Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan hampir 1 miliar dolar belanja yang sudah disetujui Kongres, sebagian besar untuk layanan imigran. Anggaran itu dibatalkan dengan hanya lima hari tersisa dalam tahun fiskal federal.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan hampir 1 miliar dolar belanja yang sudah disetujui Kongres. Gedung Putih mengumumkan pemangkasan itu pada Jumat dengan memakai kewenangan langka yang masih diperdebatkan.
Kantor manajemen dan anggaran menyebut pemangkasan itu diarahkan pada apa yang disebutnya pengeluaran pemerintah yang paling merugikan. Sebagian besar pemotongan menyasar layanan untuk imigran.
Layanan yang terkena antara lain lembaga nirlaba yang melayani pengungsi dan anak tanpa pendamping yang dituduh berada di negara itu secara ilegal. Pemerintah berdalih dana itu tidak lagi diperlukan karena penyeberangan perbatasan menurun tajam.
Siaran pers Gedung Putih mencatat sebagian organisasi penerima dana dipimpin orang-orang yang pernah bekerja di pemerintahan Presiden Demokrat Barack Obama. Hal itu disebut sebagai salah satu pertimbangan pemangkasan.
Langkah itu dikritik Senator Susan Collins, politikus Partai Republik yang sedang menghadapi pemilihan ulang ketat sekaligus memimpin komite anggaran Senat. Ia menyatakan tindakan itu datang tanpa peringatan maupun konsultasi.
Collins menyebut dirinya akan berupaya membahas apa yang disebutnya tindakan ilegal itu bersama koleganya. Ia menilai penundaan dana itu sendiri sudah merupakan pembekuan yang tidak dilaporkan kepada Kongres sekaligus perampasan kewenangan anggaran legislatif.
Ia menegaskan kantor manajemen dan anggaran adalah lembaga cabang eksekutif yang tidak berhak memutuskan program mana yang layak dibiayai. Menurutnya, urusan itu sepenuhnya kewenangan Kongres.
Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, yang menjadi wakil ketua komite anggaran, menyebut pemangkasan itu sebagai pencurian dari rakyat Amerika. Menurutnya, dana itu disahkan Kongres atas dasar bipartisan dan seharusnya membantu warga.
Murray juga menyatakan setiap politikus Partai Republik yang mendukung undang-undang itu seharusnya marah karena suara mereka dianggap tidak berarti oleh kantor manajemen dan anggaran.
Secara normal, Kongres dapat meninjau usulan pemangkasan presiden sebelum berlaku. Namun Trump membuat peninjauan itu nyaris mustahil dengan mengumumkannya hanya lima hari sebelum tahun fiskal federal berakhir.
Kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat menyebut manuver yang dikenal sebagai pocket rescission itu ilegal. Istilah itu merujuk praktik menahan dana sampai tenggat anggaran lewat sehingga Kongres kehilangan kesempatan meninjau.
Setahun sebelumnya, Trump memakai pocket rescission untuk pertama kali dalam 50 tahun dengan menahan 4,9 miliar dolar bantuan luar negeri yang disetujui Kongres. Mahkamah Agung menolak memblokir pembekuan itu dengan alasan kewenangan presiden atas urusan luar negeri.
Tahun ini, sasarannya adalah belanja domestik. Pemangkasan terbaru itu menambah daftar sengketa antara Gedung Putih dan Kongres mengenai siapa yang berhak menentukan penggunaan uang negara.
Pemerintahan Trump sebelumnya juga memecat pegawai federal, menaikkan tarif secara historis, dan memulai perang di Iran tanpa melalui Kongres. Pola itu menyerahkan penentuan batas kekuasaan presiden kepada cabang yudikatif.
Pertanyaan hukum yang tersisa adalah apakah Kongres sanggup memulihkan dana yang sudah dibatalkan sebelum tahun fiskal berganti. Tanpa langkah itu, program layanan imigran terancam kehilangan pendanaan secara permanen.
Waktu pengumuman menjadi inti persoalan. Dengan hanya lima hari tersisa dalam tahun fiskal federal, Kongres praktis tidak punya ruang meninjau usulan pemangkasan sebelum dana itu berhenti mengalir.
Organisasi penerima dana kini harus menyesuaikan program layanan pengungsi dan anak tanpa pendamping. Pemotongan itu datang pada periode ketika penyaluran bantuan paling dibutuhkan di lapangan.
Sejak menjabat, pemerintahan Trump berulang kali mengambil langkah sepihak yang menguji batas kewenangan presiden terhadap anggaran negara, termasuk memecat pegawai federal dan menaikkan tarif tanpa melalui Kongres.
Anggaran federal Amerika Serikat diatur melalui undang-undang yang disahkan Kongres. Karena itu, pembatalan dana yang sudah dianggarkan dipandang sebagai langkah yang menyentuh hak konstitusional lembaga legislatif.
Bagi organisasi nirlaba penerima dana, pengumuman yang sangat mepet membuat mereka nyaris tak sempat mengatur ulang anggaran operasional sebelum tahun fiskal ditutup.
Gedung Putih menyebut pemangkasan sebagai bagian dari upaya mengurangi pengeluaran yang dinilai merugikan, namun kritikus menilai alasan itu tidak menghapus kewajiban Kongres ikut menentukan prioritas belanja negara.
Collins menyebut langkah itu sebagai upaya terbaru kantor anggaran melemahkan kewenangan konstitusional Kongres atas urusan belanja negara.
Sumber: The Guardian, 26 September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar