercatat 4,13 juta ton setara beras, atau 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Realisasi sepanjang 2025 hanya 3,19 juta ton. Bulog memastikan pembelian hasil panen petani tetap berjalan hingga Desember 2026 dan berlanjut lagi pada Januari 2027.

Produksi naik, harga gabah dijaga

Di balik stok yang menumpuk, ada kenaikan produksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi nasional sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, naik 13,29 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 53,14 juta ton. Pemerintah menjaga serapan lewat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram — harga minimal yang wajib dibayar Bulog atau mitranya kepada petani yang memenuhi syarat kadar air dan mutu.

Instrumen lain yang berjalan beriringan adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan beras bagi 33,24 juta penerima untuk periode Oktober–Desember 2026. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengalokasikan anggaran Rp4,56 triliun pada 2026 untuk berbagai program pangan, termasuk subsidi di hilir dan dukungan penyerapan produksi dalam negeri.

Konteks globalnya juga patut dicatat. Pada 1 November lalu, Amran menyatakan sedikitnya 33 negara meminta warganya menyiapkan persediaan makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lain di rumah. Pemerintah mengklaim sudah mengantisipasi ancaman El Nino ekstrem dan Indian Ocean Dipole sejak dua tahun lalu. Perbandingannya mencolok: cadangan beras pemerintah pada Oktober 2023 hanya 1,51 juta ton. Dalam dua tahun, angka itu naik sekitar 200 persen — seluruhnya, menurut Bapanas, berasal dari produksi dalam negeri.

Ujian sesungguhnya bukan di gudang

Namun stok besar di gudang Bulog bukan jaminan otomatis harga beras murah di pasar. Serapan pemerintah yang mencapai 4,09 juta ton hingga akhir September hanya sekitar 14 persen dari proyeksi produksi beras nasional Januari–September 2026 yang diperkirakan BPS mencapai 28,68 juta ton. Selebihnya — lebih dari 85 persen — tetap bergerak lewat pasar dan pelaku swasta.

Artinya, ketahanan pangan Indonesia tetap bergantung pada rantai yang panjang: panen yang terserap tepat waktu, penggilingan yang berjalan, distribusi yang lancar, dan harga eceran yang terjangkau. Stok Bulog adalah penyangga, bukan seluruh sistem. Ketika harga di pasar naik, instrumen yang bekerja adalah operasi pasar dan SPHP — dan efektivitasnya diukur dari harga di warung, bukan dari angka di gudang.

Ada pula risiko yang datang dari sisi lain: stok yang terlalu lama mengendap harus diputar. Bulog perlu menyalurkan stok lama dan menggantinya dengan hasil serapan baru agar mutu terjaga. Panen raya yang tidak terserap tepat waktu justru bisa menekan harga gabah petani — situasi yang coba dicegah lewat HPP.

Baca juga: Pajak Digital Diperluas 9 November 2026: Transfer Bank dan Remitansi Tidak Kena PPN, Ini yang Benar-Benar Dipungut

Klaim dua tahun tanpa impor beras adalah capaian yang layak dicatat — apalagi dibarengi rekor serapan dan stok tertinggi di ASEAN. Tetapi sebutan swasembada baru benar-benar terasa bila dua hal terjadi bersamaan: petani mendapat harga yang layak saat panen, dan konsumen membeli beras dengan harga yang wajar setiap hari. Gudang yang penuh adalah awal yang baik. Meja makanlah yang akan menjadi hakim akhirnya.