
Kredit gambar: Potret resmi Presiden Prabowo Subianto, 2024. Foto: Darwis Triadi / Kementerian Sekretariat Negara, domain publik via Wikimedia Commons.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan MPR pada Rabu (25/11/2026). Penyerahan itu akan dilakukan langsung oleh Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta — tanpa diwakilkan.
Kepastian jadwal itu disampaikan dua pimpinan MPR pada Kamis (19/11/2026). Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR Benny K. Harman mengatakan surat pengajuan kandidat akan diantarkan langsung oleh Presiden ke hadapan pimpinan MPR. "Tanggal 25 Presiden akan menyampaikan dua nama itu ke pimpinan majelis," kata Benny, politikus Fraksi Partai Demokrat, saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto — Bambang Pacul — menyampaikan hal senada seusai rapat perdana Panitia Ad Hoc pengisian jabatan Wakil Presiden, Kamis (19/11/2026). "Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November," ujar Bambang Pacul. Dua nama itu akan diterima pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis, lalu masuk tahap verifikasi administratif sebelum dibawa ke Sidang Paripurna MPR untuk dipilih secara resmi.
Jadwal yang sudah disepakati:
- 12 November 2026 — Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
- 16 November 2026 — MPR menyepakati tenggat penyerahan dua nama paling lambat 25 November 2026, dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD. Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden digeser dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026, atas permintaan Presiden.
- 19 November 2026 — Panitia Ad Hoc menggelar rapat perdana; MPR mengonfirmasi Presiden akan mengantar langsung dua nama pada 25 November.
- 25 November 2026 — Penyerahan dua nama calon wakil presiden ke pimpinan MPR.
- Paling lambat 8 Desember 2026 — Seluruh mekanisme pemilihan dan pelantikan ditargetkan rampung.
- 9 Desember 2026 — Sidang Paripurna MPR: pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru.
Kenapa harus dua nama? Karena konstitusi memang mewajibkannya. "Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," kata Ketua MPR Ahmad Muzani usai rapat gabungan, Senin (16/11/2026). Ketentuan rincinya ada dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 136: Presiden dapat mengirim dua usulan nama paling lama 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR. Dari ketentuan 14 hari itulah tenggat 25 November dihitung.
Soal siapa yang akan diusulkan, partai-partai koalisi pemerintah sepakat tidak mengajukan kader masing-masing dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo, dengan kesepakatan bahwa pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan kesepakatan itu pada Minggu (15/11/2026): "Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra."
Tiga kader Gerindra yang disebut-sebut berpeluang mengisi posisi itu adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, dan Ketua MPR Ahmad Muzani — menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Politikus PKS Sohibul Iman menyebut nama Dasco sebagai sosok yang paling banyak diperbincangkan. Namun sampai Kamis malam, belum ada satu pun nama yang dikonfirmasi secara resmi; semuanya masih berupa spekulasi dan perkiraan dari para elite partai.
Yang membuat proses ini bersejarah: pengunduran diri Gibran memicu mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut dinyatakan kosong. MPR juga menyiapkan 22 syarat yang harus dipenuhi setiap calon, dan Panitia Ad Hoc bertugas menyusun payung hukum serta tata tertib yang menjadi landasan konstitusional mekanisme pemilihan ini.
Dalam lima hari ke depan, teka-teki itu akan terjawab: dua nama di atas meja pimpinan MPR pada 25 November, lalu verifikasi administratif, lalu Sidang Paripurna pada 9 Desember. Yang patut dicatat bukan hanya siapa yang akhirnya dipilih, melainkan apakah proses pertama pascareformasi ini berjalan tertib, transparan, dan sesuai konstitusi. Sebab preseden yang dibuat sekarang akan menjadi rujukan setiap kali kursi wakil presiden kosong di masa depan — dan cara sebuah negara mengisi kekosongan jabatan tertingginya mengatakan banyak hal tentang cara negara itu menghormati aturannya sendiri.
Baca juga: Opini: Kursi Wapres Kosong, Dasco Menguat — tapi 2 Desember Bukan Soal Nama, Melainkan Cara Memilihnya dan Rp1.330 Triliun dari Shenzhen: Prabowo Pulang Bawa 4 Kesepakatan RI–China, tapi Uang Itu Belum Tentu Cair.
Sumber: Investor Daily, Bloomberg Technoz, The Phrase, Bentara.