Kredit gambar: Nur Cholis, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0). Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara ini, Kamis (5/11/2026). Dengan penetapan itu, empat jenderal polisi kini berstatus tersangka dalam kasus yang menyeret internal Korps Bhayangkara sendiri.
Penetapan tersangka diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Penyidik memutuskan peningkatan status Slamet setelah menggelar perkara dan menyimpulkan unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.
"Hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan saudara SU telah terpenuhi unsur melawan hukum," kata Suhermanto.
Dari tiga tersangka menjadi empat
Dua hari sebelum Slamet ditetapkan, Selasa (3/11/2026), penyidik lebih dulu menetapkan tiga tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo — yang saat ditetapkan menjabat Kepala Staf Kepresidenan — Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiga tersangka pertama itu kini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Slamet Uliandi adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. Dalam perkara ini, ia diduga memiliki kewenangan memberikan persetujuan penyadapan melalui Monitoring Center Bareskrim Polri. Penyidik juga menduga Slamet menyetujui penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Menurut keterangan Bareskrim, Slamet berposisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Yang membedakan Slamet dari tiga tersangka lainnya adalah status penahanannya. Meski sudah berstatus tersangka, Slamet belum ditahan. Penyidik menyebut kondisi kesehatannya belum memungkinkan karena ia masih dalam pemulihan pascastroke.
"Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," ujar Suhermanto.
Dugaan penyadapan berjalan sejak 2025
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, lewat sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi. Sasarannya disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Para tersangka dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara; Pasal 258 ayat (1) KUHP tentang penyadapan melawan hukum, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara; serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penghapusan sistem informasi elektronik, dengan ancaman 8 tahun penjara, juncto Pasal 20 huruf C KUHP. Ancaman pidana tertinggi dalam perkara ini mencapai 10 tahun penjara.
Sidang etik dan pergantian di Istana
Selain proses pidana, keempat tersangka juga menghadapi proses etik kepolisian. Mabes Polri dikabarkan menggelar sidang etik terhadap keempat jenderal tersebut pada Jumat (6/11/2026), dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menanti. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan proses penegakan etik terhadap para tersangka terus berjalan, dan pemeriksaan Propam menjadi dasar bagi Komisi Kode Etik Polri untuk menggelar sidang.
Di Istana, jabatan Kepala Staf Kepresidenan yang ditinggalkan Listyo Sigit Prabowo kini diisi pelaksana tugas. Letjen Ariyo Windutomo ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Listyo Sigit. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal ini mengarah ke makar.
Skala perkara ini yang membuatnya menyita perhatian publik: bukan hanya karena sasarannya mencakup kepala negara, melainkan juga karena para tersangkanya berasal dari lingkungan internal kepolisian sendiri — termasuk seorang mantan Kapolri. Penetapan empat jenderal sekaligus dalam satu perkara penyadapan terhadap presiden adalah peristiwa yang jarang terjadi, sehingga setiap perkembangan penyidikan — dari gelar perkara, penahanan, sampai sidang etik — diikuti ketat oleh publik dan pengamat kepolisian.
Penyidikan kasus ini masih berjalan. Status tersangka terhadap keempat jenderal itu tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber: Bareskrim Polri via Detikcom, Antara, dan berbagai laporan media, 5–6 November 2026.
