Presiden Prabowo Subianto. Foto: Darwis Triadi dan Kementerian Sekretariat Negara, domain publik, via Wikimedia Commons.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan empat kesepakatan investasi Indonesia–China senilai total US$71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun di Shenzhen, Guangdong, Rabu (18/11/2026), di sela KTT APEC 2026. Porsi terbesarnya — US$50 miliar atau sekitar Rp900 triliun — dialokasikan untuk membangun 10 kota pintar di Indonesia.
Kesepakatan itu ditandatangani entitas Indonesia dan China dengan melibatkan Badan Pengelola Investasi Danantara, sejumlah kementerian dan perusahaan dalam negeri, serta perusahaan dan konsorsium asal China. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, yang juga menjabat CEO Danantara, mewakili Indonesia dalam penandatanganan tersebut.
Angka Rp1.300 triliun terdengar besar — dan memang besar. Sebagai pembanding, angka itu setara dengan hampir sepertiga APBN 2026. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami sejak awal: US$71,8 miliar adalah nilai nota kesepahaman, kemitraan pembiayaan, dan komitmen korporasi. Angka itu bukan uang yang sudah masuk ke Indonesia, dan bukan pula investasi yang sudah terealisasi. Hingga para pihak mencapai penutupan finansial dan mulai melaksanakan proyek, angka tersebut tetaplah janji di atas kertas.
Empat kesepakatan, satu dominan
Rincian keempat kesepakatan itu menunjukkan betapa timpangnya pembagian nilainya. Kesepakatan pertama dan terbesar adalah pengembangan 10 lokasi awal kota pintar masa depan atau future smart city, senilai US$50 miliar. Proyek ini digarap PT Kota Masa Depan Indonesia yang berada di bawah Danantara bersama konsorsium yang dipimpin Shaanxi Construction Engineering Group asal China. Dengan kurs Rp18.250 per dolar AS, nilai proyek ini saja sekitar Rp912 triliun — hampir 70 persen dari keseluruhan paket.
Kesepakatan kedua bernilai US$10 miliar dan melibatkan Danantara, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta perusahaan elektronik China, Hisense. Kerja sama ini mencakup manufaktur peralatan elektronik, laboratorium riset bersama, dan pengembangan tenaga kerja. Kesepakatan ketiga, juga senilai US$10 miliar, berfokus pada pembiayaan pembangunan infrastruktur antara Danantara dan konsorsium yang dipimpin State Development and Investment Corporation (SDIC) asal China.
Kesepakatan keempat adalah yang paling kecil sekaligus paling teknis: US$1,8 miliar untuk pengembangan teknologi coal-to-ethanol, yakni teknologi mengolah batu bara menjadi etanol. Kerja sama ini melibatkan Kemendiktisaintek dan Pertamina bersama Beijing Petrochemical Engineering Co. Ltd., dan diarahkan pada pengembangan serta transfer teknologi di Indonesia.
Konstruksi ditargetkan awal 2027 — lokasinya belum diumumkan
Rosan Roeslani mengatakan pembangunan proyek kota pintar ditargetkan mulai awal 2027. Namun pemerintah belum mengumumkan di mana 10 lokasi kota pintar itu akan dibangun, bagaimana jadwal pengembangannya, maupun struktur pembiayaannya. Ketidakjelasan ini penting dicatat: tanpa lokasi dan tanpa struktur pembiayaan yang diumumkan, publik belum bisa menilai apakah proyek ini akan menyentuh kota-kota yang memang membutuhkan, atau sekadar menjadi kawasan baru yang dibangun dari nol.
Teknologi coal-to-ethanol juga patut dicermati. Di satu sisi, teknologi ini sejalan dengan agenda hilirisasi yang diusung pemerintah — mengolah batu bara di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah. Di sisi lain, etanol dari batu bara tetaplah produk berbasis fosil, dan nilainya bagi transisi energi Indonesia akan sangat bergantung pada detail teknis yang belum dibuka ke publik.
Yang bisa dirasakan warga — dan yang masih harus ditunggu
Jika keempat kesepakatan ini benar-benar berjalan, dampaknya bisa terasa di beberapa tempat. Proyek kota pintar sebesar US$50 miliar berarti pekerjaan konstruksi dalam skala besar, kebutuhan tenaga kerja, dan permintaan material dalam negeri. Kerja sama Hisense berarti pabrik, riset, dan pelatihan tenaga kerja manufaktur. Pembiayaan infrastruktur dari SDIC berarti tambahan dana untuk proyek-proyek yang selama ini mengandalkan APBN dan utang.
Tetapi semua itu masih berada di wilayah “jika”. Indonesia punya catatan panjang soal paket investasi besar yang diumumkan dengan meriah di forum internasional, lalu menguap dalam realisasi. Karena itu, ukuran keberhasilan paket Shenzhen ini bukan angka US$71,8 miliar di hari penandatanganan, melainkan tiga hal yang bisa diuji publik dalam 12 bulan ke depan: apakah lokasi 10 kota pintar diumumkan, apakah penutupan finansial tercapai, dan apakah alat berat benar-benar masuk ke lapangan pada awal 2027 seperti yang ditargetkan.
Terpisah dari paket RI–China, Fortune Indonesia melaporkan Prabowo mengantongi komitmen investasi US$86,8 miliar dari rangkaian APEC. Angka itu menunjukkan betapa besar ekspektasi yang dibawa pulang dari Shenzhen — dan betapa besar pula beban pembuktian yang kini menanti Danantara dan kementerian terkait.
Yang jelas, kunjungan ke Shenzhen kali ini bukan sekadar diplomasi seremonial. Prabowo menghadiri APEC di tengah pertemuan trilateral bersejarah Trump–Xi–Putin di kota yang sama, dan pulang dengan paket komitmen terbesar dalam satu kunjungan sejauh ini. Pertanyaannya kini bergeser dari “berapa besar nilainya” menjadi “berapa banyak yang benar-benar dibangun”.
Baca juga: BI Naikkan Suku Bunga Acuan ke 6 Persen, Rupiah Sentuh Level Terlemah Sepanjang Sejarah | Opini: PDB Tumbuh 5,47 Persen, tapi Kenapa Dompet Warga Belum Ikut Lega?
Sumber: CNA.id, Fortune Indonesia, The Kabar News, Asia Daily
