Sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta

Kredit gambar: Sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Andylala Waluyo / VOA, domain publik via Wikimedia Commons.

Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan ini menutup perjalanan panjang rancangan aturan tersebut selama 18 tahun.

Undang-undang ini mengubah cara negara mengejar harta hasil kejahatan. Selama ini, penyitaan aset umumnya harus menunggu proses pidana terhadap pelakunya selesai, sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, harta hasil korupsi atau penipuan sering keburu dialihkan, disembunyikan, atau dihabiskan sebelum negara sempat menyentuhnya. UU Perampasan Aset memutus rantai itu: aset bisa dirampas melalui putusan pidana, tetapi juga tanpa putusan pidana terhadap pelaku — mekanisme yang dikenal sebagai non-conviction based forfeiture (NCB).

Apa saja yang bisa dirampas

Ruang lingkup tindak pidananya diatur dalam Pasal 4. Selain korupsi, undang-undang ini mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata beserta amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang. Yang paling terasa bagi warga kebanyakan: penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas — judi daring, investasi bodong, penipuan haji dan umrah, serta penipuan berkedok kripto.

Jenis aset yang bisa diambil negara diatur dalam Pasal 5. Mencakup aset hasil kejahatan beserta keuntungan atau hasil konversinya, benda bergerak dan berwujud yang dipakai sebagai alat kejahatan, aset temuan hasil kejahatan yang tidak diketahui pemiliknya, serta harta sah milik pelaku sebagai pengganti aset kejahatan yang tidak ditemukan — dengan nilai yang setara. Dengan kata lain, menyembunyikan hasil kejahatan dengan cara mengubahnya menjadi aset lain tidak lagi menyelamatkan harta itu dari penyitaan.

Lima kondisi perampasan tanpa vonis

Mekanisme tanpa putusan pidana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Negara dapat mengajukan perampasan aset bila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang selama 60 hari, mengidap penyakit permanen, identitasnya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak ditemukan. Syaratnya, nilai aset paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.

Yang perlu digarisbawahi: perampasan tanpa vonis tetap harus melalui putusan pengadilan, bukan keputusan sepihak aparat. Permohonan diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke Pengadilan Negeri, dengan tahapan pemblokiran, penelusuran, dan penyitaan, lalu pemanggilan pelaku, hingga putusan — sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 13. Jadi negara tidak bisa asal menyita; ia harus membuktikan di depan hakim bahwa aset itu berkaitan dengan kejahatan.

Angka kunci UU Perampasan Aset

  • 18 tahun — perjalanan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya disahkan.
  • 84 hari — waktu pembahasan di DPR sejak tenggat pengesahan 15 Desember 2026 ditetapkan, atau sekitar delapan pekan efektif setelah masa reses dipotong.
  • 87 kegiatan — rapat dengar pendapat dengan publik selama pembahasan, plus kunjungan kerja ke 15 provinsi.
  • Rp1 miliar — nilai minimal aset agar bisa dirampas lewat mekanisme tanpa putusan pidana.
  • 14 hari kerja — batas pengajuan kasasi langsung ke Mahkamah Agung, tanpa banding, dengan putusan final.
  • 12 bulan — masa tunggu sebelum undang-undang ini mulai berlaku setelah diundangkan.

Rem pengaman: pengadilan, pembuktian berimbang, badan independen

Kewenangan sebesar ini datang dengan pengaman berlapis. Pasal 18 dan 19 mewajibkan penyidik mengantongi persetujuan pengadilan sebelum memblokir atau menyita aset, dan pemblokiran batal demi hukum bila jangka waktunya habis tanpa temuan pidana. Pasal 33, 36, 37, 38, dan 39 menetapkan hukum acara perdata dengan pembuktian berimbang: jaksa menguraikan kaitan aset dengan kejahatan, sementara pihak ketiga membuktikan bahwa aset itu diperoleh secara sah. Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dinyatakan tidak sah.

Upaya hukum ditempuh lewat kasasi langsung ke Mahkamah Agung tanpa banding, dalam 14 hari kerja, dengan putusan final (Pasal 32, 35, 46, dan 47). Selain itu, Pasal 61 dan 62 mengatur pembentukan badan pengawasan independen oleh DPR untuk mengawasi aparat selama penanganan perkara, mengelola aset rampasan, menerima laporan warga, hingga menggelar sidang kode etik. Pengelolaan aset rampasan sendiri ditangani badan khusus yang dibentuk Presiden, dengan sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Wakil Menteri Hukum Eddward Omar Sharief Hiariej menjelaskan, ada tujuh pokok pengaturan dalam undang-undang ini — dari cakupan pidana, jenis aset, dua mekanisme perampasan, pengelolaan dan pengawasan aset, sampai pendanaan penyelenggaraan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut regulasi ini membawa perubahan paradigma: penegakan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat.

Kritik soal transparansi tetap dicatat

Tidak semua pihak puas dengan prosesnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait transparansi pembahasan UU ini. Kritik itu penting dicatat: undang-undang yang memberi negara kewenangan besar untuk merampas harta warga harus lahir dari proses yang bisa dipertanggungjawabkan, dan pengawasannya tidak boleh berhenti di atas kertas.

Kapan mulai berlaku — dan apa artinya bagi warga

Undang-undang ini tidak berlaku surut. Pasal 72 dan 74 menegaskan perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan, dan undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk. Artinya, dampak nyatanya baru terasa setidaknya setahun lagi.

Bagi warga, kabar baiknya paling terasa pada dua kejahatan yang korbannya selama ini nyaris tidak pernah mendapat kembali uangnya: judi daring dan investasi bodong. Selama ini, sekalipun bandarnya tertangkap, uang korban sudah telanjur berpindah tangan. Jalur pemulihan kini lebih terbuka. Bagi penegak hukum, tidak ada lagi alasan "pelakunya kabur, hartanya tidak bisa disentuh". Dan bagi semua orang, garis tipisnya terletak pada pelaksanaan: kewenangan merampas tanpa vonis adalah alat yang tajam, dan pengadilan, badan pengawas, serta pengawasan publiklah yang menentukan apakah alat itu dipakai untuk memulihkan kerugian negara — atau justru disalahgunakan.

Pengesahan ini menutup babak perdebatan 18 tahun. Babak berikutnya — pembentukan badan pengelola dan badan pengawas, penyusunan aturan turunan, dan perkara pertama yang diuji di pengadilan — yang akan membuktikan apakah UU Perampasan Aset benar-benar menjadi senjata pemulihan aset, atau sekadar undang-undang baru yang gagah di atas kertas.

Baca juga: Tok! RUU Perampasan Aset Disetujui Komisi III DPR, Siap Disahkan di Paripurna — persetujuan tingkat komisi sehari sebelum pengesahan, dan Tiga Tahun Jadi Tersangka, Firli Bahuri Tak Kunjung Diperiksa: Berkas Kasus Pemerasan SYL Masih Tertahan di P19.

Sumber: Kabarindo24jam, AFU, Tribune Indonesia, Berita Borneo, IQPlus.