EraAIdailyNews, 22 September 2026 — Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan ambang batas parlemen naik menjadi tujuh persen. Usulan itu muncul di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang masih berjalan di DPR. Paloh menyampaikan gagasan tersebut usai menjamu kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di NasDem Tower, Jakarta, pada Sabtu sore.
Paloh menilai ambang batas yang lebih tinggi akan menyeleksi partai politik yang duduk di parlemen. Menurut dia, partai yang terseleksi membuat demokrasi berjalan lebih efektif dibandingkan sistem multipartai yang selama ini dipakai Indonesia. "Bagi kami, selected partai itu jelas lebih efektif jalannya demokrasi kita dibandingkan dengan sistem multipartai," kata Paloh.
Yang menarik, Paloh tetap mengusulkan angka tujuh persen meski survei Partai NasDem kini berada di kisaran empat persen. Artinya, partainya sendiri berisiko tidak lolos ke Senayan bila aturan itu benar-benar berlaku pada Pemilu 2029. Paloh mengaku sadar sepenuhnya akan risiko politik tersebut.
Paloh menyebut usulan itu sebagai bentuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan partai. "Sejujurnya saya katakan itulah keinginan saya sebagai Ketua Umum Partai NasDem. Tapi apa pun hasilnya, ya suara terbanyak menentukan," ujarnya. Ia menegaskan NasDem tidak menutup diri terhadap diskusi dengan partai lain untuk mencari angka yang dinilai paling ideal.
Sejumlah partai lain menyampaikan pandangan berbeda soal angka ambang batas parlemen. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan partainya menyepakati ambang batas sebesar lima persen dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Sikap Gerindra itu kemudian diikuti sejumlah partai lain di parlemen.
Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera disebut menyetujui sikap Gerindra tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menyatakan sepakat dengan angka lima persen. Sementara Partai Amanat Nasional bertahan pada angka empat persen atau sama dengan ambang batas yang berlaku saat ini.
Opsi perubahan ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu mengerucut di kisaran empat sampai lima persen. Angka itu naik dari ambang batas empat persen yang dipakai pada Pemilu 2024. Semua partai koalisi disebut sepakat menaikkan angka tersebut, meski belum ada kesepakatan final soal besaran pastinya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pimpinan DPR belum ingin memburu-buru pembahasan RUU Pemilu. Menurut dia, undang-undang yang dihasilkan harus benar-benar baik dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Pimpinan DPR kini meminta partai politik melakukan simulasi sistem pemilu untuk menunjang pembahasan tersebut.
"Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik yang ada di parlemen maupun di non-parlemen yang tidak ada di parlemen. Nah, sehingga jangan diburu-buru," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta. Simulasi itu dinilai penting agar dampak setiap pilihan sistem bisa diukur lebih dulu.
Komisi Pemilihan Umum memperkirakan tahapan Pemilu 2029 mulai berjalan sekitar Juni 2027. Dengan perkiraan itu, penyelenggara pemilu memiliki waktu sekitar 20 sampai 22 bulan untuk mempersiapkan seluruh rangkaian pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Komisioner KPU August Mellaz menyebut waktu persiapan itu harus dimanfaatkan untuk mengantisipasi persoalan pemilu sebelumnya.
Mellaz juga menyoroti pengalaman pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2019. Saat itu, pembahasan undang-undang hanya berlangsung sekitar enam sampai tujuh bulan. Akibatnya muncul sejumlah persoalan teknis, termasuk lebih dari 2.500 tempat pemungutan suara yang tidak dapat melaksanakan pemungutan suara tepat waktu.
Evaluasi Pemilu 2019 juga mencatat lebih dari 900 petugas ad hoc KPU meninggal dunia. Penetapan daftar pemilih tetap harus dilakukan hingga tiga kali. Menurut Mellaz, sejumlah persoalan tersebut berhasil ditekan pada Pemilu 2024 sehingga jumlah petugas yang meninggal jauh berkurang.
Paloh berharap undang-undang pemilu dapat diselesaikan pada tahun ini. Menurut dia, undang-undang pemilu jauh lebih strategis dibandingkan sejumlah produk legislasi lain yang sedang dibahas DPR. "Saya pikir salah satu produk undang-undang yang harus kita prioritaskan adalah undang-undang pemilu itu, dibandingkan dengan undang-undang macam-macam lagi yang lain," kata dia.
Pembahasan ambang batas parlemen menjadi salah satu butir krusial dalam revisi UU Pemilu. Angka yang disepakati menentukan berapa partai yang duduk di parlemen pada Pemilu 2029. Perubahan aturan itu juga memengaruhi peta koalisi, strategi pencalonan, dan cara partai kecil membangun basis dukungan di daerah.
Sumber: ANTARA dan CNN Indonesia, September 2026.
Tidak ada komentar
Posting Komentar