
Foto: Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (AntaraTV / Wikimedia Commons, CC BY 3.0)
Proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong resmi berjalan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai hari pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka — dan pada hari yang sama, Jumat, 13 November 2026, MPR mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat siang pukul 14.00 WIB. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan hasil rapat dalam konferensi pers seusai pertemuan.
"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi," kata Muzani.
Jadwal yang kini berlaku: 2 Desember
Sidang paripurna pada 2 Desember akan mengagendakan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dalam satu hari penuh: memilih, melantik, dan mengesahkan calon terpilih di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan. Tanggal itu jatuh 20 hari setelah Gibran menyerahkan langsung surat pernyataan berhenti sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Dengan penetapan ini, target pelantikan Senin, 16 November 2026, yang sempat disampaikan Muzani sehari sebelumnya, resmi gugur. Jadwal 2 Desember adalah jadwal yang berlaku sekarang.
Tenggat sebenarnya: 18 November
Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua kandidat beserta dokumen persyaratannya. Namun ada tenggat lain yang lebih menekan. Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mensyaratkan dua nama beserta kelengkapannya diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Dengan paripurna dijadwalkan 2 Desember, dua nama itu praktis harus sudah berada di tangan MPR pada 18 November agar sempat diverifikasi tim verifikasi sebelum dipilih. Artinya, waktu yang dimiliki Presiden sebenarnya jauh lebih sempit daripada 14 hari yang tercantum dalam surat.
Rapat gabungan juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang dari unsur anggota MPR. Tim inilah yang akan memeriksa kelengkapan administratif dan persyaratan kedua calon sebelum nama mereka dibawa ke sidang paripurna untuk dipilih anggota MPR.
Prabowo kumpulkan petinggi partai di Bogor
Sementara proses di MPR berjalan, Presiden Prabowo memanggil sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan itu berlangsung di hari yang sama dengan pengiriman surat MPR, dan wajar dibaca sebagai bagian dari proses penjaringan dua nama yang akan diajukan.
Sampai Jumat sore, belum ada satu pun nama calon yang diumumkan secara resmi, baik oleh Presiden maupun MPR. Nama-nama yang beredar di publik — antara lain Puan Maharani, Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, Sufmi Dasco Ahmad, dan Mahfud MD — masih sebatas perbincangan publik, bukan pengumuman resmi. Siapa pun yang akhirnya diajukan, keduanya harus lolos verifikasi MPR sebelum dipilih.
Yang perlu dicermati sampai 2 Desember
Ada tiga hal yang layak dicermati publik dalam dua setengah pekan ke depan. Pertama, apakah dua nama dari Presiden benar-benar masuk sebelum tenggat 18 November. Keterlambatan akan mempersempit waktu verifikasi dan berisiko menggeser jadwal paripurna yang sudah ditetapkan.
Kedua, transparansi proses verifikasi. Tim verifikasi beranggotakan 36 orang itu akan menentukan apakah kedua calon memenuhi syarat administratif dan konstitusional. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, sehingga dari sisi aturan masih ada ruang — tetapi jadwal 2 Desember yang sudah diumumkan menciptakan ekspektasi publik yang tinggi.
Ketiga, dinamika politik di balik dua nama tersebut. Karena Presiden yang mengajukan dan MPR yang memilih, proses ini pada dasarnya adalah negosiasi antara Istana dan parlemen. Pertemuan di Istana Bogor menunjukkan konsultasi itu sedang berjalan. Hasil akhirnya — siapa dua nama itu, dan siapa yang dipilih pada 2 Desember — akan menentukan konfigurasi kekuasaan pemerintahan Prabowo untuk sisa masa jabatan.
Kursi wakil presiden kosong selama hampir tiga minggu bukan situasi yang bisa dibiarkan berlarut-larut. Dengan surat yang sudah dikirim dan tanggal paripurna yang sudah dipatok, bola kini berada di tangan Presiden. Publik tinggal menunggu: dua nama apa yang akan diajukan, dan apakah tenggat 18 November dipenuhi.
Baca juga: Kursi Wapres Kosong: Mundurnya Gibran dan Ujian Konstitusi Terbesar Indonesia
Sumber: Topik.id, Pintoe.co, Lingkar.news, RMTV News